Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Koster-Ace, Togar Situmorang: Terbitkan Obligasi Daerah Percepat Pembangunan

Metro Bali
single-image

Foto: Advokat Kondang dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang, S.H.,M.H.,M.AP.

Denpasar (Metrobali.com)-

Pada Sabtu (5/9/2020) ini, tepat dua tahun kepemimpinan pasangan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) menahkodai pemerintah Pemprov Bali.

Dalam dua tahun kepemimpian pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Bali yang dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 5 September 2018 ini telah menghasilkan berbagai kemajuan berarti bagi Pulau Dewata.

Hal ini terungkap saat Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace menyampaikan laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan kepada seluruh masyartakat Bali yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar dan disiarkan secara daring/online pada Sabtu (5/9/2020).

Terkait hal ini, Advokat Kondang dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang, S.H.,M.H.,M.AP.,mengucapkan selamat atas dua tahun kepemimpinan Koster-Cok Ace. Dimana dalam masa kepemimpinannya telah begitu banyak regulasi yang dibuat dan itu semua rata-rata memihak pada penguatan masyarakat Bali itu sendiri, baik dalam hal adat-istiadat dan penguatan ekonomi.

“Serta dalam pandemi Covid-19 beliau (Koster- Cok Ace) sangat memumpuni sesuai instruksi Pemerintah Pusat mengutamakan pencegahan terhadap Covid-19,” kata Togar Situmorang, Selasa (8/9/2020).

Terkait lesunya ekonomi terutama pada bidang pariwisata, Togar Situmorang kembali mengingatkan bahwa ada yang bisa kita angkat bersama-sama terkait penguatan ekonomi, yaitu obligasi daerah.

“Obligasi daerah ini menjaring uang ataupun dana yang kita kumpulkan dari masyarakat yang ada, terutama bisa secara konsorsium masyarakat Bali memiliki Obligasi daerah,” papar Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta.

Sayangnya, kata Togar Situmorang, rata-rata pemimpin daerah seperti Bupati, Gubernur, Walikota tidak tahu bahkan tidak mau memanfaatkan terkait Obligasi Daerah ini, yaitu mengumpulkan dana secara jangka pendek, pembangunan infrastruktur yang memang pembangunannya harus tetap berjalan.

Baca Juga :
Bupati Suwirta Ajak Masyarakat untuk menjadikan Kebersihan dan Kerukunan sebagai Kebutuhan

Jangan karena adanya Covid-19 ini kita malah stuck tidak ada gerakan pembangunan infrastruktur yang memang sudah menjadi bagian dari program kerja untuk mensejahterakan masyarakat Bali.

“Tinggal bagaimana kita secara komprehensif menerbitkan Obligasi Daerah, sehingga dapat dibeli oleh masyarakat lokal dan masyarakat Bali mendapatkan manfaat, yaitu berupa bunga/deviden,” ujar advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini.

“Nah deviden ini kita harapkan supaya menarik, harus lebih besar dari bunga deposito. Sehingga masyarakat Bali terutama, mau membeli Obligasi Daerah. Pertama ada nilai ekonomi atau keuntungan yang diharapkan, lebih aman, dan bisa sekaligus menyama braya,” imbuh Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali.

Advokat Togar Situmorang, yang masuk ke dalam Tim 9 Investigasi Komnaspan mengungkapkan dengan adanya Obligasi Daerah diharapkan masyarakat Bali mendapatkan keuntungan yang sudah pasti dan aman serta sesuai dengan budaya Bali dimana sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

Sebelumnya ada pernyataan yang sama juga ada dari  Prof. Gede  Sri Darma, D.B.A pakar ekonomi atau Mantan Rektor Undiknas. Tidak ada salahnya pada saat ini, Pemerintah Provinsi Bali mencoba mengangkat untuk menerbitkan Obligasi Daerah dan ini menjadi yang pertama di Indonesia.

Di sisi lain Togar Situmorang uga mohon restu agar bisa merampungkan segera disertasinya  untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana.  Disertasinya tentang Obligasi Daerah, dengan para Promotor hebat yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum., Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H., Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum., serta penguji eksternal dari Universitas Mataram yang selalu mensupport saya, yaitu Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum.

Baca Juga :
Bupati Gde Agung Terima Komisaris Jendral Dubes Sanfransisco

Terkait Obligasi Daerah ini, Undang-Undang sudah ada, regulasinya jelas. Pemerintah mengizinkan itu tinggal keberanian dari pemimpin daerah untuk menerbitkan Obligasi Daerahnya, sehingga memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakatnya untuk pembangunan daerahnya dan hasilnya atau keuntungannya untuk masyarakat sendiri, sehingga asas kemanfaatannya jelas.

“Salam sehat dari saya untuk Bapak Wayan Koster dan Bapak Cok Ace, semoga dalam jangka pendek ini bisa segera menerbitkan Obligasi Daerah Provinsi Bali,” tutup Advokat Togar Situmorang, Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm “TOGAR SITUMORANG” Jl. Tukad Citarum No.5 A,Renon, Jl. Gatot Subroto Timur No. 22, Denpasar, Jl. Malboro Teuku Umar Barat No. 10,Denpasar. Jl. Kemang Selatan Raya 99, Gedung Piccadilly room 1003-1004, Jln. Srengseng raya no 69 Rt 05 Rw 06, Lantai dasar blok A No. 12, Srengseng Junction,Jakarta Barat,11630. (wid)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.