rapat paripurna dpr ri

Jakarta (Metrobali.com)-

Kericuhan yang sering terjadi dalam sidang atau rapat paripurna di DPR menimbulkan pertanyaan dan keragu-raguan dari kalangan muda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Muda akan kemampuan Pimpinan DPR dalam menjalankan tugasnya.

Analis Data dan Informasi Perhimpunan Indonesia Muda Melkior Wara Masa di Jakarta, Kamis (30/10), mengatakan pimpinan DPR saat ini tidak memperlihatkan sikap akomodatif, sebagai pengarah sidang yang memperlancar jalannya sidang.

Bahkan, menurut dia, pimpinan DPR tidak memperlihatkan fungsi yang bersifat koordinasi antara pimpinan dan anggota sidang.

“Pimpinan DPR sebaiknya memiliki kecerdikan politik yang etis. Kecerdikan yang dimaksud menggunakan sumber daya secara terang-terangan yang mengutamakan kepentingan bersama, merangkai perbedaan dan saling ketergantungan,” ujar dia.

Peran yang seharusnya diambil, menuryt dia dengan memecahkan masalah kelompok dan bukan memperbesar kekuasaan mereka sendiri. Kehadiran pimpinan DPR mengakomodir semua kepentingan dan berkemampuan meredam gejolak kekisruhan dalam raung sidang atau rapat, dan bukan memperbesar kegaduhan.

Karena itu, lanjutnya, perlu pemahaman dan penerapan pada strategi negosiasi dan persuasi. Negosiasi dan persuasi sebagai strategi politik yang harus ditampilkan, kemampuan untuk membangun koalisi yang berubah.

Sikap keaslian dan pertanggungjawaban pimpinan yang harus ditonjolkan ke publik. Pimpinan DPR harus konsisten mendedikasikan diri untuk tujuan masyarakat seluruhnya, hindar dari upaya memperbesar kekuasaan koalisi partai politik tertentu.

Perlunya pemahaman masalah yang baru dan lebih lengkap atau jangan hanya melantur karena kelemahan. Bersama dengan keaslian, pertanggungjawaban menghalangi tindakan yang tidak etis atau ceroboh.

Bila Pimpinan DPR dengan sengaja bertindak ceroboh atau tidak melepaskan ego koalisi, bukannya tidak mungkin akan terjadi kericuhan di DPR sepanjang lima tahun ke depan. Dan memperburuk citra lembaga DPR, ujar dia. AN-MB