Agar Belajar Online Tak Bikin “Tekor”, Emiliana Sri Wahjuni Dorong Pemerintah dan Provider Sinergi Gratiskan Internet bagi Siswa

Metro Bali
single-image

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Emiliana Sri Wahjuni.

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Emiliana Sri Wahjuni berharap dan mendorong Pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah cepat berkomunikasi dan bersinergi dengan pihak provider untuk menggratiskan internet bagi siswa.

Hal ini dipandang penting untuk mendukung kelancaran belajar online selama pandemi Covid-19 belum berakhir. Sebab salah satu keluhan siswa dan pihak orang tua siswa adalah borosnya kuota internet selama belajar online.

Khususnya bagi siswa dan pihak orang tua siswa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah atau kurang mampu, pengeluaran ekstra untuk kuota internet ini tentu sangat memberatkan di tengah menurunnya pendapatan dan terpuruknya perekonomian akibat pandemic Covid-19.

“Kami dorong Pemerintah Kota Denpasar dan pihak provider duduk bersama menyediakan internet gratis untuk siswa. Ini penting untuk memperlancar akses pendidikan bagi siswa,” kata Emiliana Sri Wahjuni, Selasa (28/7/2020).

Menurut Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar ini belajar online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejauh ini memicu berbagai permasalahan baru. Mulai dari boros kuota internet, anak-anak jenuh hingga mengalami tekanan psikologi karena diberikan banyak tugas oleh para guru.

Para orang tua juga ikut stress bukan hanya karena ada pengeluaran ekstra untuk internet tapi harus mendampingi dan membantu anak-anaknya mengerjakan banyak tugas sekolah.

Berbagai keluhan orang tua siswa terkait permasalahan itu pun kerap diterima Emiliana Sri Wahjuni baik melalui media sosial maupun tidak sedikit juga orang tua yang langsung menghubungi dirinya menyampaikan keluhan tersebut.

“Anak jenuh, kuota boros, orang tua stress. Semestinya guru juga jangan memberatkan siswa dengan banyak tugas,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar yang membidangi kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, sosial dan tenaga kerja, kebersihan dan pertamanan, pariwisata dan lain-lain ini.

Baca Juga :
DPR Soroti Tingginya Angka Korban Kecelakaan Mudik

Sejauh ini persoalan kuota internet yang paling banyak dikeluhkan orang tua siswa. Walaupun ada bantuan dari pihak sekolah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bisa digunakan untuk membeli kuota internet siswa, namun jumlahnya masih kecil dan tidak sebanding dengan total pengeluaran bulanan untuk kuota internet.

“Kalau terus-terusan pakai kuota internet, orang tua bisa tekor, apalagi orang tua siswa yang kena PHK atau dirumahkan dan sekarang ini cari pekerjaan juga susah. Kalau punya anak sekolah dua, tiga, empat atau lebih  berapa kuota yang diperlukan,” kata Emiliana Sri Wahjuni.

“Denpasar katanya Smart City, harus dicarikan solusi internet gratis bagi siswa. Pemerintah Kota Denpasar kreatif dong cari solusi, kerjasama dong sama provider gratiskan internet. Kan bisa juga diambilkan dari CSR perusahaan,” imbuh Anggota DPRD Denpasar Dapil Denpasar Selatan dari PSI ini.

Emiliana Sri Wahjuni juga mengutip pernyataan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa banyak siswa mengalami tekanan secara psikologi hingga putus sekolah karena berbagai masalah yang muncul selama mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring yang dilakukan selama pandemi Covid-19.

Disebutkan, banyak anak yang tidak bisa mengakses PJJ secara online, sehingga mereka tidak naik kelas, dan akhirnya putus sekolah.

Sejauh ini KPAI telah menerima sejumlah pengaduan yang menunjukkan bahwa guru dan sekolah tetap mengejar ketercapaian kurikulum meski di tengah kesulitan yang dialami masyarakat akibat dampak pandemi.

Padahal, Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan bahwa selama PJJ guru tidak boleh mengejar ketercapaian kurikulum karena keterbatasan waktu, sarana, media pembelajaran dan lingkungan yang dapat menjadi kendala selama proses pembelajaran.

Baca Juga :
Pengamat: Tidak Ada Pendorong PAN Pindah Koalisi

Namun, faktanya banyak guru tetap mengejar ketuntasan kurikulum dengan cara memberikan tugas terus menerus pada siswa mereka selama PJJ.

Masalah lain muncul bagi siswa yang tidak punya smartphone untuk belajar online. Ini semua harus dipikirkan dan dicarikan solusi oleh pemerintah.

Karenanya menurut Emiliana Sri Wahjuni, pembelajaran online atau PJJ ini harus dievaluasi. Pendidikan harusnya berpusat kepada siswa, memperhatikan kondisi siswa yang beragam.

“Jangan dipikir semua siswa mampu penuhi tuntutan belajar online. Kalau fasilitas pendukungnya tidak tersedia bagaimana? Disinilah peran negara harus hadir,” pungkas Emiliana Sri Wahjuni. (dan)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.