Denpasar (Metrobali.com)-

Provinsi Bali mendapat alokasi dana sebesar Rp14,6 miliar yang bersumber dari dana dekonsentrasi untuk mendukung kegiatan pendampingan penggunaan dana desa.

“Dana dekonsentrasi Rp14,6 miliar itu untuk pendamping di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Khusus di desa, nanti satu pendamping untuk tiga desa,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Selasa (23/6).

Pihaknya akan segera mengkoordinasikan terkait pendampingan tersebut kepada pemerintah kabupaten, supaya tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran. “Kami dengar dari Pemkab Buleleng akan mengangkat pendamping yang dananya bersumber dari APBD setempat,” ujarnya.

Oleh karena sudah ada dana dekonsentrasi, menurut Lihadnyana, lebih baik anggaran yang akan dialokasikan dari pemerintah kabupaten itu digunakan untuk membiayai program-program pembangunan lainnya yang lebih diperlukan masyarakat.

“Untuk SDM-nya kalau bisa dari lokal setempat karena paling tidak dapat mengurangi satu pengangguran intelektual,” ucapnya.

Sementara itu, kata Lihadnyana, untuk dana desa dari pemerintah pusat sudah turun ke sembilan kabupaten dan kota di Bali yang diterima oleh 636 desa.

“Khusus di Buleleng, dana desa sudah turun tetapi ke tingkat desanya yang belum karena di sana belum disahkan anggaran pendapatan dan belanja desanya (APBDes),” ujarnya.

Ia menambahkan, dana desa diturunkan secara bertahap yakni untuk tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen (rencana dicairkan Agustus) dan 20 persen sisanya pada tahap ketiga (sekitar Oktober 2015).

Lihadnyana mengemukakan, Bali mendapatkan dana desa yang besarnya total Rp185,42 miliar lebih yang akan diterima oleh 636 desa. Dari total dana tersebut, 90 persennya dibagikan sama rata pada semua desa dan sisanya 10 persen berdasarkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan topografi.

Sedangkan jika dilihat alokasi dana desa yang diterima per kabupaten yakni Bangli (Rp19,19 miliar), Badung (Rp13,82 miliar), Buleleng (Rp36,81 miliar), Gianyar (19,16 miliar), Jembrana (12,41 miliar), Karangasem (21,96 miliar), Klungkung (15,26 miliar), Tabanan (37,06 miliar), dan Kota Denpasar (9,72 miliar). AN-MB