Kuta (Metrobali.com)-

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyikapi pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-V yang digelar di Nusa Dua, Bali, 8-9 November 2012. Menurut Ketua Umum AJI, Eko Maryadi, wadah jurnalis itu mendorong pemerintah negara-negara Asia Pasifik agar meningkatkan kualitas kebebasan pers, hak publik mendapatkan informasi dan menyerukan penghentian kekerasan terhadap jurnalis di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

“Khusus terhadap pemerintah Indonesia, AJI mendorong agar pelaku kekerasan terhadap jurnalis diberikan sanksi setimpal sesuai hukum yang berlaku. Seperti dalam kasus kekerasan perwira TNI AU terhadap jurnalis di Pakanbaru, dan kasus-kasus lainnya,” kata Eko di Kuta, Bali, Selasa 6 November 2012.

Pemerintah, kata Eko,  harus membuktikan dirinya sebagai rejim yang menghormati kebebasan pers, menegakkan hukum, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) agar menjadi contoh baik di kawasan Asia-Pasifik.

“Forum BDF janganlah hanya jadi make-up untuk mengekspoitasi demokrasi formal dan pembangunan ekonomi, tapi  mengabaikan demokrasi yang substansial,” tegas Eko.

Selanjutnya, melalui forum BDF ke-V, Eko melanjutkan, AJI mendesak kepada perusahaan media agar menaati aturan ketenagakerjaan yang adil, tidak melakukan outsourcing jurnalis, memberikan honor basis di luar harga berita yang ditetapkan, serta memberikan jaminan kesehatan bagi koresponden, kontributor, stringer media di Indonesia. BOB-MB