Denpasar (Metrobali.com)-

Desakan dan protes yang begitu kuat dan gencar dilakukan oleh warga Bali terhadap tayangan Sinetron Sembilan Wali di Televisi Swasta Indosiar akhirnya terjawab sudah. Pihak Indosiar terhitung sejak 8 Agustus besok tidak lagi menayangkan Sinetron Sembilan Wali. Hal itu dikatakan Ketua KPID Bali Drh. Komang Suarsana dalam keterangan persnya, Selasa (7/8) melalui HP-nya.

Menurutnya, televisi Indosiar akhirnya menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas tayangan sinetron Sembilan Wali. ‘’Permohonan maaf tersebut disampaikan secara langsung oleh pihak Indosiar melalui pertemuan para pihak yakni KPID Bali, KPI Pusat, Komisi I DPRD Bali yang melakukan dialog terbuka terkait dengan protes keras masyarakat Bali terhadap penayangan Sinetron Sembilan Wali di Indonesiar di Kantor KPI Pusat, Selasa (7/8),’’ kata Komang Suarsana.

Pihak DPRD Bali diwakili oleh Ketua Komisi I Made Arjaya bersama anggota Komisi, KPI Bali dihadiri oleh Ketua KPI Komang Suarsana, pihak Indonesiar dihadiri oleh Sekretaris Perusahan Ketut Prihadi dan beberapa pejabat dari KPI Pusat.

Ketua KPID Bali Komang Suarsana melalui keterangan via telpon selular menjelaskan, ada dua kesepakatan bersama yang harus ditaati pihak Indosiar. Pertama, Indosiar menyatakan permintaan maafnya kepada umat Hindu Bali atas tayangan tersebut karena dinilai telah menyakiti dan melecahkan umat Hindu Bali. Kedua, pihak Indosiar menerima hasil kesepakatan untuk tidak lagi menayangkan Sinetron Sembilan Wali terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012.

Menurutnya, penjelasan pihak Indosiar juga menyatakan hal serupa. Dalam pertemuan tersebut, pihak Indosiar menyatakan, jika pihak produser sudah sejak awal merasa kuatir dengan penayangan sinetron tersebut. “Ini menurut pengakuan pihak Indosiar dan mereka memang kuatir sejak awal akan terjadi protes tersebut,” ujarnya.

“Mereka menjelaskan jika tayangan tersebut dilakukan karena film tersebut dinyatakan telah lulus sensor,” ujarnya. Padahal setelah dirunut, ternyata pembuatan film tersebut tidak melibatkan tim ahli terutama ahli sejarah, budaya dan agama Hindu.
“Ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan pihak Indosiar menyatakan untuk mengikuti kesepakatan ini,” ujar Suarsana. SUT-MB