Keterangan foto: Tokoh muda Klungkung I Putu Agus Putra Sumardana yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Hanura dapil Klungkung nomor urut 2/MB

Klungkung (Metrobali.com) –

Tokoh muda Klungkung I Putu Agus Putra Sumardana yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Hanura dapil Klungkung nomor urut 2 menilai program Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan infrastruktur di Klungkung.

Salah satunya KPBU bisa mempercepat rencana pembangunan jalan lingkar di Nusa Penida yang seperti hanya muter-muter dalam wacana Bupati Klungkung tanpa ada progres yang menggembirakan. Apalagi skema KPBU ini sudah diatur dalam Keputusan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang KPBU yang menjadi salah satu peluang untuk mempercepat pembangunan di daerah.

“KPBU bisa jadi alternatif solusi atas terhambatnya rencana pembangunan jalan lingkar Nusa Penida karena keterbatasan anggaran pemerintah. Jangan sampai ini hanya muter-muter jadi wacana,” kata Agus Putra Sumardana ditemui di Klungkung, Selasa (12/3/2019).

Dalam Keputusan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang KPBU disebutkan KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Rancang Skema KPBU, Tawarkan pada Investor

Agus Putra Sumardana menegaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar Nusa Penida yang tidak hanya untuk akses masyarakat tapi juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi semestinya tidak hanya bergantung pada APBD.

Namun, kata penasehat DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung itu pemerintah  juga harus melibatkan partisipasi dari badan usaha dan swasta atau investor, agar target percepatan pembangunan di daerah benar-benar tercapai lebih cepat.

“Jadi disinilah dituntut dan diuji kreativitas dan keberanian serta kemampuan Bupati Klungkung melobi investor, badan usaha dan menawarkan konsep KPBU yang menarik agar semakin banyak yang tertarik ikut mendanai jalan lingkar ini,” tegas pria asal Banjar Kaleran, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung yang baru saja melepas masa lajang itu.

Namun advokat muda ini menilai Pemda Klungkung terkesan masih belum memahami secara detail mengenai skema pelaksanaan KPBU sehingga terkesan juga pemda tidak ada inisiatif merancang konsep penawaran untuk membiayai  rencana pembangunan infrastruktur yang saat ini terkendala anggaran. Seperti jalan lingkar Nusa Penida dan juga rencana pembangunan dermaga segitiga emas.

“Bupati Klungkung harus tugaskan anak buahnya, para kadis terkait dan tim ekonomi pembangunan agar mempelajari skema KPBU ini. Lalu buatkan konsep penawaran KPBU untuk jalan lingkar Nusa Penida dan dermaga segitiga emas,” tandas Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pemuda Sejati itu.

Bupati Klungkung Minta Anggaran ke Pusat

Sebelumnya, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengungkapkan jalan lingkar Nusa Penida yang nantinya berstatus jalan nasional, masuk dalam draft rancangan revisi Perda Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.

Bupati Suwirta menerangkan jika pemerintah sudah siap mengeksekusi proyek tersebut, maka Pemda Klungkung setidaknya harus mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar hanya untuk pembebasan lahan.

“Setengah anggaran untuk pembebasan lahan sudah bisa dianggarkan. Jangan sampai menunggu dana dulu baru tanahnya dibebaskan. Masyarakat juga tidak ada masalah dan mendukung penuh. Mereka sudah siap diganti rugi,” ungkap Suwirta usai mengikuti rapat pembahasan revisi Perda RTRW Provinsi Bali di Gedung DPRD Bali belum lama ini.

Sementara untuk pembangunan fisik jalan Bupati Suwirta juga sudah mengusulkan kepada Presiden sekitar Rp 972 miliar atau hampir Rp 1 triliun, namun belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

“Sekarang dengan dukungan Perda RTRW, kita berharap itu menjadi suatu prioritas. Saya yakin dengan jalan itu tentu Nusa Penida bisa berkembang lebih optimal,” pungkasnya.

Pewarta: Widana Daud
Editor: Hana Sutiawati