Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Badung Raih Penghargaan Komitmen Pencapaian Inpres No. 1 Tahun 2013

Metro Bali
single-image

Jakarta (Metrobali.com)-

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menerapkan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui LPSE dan ULP mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Selain dinobatkan sebagai salah satu percontohan pengadaan Barang dan jasa pemerintah di Indonesia,  Pemerintah Pusat juga memberikan penghargaan berupa Pencapaian Inpres No. 1 tahun 2013 dengan pencapaian yang memiliki nilai realisasi e-procurement tertinggi Kabupaten/Kota di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Agus Raharjo diterima Bupati Badung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung Dewa Apramana.

Penghargaan tersebut diberikan saat Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Balai Sudirman Gedung Panti Prajurit Jakarta, Rabu (20/11). Rekor dibuka oleh Wapres. Boediono serta dihadiri beberapa Menteri dan pejabat Kementrian Republik Indonesia dan para pejabat Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hadir pula Bupati Badung A.A. Gde Agung didampingi Asisten II Pemkab. Badung Dewa Apramana, Asisten III Gst Ngr. Oka Darmawan, Kabag. Pembangunan A.A. Bayu Kumara, Kabag. Aset Putu Rianingsih beserta pejabat terkait dilingkungan Pemkab. Badung.

Disela-sela rakor tersebut Bupati Gde Agung menyampaikan bahwa apa yang diraih Kabupaten Badung merupakan hasil kerja keras Pemkab yang didukung oleh DPRD Badung.   Dikatakan Bupati Gde Agung, keberadaan LPSE dan ULP di Kabupaten Badung merupakan salah satu komitmen Pemkab Badung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya LPSE dan ULP ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Gde Agung menyatakan bahwa, Rapat Nasional Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Nasional ini dipandang sangat penting mengingat Kabupaten Badung dipakai sebagai pilot projek dan percontohan LPSE dan ULP terdepan oleh pemerintah pusat. “Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa ini sangat penting artinya untuk ke-riilan dan keakuratan dalam pengadaan barang dan jasa serta pemberian layanan serta  pelaporan yang nyata dan transparan kepada publik,” terangnya seraya menambahkan ini merupakan sebuah tantangan untuk kemajuan pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di tanah air secara transparan.
   
Agus Raharjo selaku ketua panitia melaporkan, Rakor ini mengambil  tema “Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah melalui Penguatan LPSE dan Profesional ULP”. Melalui rakor tersebut diharapkan mampu memberikan harmoni yang baik dan berkualitas bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam rangka penguatan peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga mampu menjawab tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah kedepan. Agus Raharjo memberikan apresiasi kepada LPSE yang konsen dengan pelayanan. “Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan menjadi tonggak keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan sebuah pembangunan di daerah,” imbuhnya. TAR-MB

Bagikan :
Baca Juga :
Ratusan Panwas TPS Dilantik

Leave a Comment

Your email address will not be published.