Yohanes Usfunan1

Denpasar (Metrobali.com)-

Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana (Unud) Denpasar Prof Yohanes Usfunan menilai pemerintah pusat serius dalam menangani masalah penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

“Saat ini pemerintah serius melakukan penegakan hukum dan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia,” ujar Usfunan di Denpasar, Sabtu (10/1).

Namun, penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara konsisten dan tegas sehingga negara tidak merasa dirugikan.

Ia mengungkapkan bahwa upaya tersebut sangat baik untuk menjaga sumber daya hayati dan kekayaan laut Indonesia agar para nelayan asing tidak berani masuk ke wilayah NKRI.

“Apabila ada pencari ikan secara ilegal ke wilayah Indonesia harus ditindak tegas sehingga wibawa dan kedaulatan negara tetap terjaga,” ujar Usfunan yang juga Guru Besar di kampus Unud tersebut.

Dengan memberikan tindakan tegas kepada nelayan asing yang melanggar batas wilayah saat mencari ikan itu, kata dia, dapat mencegah masuknya infiltrasi budaya asing yang negatif yang dapat membahayakan NKRI.

Selain itu, Pemerintah sudah melakukan tindakan yang tepat dengan melakukan penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal.

Namun, pihaknya mengharapkan pemerintah pusat membantu pendanaan aparat penegak hukum yang menjaga wilayah laut Indonesia agar dapat mencegah penangkaapan ikan secara ilegal.

“Upaya tersebut bukan semata-mata gertak sambal saja. Namun, harus dilakukan secara konsisten, berencana, dan sistematis,” katanya.

Terkait kepengurusan izin penangkapan ikan dari pihak keimigrasian dan angkutan laut harus secara ketat dalam pengawasannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang itu.

“Dengan adanya aturan itu tidak akan merugikan negara khususnya di sektor kelautan dan perikanan” ujarnya.

Langkah – langkah tersebut diharapkan terus ditingkatkan demi menjaga kekayaan hayati Indonesia di bidang perikanan dan kelautan. AN-MB