Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Bali Akan Punya Cetak Biru Jejaring Konservasi Perairan

Metro Bali
single-image

Denpasar (Metrobali.com)-

Bali sebagai pulau kecil yang mengandalkan wisata air akan memiliki cetak biru (blueprint) Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Cetak biru ini akan menjadi dokumen acuan pembangunan KKP di Bali.

 

Hal ini didiskusikan dalam acara yang dihelat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Lokakarya Jejaring KKP Bali di Hotel Werdhapura, Sanur, Selasa (3/12). Menurut identifikasi awal dalam RTRWP Bali, ada sejumlah lokasi yang perlu prioritas pengelolaan karena potensinya. Misalnya di Karangasem: Tulamben, Candidasa, Padangbai, dan Bunutan.

 

Di Buleleng: Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima, dan Pemuteran. Kemudian di Badung: Kuta, Uluwatu dan Ungasan. Di Denpasar: Sanur, di Jembrana: Perancak, dan Klungkung di Nusa Penida.

 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Made Gunaja menyebut pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Bali harus lestari, sesuai dengan prinsip Satu Pulau,  Satu Perancanaan, dan Pengelolaan serta kearifan lokal Nyegara Gunung. “Perlu dibuat jejaring (KKP) meliputi daerah pesisir dan laut, dan aliran sungai di Bali,” katanya.

 

Disebutkan juga, secara eksiting telah terdapat beberapa tipikal KKP yaitu Taman Nasional Bali Barat, Tahura Ngurah Rai, dan daerah perlindungan laut (DPL) di Kabupaten Buleleng.

 

Gubernur Bali sudah mengelurakan SK nomor 1590/03-J/HK/2013 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Bali. “Tujuannya merealisasikan jejaring KKP. Khususnya adalah untuk memfinalisasi cetak biru jejaring KKP menjadi acuan tentang perencanaan pengelolaan,” terang Tiene Gunawan, Direktur Kelautan Conservation International (CI) Indonesia.

 

Jejaring KKP adalah kumpulan lembaga kawasan konservasi perairan pada berbagai skala luasan dan berbagai tingkat perlindungan. Jejaring ini dikelola secara bersama dan sinergis untuk memenuhi tujuan pengelolaan yang tidak bisa dicapai melalui penelolaan KKP secara individual.

 

Acara ini mengundang seluruh anggota kelompok kerja jejaring  seperti pemerintah, Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. Kegiatan berlangsung satu hari penuh ini dimulai dengan pemaparan soal draf cetak biru jejaring KKP dari Iwan Dewantama dari CI Indonesia. “Dokumen cetak biru ini sudah disusun dalam dua tahun terakhir,” terang Iwan. 

 

Dalam rancangan cetak biru ini dijelaskan Bali harus segera mengelola kawasan perairannya karena Bali sebagai pulau kecil menghadapi tekanan besar akibat industri pariwisata terus berkembang. Kawasan perairan yang menjadi obyek wisata dan panorama utama harus terus bertahan agar sehat sebagai tempat rekreasi, juga tak mengganggu aktivitas nelayan. Iwan menambahkan, jejaring KKP diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya perairan Bali.

 

Wen Wen dari The Nature Conservacy, memaparkan pengelolaan KKP regional di ekoregion Sunda Kecil. Ia memaparkan potensi perairan Bali di antaranya terumbu karang  9.368 hektar (3,4% dari kawasan Sunda Kecil ), mangrove 1.697 hektar (6,7%), dan padang lamun 1.106 hektar (4,8%). “Harus ada target habitat penting yang harus dilindungi,” sebutnya.

 

Kegundahan masyarakat pada masifnya pariwisata dipaparkan I Made Suarnatha, pendiri Jaringan Ekowisata Desa. Ia menyebut penikmat keuntungan besar sejak jaman kolonial Belanda hingga sekarang bukannya masyarakat Bali, namun hanya segelintir orang. “Warga sering bingung kok tidak dilibatkan,” katanya mengingatkan pentingnya warga yang mengelola potensi daerahnya.

 

Peserta dibagi menjadi tiga kelompok membahas aspek operasional serta mekanisme mendorong jejaring KKP menjadi bagian integral Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis SKPD.

 

Abdul Manaf, Kepala Seksi Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng mengatakan agar pendanaan berkelanjutan, provinsi wajib hukumnya menganggarkan. Karena di dalam SK sudah menyebutkan pembiayaan dibebankan oleh APBD.

 

Badan pengelola KKP harus dibuat bersamaan dengan Pokja, sehingga ketika Pokja menyelesaikan tugasnya, badan pengelola bisa langsung bekerja. “Koordinasi memang menjadi masalah yang sulit. Ada kerja konkret, misalnya pelatihan bersama antara Pokja dan Badan Pengelola,” terang Abdul Manaf soal pengelolaan kelembagaan jejaring.

 

Dalam diskusi, ada masukan soal perbaikan SK Jejaring KKP. Bagaimana memperluas cakupan anggota stakeholder menjadi lebih besar. Kata-kata yang banyak muncul dalam diskusi adalah penekanan koordinasi dan sinkronisasi jejaring. Selain itu yang menjadi masukan adalah soal badan hukum kelembagaan jejaring KKP, peningkatan SDM, dan pendanaan berkelanjutan untuk jejaring KKP. RED-MB

Bagikan :
Baca Juga :
Jelang Putusan Sidang  MK,  Gabungan Polri Dan TNI Lakukan Patroli

Leave a Comment

Your email address will not be published.