Denpasar (Metrobali.com)-

Semua pihak tentunya sepakat bahwa adat dan budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata. Karena, pariwisata bisa berkembang hingga seperti saat ini tak terlepas dari kuatnya adat dan budaya Bali. Memahami hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika punya komitmen untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali. Komitmen tersebut diwujudkan dalam pemberian bantuan bagi desa pakraman dan tunjangan bendesa se-Bali. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng,SP,M.Si, Kamis (28/2).

Diuraikan Ketut Teneng, jumlah bantuan untuk desa pakraman pun mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 hingga 2005, setiap desa pakraman mendapat bantuan sebesar Rp. 25 juta. Selanjutnya pada tahun 2006 dan 2007 bantuan ditetapkan sebesar Rp. 40 juta. Sementara pada tahun 2008 hingga 2009 bantuan ditingkatkan menjadi Rp. 50 juta. Seiring dengan meningkatnya kemampuan keuangan Provinsi Bali, pada tahun 2010 hingga 2012, bantuan ditetapkan sebesar Rp. 55 juta.

Tak berhenti sampai di sana, makin memperkuat komitmennya terhadap desa pakraman, di tahun anggaran 2013 Pemprov Bali meningkatkan bantuan desa pakraman hingga menjadi sebesar Rp. 100 juta. Selain peningkatan dari segi jumlah, Pemprov pun berupaya mencari pola pencairan yang memudahkan pihak desa pakraman dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Pola pencairan bantuan tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, administrasi yang harus dipenuhi lebih menjelimet karena bantuan diberikan dalam bentuk bansos, sehingga proses pencairannya pun agak lambat. Sementara pada tahun 2013, bantuan diberikan dalam bentuk BKK (Bantuan Keuangan Khusus). Perubahan model penyaluran bantuan ini sudah dibahas jauh hari sebelumnya yang didasarkan pada aspirasi para bendesa. Dengan pola baru ini, bantuan bantuan desa pakraman direncanakan bisa cair Maret hingga April mendatang. Menurutnya, hal ini dimaksudkan untuk memberi ruang yang lebih leluasa kepada prajuru desa pakraman untuk memanfaatkan dana bagi pembangunan di wewengkon masing-masing.

Selain memperkuat lembaganya, Pemprov Bali juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan bendesa dan prajuru desa pakraman. Pada tahun 2009 hingga 2010, Pemprov mengucurkan tunjangan sebesar Rp.150 ribu/bulan bagi bendesa pakraman yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Pada tahun 2011 hingga 2012 tunjangan ditingkatkan menjadi Rp. 250 ribu/bulan. Ketut Teneng berharap, tunjangan tersebut jangan dilihat dari besarannya, tapi hal ini merupakan wujud perhatian Pemprov terhadap tugas para bendesa.

Dengan besaran tunjangan sebesar itu, sepanjang 2009 hingga 2011, Pemprov Bali menggelontor dana sebesar Rp. 1,6 milyar lebih untuk Kabupaten Buleleng, Rp. 614,4 juta untuk Jembrana dan Rp. 3,05 milyar diserap oleh Kabupaten Tabanan. Sementara untuk Kabupaten Badung, Gianyar dan Bangli masing-masing digelontor dana sebesar Rp, 1,2 milyar, 2,6 milyar dan 1,45 milyar. Untuk Kabupaten Klungkung, Pemprov Bali mengucurkan bantuan sebesar Rp. 948,6 juta, Karangasem sebesar Rp. 1,8 milyar dan Denpasar sebesar Rp. 336 juta. DP-MB