Antisipasi Penyebaran Virus Covif-19, Gubernur Bali Berterimakasi kepada Warga Bali Mau Mematuhi Imbuan Pemerintah
Lalu terkait pengarakan ogoh-ogoh yang biasanya meriah, tahun ini saya himbau juga untuk tidak melakukan pengarakan dan astungkara di lapangan, hampir semua desa adat tidak melaksanakan pengarakan. Padahal ogoh-ogoh tersebut telah dibuat secara kreatif dan inovatif oleh para yowana. Ternyata semua disiplin dan tertib melaksakan himbauan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat dan para yowana di seluruh Bali.
Dikatakan, pada tanggal 26 Maret lalu ada himbauan untuk tetap berada di rumah, kecuali untuk keperluan mendesak. Ternyata himbauan ini juga betul-betul dilaksanakan dengan disiplin, bahkan bupati/walikota merespon, dengan menjadikannya instruksi, sehingga (pelaksanaan, red) lebih kuat di lapangan. Nyaris seperti Nyepi. Responnya sangat baik, meskipun himbauannya diberikan dalam hitungan jam.
“Sebagai Gubernur mewakili pemerintah dan pribadi mengucapkan Hari Suci Nyepi, semoga Nyepi tahun ini jadi momentum mewujudkn visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di masa yang akan datang,” kata Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.
Kita pun sebelumnya telah menunjuk 11 RS rujukan. Ada RS Sanglah, RS Bali Mandara serta RS-RS di Kabupaten yang memenuhi syarat. Sebanyak 88 kamar isolasi sudah disiapkan. Dengan adanya RS rujukan ini, pengelolaan pasien jadi lebih baik, tenaga medis siap dan astungkara hingga kini berjalan baik.
“Saya mendapat banyak masukan positif, yang memandang perlunya RS khusus untuk isolasi PDP dan penanganan Covid-19. Semua pasien akan diarahkan ke sana, Maka ditugaskan RS PTN Udayana. Kita koordinasikan dengan pihak Unud,” kata Koster.
Langkah ini penting agar virus ini tidak makin menyebar. Persiapannya sudah dilaksanakan dan diharapkan siap pada 7 April mendatang. Anggarannya sudah disiapkan melalui APBD untuk mendanai kebutuhan RS tersebut yang berjumlah Rp 45,9 Milyar rupiah dengan alokasi dana dari belanja daerah yangg bisa dievaluasi, bahkan dihilangkan. Tidak ada keraguan, dan tim kerja siang malam untuk mnyiapkan segala sesuatunya.
“Selalu saya ajak Satgas, PHDI, MDA ditambah Bupati, Walikota, DPRD dan tokoh masyarakat. Masukan konstruktif tersebut sebagai acuan merumuskn kebijakan. Karena kebijakan apapun pasti berdampk pada masyarakat luas, jadi harus dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota dan DPRD setempat,” kata Koster.
Kebijakan yang sangat dan paling penting adalah himbauan agar masyarakat lebih banyak ada di rumah. Mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali yang sangat penting. Astungkara berjalan lancar, hanya instansi pmerintah, eselon 1 -2, yang sifatnya pelayanan yang tetap masuk kantor. Aktivitas sudah sangat jarang. Juga himbauan untuk menutup obyek wisata, hiburan malam , kerumunan masyarakat dan meniadakan sementara kegiatan adat dan agama. Semuanya di bawah pemantauan polisi dan desa adat. Ini untuk mengurangi resiko penyebaran virus.
“Masyarakat Bali saya lihat kalau diberikan arahan tegas, bisa dijalankan dengan tertib. Sangat baik dan luar biasa menurut saya,” katanya.
Dikatakan, RS Sanglah kini sudah diberikan kewenangan untuk melakukan uji lab dan sudah berjalan sejak 26 maret lalu. Jadi tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jakarta atau Surabaya, sudah bisa dijalankan secara mandiri di RS Sanglah. Hasilnya pun bisa keluar lebih cepat, tidak lagi menunggu hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
Kami mengupayakan bantuan APD dari pemerintah pusat. Sebanyak 4 ribu buah sedah turun dan dibagi ke RS-RS rujukan, nanti akan ada lagi tahap kedua pengiriman. Juga sudah ada alat rapid test untuk menguji ODP, PDP dan petugas medis sejumlah 3.800 kit sehingga bisa lebih cepat lagi prosesnya.
Selain itu, Pemprov Bali juga memesan langsung dengan anggaran dari APBD untuk beli APD dari luar negeri dan perkiraannya minggu depan sampai. Alat untuk rapid test juga termasuk. Pembelian ini berhubungan langsung dengan duta besar dan konsul negara sahabat jadi perlu prosedur dari antar negara.
Ada juga himbauan masyarakat untuk tidak keluar dan menuju Bali. Hanya saja himbauan ini tidak semuanya kewenangan provinsi. Kewenangan pusat pun belum ada melakukan lock down jadi kita harus sinkron dengan kebijakan pusat. Untuk itu ini sifatnya himbauan untuk mengurangi arus masyarakat ke Bali. Kita juga sudah kirimkan surat ke pemerintah pusat untuk itu. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan ketat di semua akses menuju Bali.
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan pelaksana Menteri Perhubungan serta Dirjen Perhubungan, untuk melakukan seleksi ketat dan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk Bali. Hari ini mulai dilaksanakan dan semua pintu masuk Bali membuat posko untuk koordinasi dan dilengkapi ruang isolasi, ” kata Koster.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.