dewi setyowati 1

Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Bali Dewi Setyowati/mb

Denpasar (Metrobali.com)-

Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Bali Dewi Setyowati mengatakan, saat ini kondisi di Indonesia menunjukkan rendahnya akses masyarakat kepada layanan keuangan. Diketahui, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 6%, sebuah pencapaian yang cukup membanggakan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Namun sepertinya manfaat pertumbuhan ini belum merata terutama pada kelompok masyarakat miskin. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan (data BPS Maret 2014), yakni dari 32 juta jiwa (2009) menjadi 28 juta jiwa (2014), namun delta penurunannya semakin kecil. Salah satu faktor yang diidentifikasikan oleh BI adalah masih rendahnya akses masyarakat kepada layanan keuangan.

Hal ini disampaikan Dewi Setyowati saat acara Edukasi Keuangan Inklusif kepada sejumlah stakeholder di Denpasar pada Selasa (8/12) pagi.

Dipaparkan Dewi, berdasarkan hasil penelitian World Bank sebagaimana dikutip dari Global Financial Index Tahun 2015, persentase penduduk dewasa Indonesia (>15 tahun) yang memiliki rekening adalah 36,1%. Di Provinsi Bali saja sampai dengan September 2015 terdapat jaringan kantor bank umum sebanyak 86 KCU, 360 KCP, 128 Kantor Unit serta 127 Kantor Kas.

Sedangkan untuk jaringan ATM sampai dengan September 2015 terdapat sebanyak 2.737 jaringan ATM dimana jumlah terbanyak adalah di Denpasar sebanyak 1.053 jaringan ATM dan tiga terendah yaitu di Kabupaten Karangasem sebanyak 71 jaringan ATM, Jembrana sebanyak 30 jaringan ATM dan Bangli sebanyak 26 jaringan ATM.

Menurutnya, banyak faktor yang melatarbelakangi masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki akses kepada perbankan atau lembaga keuangan, baik dalam bentuk tabungan, perolehan kredit serta produk-produk layanan bank lainnya seperti pemanfaatan transfer, dll.

“Beberapa diantaranya adalah jarak yang jauh dari tempat tinggal ke kantor bank, produk yang ditawarkan tidak sesuai, informasi produk yang tidak dipahami, pendapatan yang rendah, dokumen identitas yang tidak ada, dan adanya persepsi bahwa bank/lembaga keuangan bukan untuk masyarakat kecil. Dari sisi perbankan juga terdapat kendala diantaranya terkait pendirian kantor cabang dengan segmentasi kepada unbanked people membutuhkan biaya mahal, sehingga bank lebih memilih nasabah besar yang dapat memenuhi persyaratan,” urainya.

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sebagaimana umumnya bank sentral di negara berkembang, Bank Indonesia sudah sejak lama terlibat aktif dalam mendorong kegiatan perekonomian termasuk upaya untuk memberantas kemiskinan, baik dengan cara-cara yang konvensional seperti bantuan teknis, pemasaran dan permodalan, juga dengan suatu terobosan yang dicakup dalam Kebijakan Keuangan Inklusif.

“Keuangan inklusif didefinisikan sebagai upaya yang bertujuan mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Kebijakan tersebut perlu dilakukan secara nasional, melibatkan kementerian, otoritas, dan institusi terkait untuk memperoleh hasil yang optimal,” tandas Dewi.SIA-MB