Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Badung Beri ”Reward” Hingga Rp 1 Miliar bagi WP Terbaik

Metro Bali
single-image
Keterangan foto:  Bupati Badung Nyoman Giri Prasta seusai rapat paripurna di DPRD Badung, Kamis (18/7) lalu/MB

Mangupura (Metrobali.com) –

Pemkab Badung akan memberikanreward atau hadiah kepada para pelapor dan pembayar pajak yang taat menjalankan kewajibannya tepat waktu dan jumlah. Hadiahnya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 1 miliar.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta seusai rapat paripurna di DPRD Badung, Kamis (18/7) lalu. “Kami akan memberikan hadiah kepada pelapor dan pembayar pajak yang tepat waktu dan jumlah,” tegasnya.

Hal ini dilakukannya untuk memberikan motivasi kepada para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, upaya ini dipastikan untuk mendongkrak pendapatan di tengah defisitnya pendapatan Badung saat ini.

Sebagai daerah pariwisata, tegasnya, Badung mengandalkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR) dan pajak hiburan. Untuk itu, pihaknya tengah menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor PHR dan hiburan.

Pemberikan reward atau hadiah bagi wajib pajak yang taat, merupakan salah satu langkah strategis. Langkah lainnya yang harus dilakukan berupa Bapenda harus mampu melakukan komunikasi kepada travel dan perbankan, terutama terkait transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Langkah strategis lainnya berupa pembuatan sistem pajak yang tepat. “Dengan langkah ini, kami yakin pendapatan Badung dari PHR dan hiburan akan meningkat,” tegasnya.

Ditanya mengenai keterlibatan Kepolisian dan Kejaksaan dalam tim yang akan dibentuk, menurut Bupati asal Desa Pelaga Petang Badung tersebut, merupakan opsi yang kedua, yakni melakukan tindakan kepada wajib pajak nakal. “Jika WP yang taat memperoleh reward atau hadiah, WP nakal yang tak mau menjalankan kewajiban tentu akan ada sanksi atau punishment,” katanya.

Baca Juga :
Jaga dan Tingkatkan Sinergisitas : PMI Badung Gelar Mukerkab Tahun 2013

Sanksi yang akan diterapkan, ungkapnya, bisa berupa penutupan tempat usaha maupun pencabutan izin. Ini negara hukum. Jika ada yang melanggar, sanksi di atas bisa saja diterapkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati yang saat itu didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Sekda Wayan Adi Arnawa memastikan akan meningkatkan pendapatan daerah lewat ekstensifikasi yakni mencari peluang baru yang belum digarap.

Dia mencontohkan, jika di pusat ada program membangun desa, pihaknya justru membalikkannya yakni program desa membangun. Dengan desa membangun, pemberdayaan akan bisa dilakukan. Selanjutnya ada pendapatan minimal retribusi yang bisa masuk ke kas daerah.

Terkait defisit yang terjadi saat ini terjadi, Giri Prasta memastikan tidak akan berpengaruh kepada program-program dasar masyarakat. “Kebutuhan dasar masyarakat tak boleh dirasionalisasi, apalagi program PPNSB,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Badung tersebut. *sar

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.