Foto: Ketua Umum PSI Grace Natalie bersama Ketua DPW PSI Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, serta kader dan caleg PSI saat acara Solidarity Tour sebelum Pileg 2019 lalu.

Denpasar (Metrobali)-

Jumlah caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terpilih di lembaga legislatif pada Pileg 2019 memang tergolong minim dan hanya hitungan jari. Yakni satu di DPRD Bali dan dua kursi di DPRD Kota Denpasar.

Walaupun menyandang status partai pendatang baru dan “minoritas” di Dewan bukan berarti suara dan kinerja anggota legislatif PSI akan tenggelam begitu saja atau bahkan “membebek” ikut partai pemenang.

Malah para wakil rakyat dari PSI Bali siap memberikan warna yang berbeda di DPRD Bali dan DPRD Kota Denpasar dengan bekerja secara totalitas.

“PSI punya wakil rakyat sekalipun tidak banyak tapi bisa memberikan warna berbeda dan mengubah sedikit wajah perpolitikan di Renon (DPRD Bali-red) dan di DPRD Denpasar,” tegas Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., ditemui di Denpasar, Kamis (23/5/2019).

Seperti diketahui, walau belum mencapai target perolehan kursi, prestasi PSI di Bali cukup menggembirakan. PSI menjadi satu-satunya partai politik (parpol) baru yang berhasil menempatkan satu calegnya terpilih di DPRD Bali periode 2019-2024.

PSI sebagai parpol pendatang baru juga berhasil merebut dua kursi DPRD Kota Denpasar periode 2019-2024 dimana tidak ada parpol baru lain yang berhasil merebut kursi legislatif di Kota Denpasar.

Satu caleg PSI yang berhasil merebut kursi DPRD Bali yakni Grace Anastasia Surya Widjaja Dapil (Daerah Pemilihan) Denpasar. Sementara dua kursi DPRD Denpasar dari PSI diraih Agus Wirajaya (dari Dapil Denpasar Utara) dan satu kursi lagi berhasil direbut “Srikandi” Emiliana Sriwahjuni (Dapil Denpasar Selatan).

“Sekalipun kami kecil, paling tidak kami bisa menyuarakan dan mengawal hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Anggota legislatif dari PSI harus betul-betul menjadi jembatan aspirasi rakyat, totalitas berjuang untuk kepentingan rakyat,” tegas Adi Susanto yang juga caleg PSI untuk DPR RI dapil Bali pada Pileg 2019 lalu.

Siap Teken Pakta Integritas

Nantinya caleg terpilih dari PSI Bali juga akan diberikan pembekalan oleh pengurus DPP PSI terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota legislatif.

Misalnya dalam menjalankan tiga fungsi legislatif yakni legislasi (penyusunan dan pembahasan peraturan), controlling (pengawasan jalannya pemerintahan) dan budgeting (penganggaran progam pembangunan).

“Anggota legislatif PSI juga nanti akan menandatangani semacam Pakta Integritas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” ungkap Adi Susanto yang juga advokat di Kantor Hukum Widhi Wasa Nugraha & Partners itu.

Sebelumnya,  caleg PSI se-Bali telah mendatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan tidak terlibat korupsi. Kontrak politik tersebut ini juga merupakan tanda komitmen PSI terhadap isu yang diusung yaitu anti korupsi dan anti intoleransi.

Hal ini memperlihatkan perbedaan antara PSI dengan partai lain. Bukan hanya jargon, tapi ini juga sikap bagi seluruh elemen PSI mulai dari pengurus hingga calegnya serta juga ketika mereka menjabat sebagai anggota legislatif.

“Kami buatkan Pakta Integritas lebih spesifik khusus caleg-caleg PSI yang terpilih. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh agar tegas dan konsisten ditaati,” tegas Adi Susanto yang juga Direktur LSP LPK Monarch Bali ini.

Anggota legislatif dari PSI juga wajib memberikan transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja mereka. Salah satunya mengunggah berbagai kegiatan mereka di media sosial. (wid)