Menko Kemaritiman Serahkan 6.800 Kartu Nelayan

Indroyono Soesilo

Cilacap (Metrobali.com)-

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyerahkan 6.800 Kartu Nelayan secara kepada perwakilan nelayan Cilacap di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (1/11).

Selain Kartu Nelayan, Menko Kemaritiman juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi nelayan Cilacap dan bantuan satu unit mesin pengolah pakan ikan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Teguh Jaya, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap.

Saat memberikan sambutan, Menko Kemaritiman mengatakan bahwa Kartu Nelayan nantinya akan memberi kemudahan bagi pemiliknya dalam mengakses program-program dari pemerintah yang berkaitan dengan nelayan.

Dalam hal ini, dia mencontohkan jika ada bantuan jaring tangkap dari pemerintah dengan jumlah tertentu, maka nelayan yang memiliki Kartu Nelayan akan mendapat prioritas.

“Yang punya kartu ini akan mendapat prioritas,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan seluruh nelayan di Kabupaten Cilacap bisa mendapatkan Kartu Nelayan asalkan mendaftar terlebih dulu.

“Yang belum daftar, harap mendaftar. Silakan mendaftarkan diri ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap atau Kepala Pelabuhan Perikanan Cilacap untuk bisa memperoleh kartu ini,” katanya.

Lebih lanjut, Indroyono mengatakan bahwa pada bulan November, Presiden Joko Widodo juga akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

“Insya Allah akan diluncurkan pada minggu depan. Nantinya akan meluas ke seluruh Indonesia termasuk ke Kabupaten Cilacap,” katanya.

Ia mengharapkan dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, masyarakat khususnya kaum nelayan tidak perlu bingung apakah anaknya bisa bersekolah atau tidak bersekolah.

Menurut dia, semua anak di Indonesia harus bisa bersekolah sampai tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

Sementara Kartu Indonesia Sehat, kata dia, dapat langsung digunakan oleh warga tidak mampu untuk mendapatkan pengobatan gratis saat sedang sakit.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Kemaritiman berkesempatan berdialog dengan perwakilan nelayan Cilacap.

Salah satu peserta dialog, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap Untung Jayanto mengharapkan pemerintah mempermudah perizinan kapal berukuran di atas 30 “gross tonase” (GT) dan dapat dilakukan di Cilacap tanpa harus ke Jakarta seperti biasanya.

Selain itu, dia juga mengharapkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di saat membutuhkan.

“Tentang BBM ini, ‘monggolah’ (silakan) kami serahkan kepada pemerintah mau bagaimana, yang penting nelayan tidak kekurangan BBM ketika mau melaut,” katanya.

Terkait harapan tersebut, Menko Kemaritiman mengatakan bahwa masalah penyederhanaan perizinan kapal di atas 30 GT sudah mendapat tanggapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada hari Jumat (31/10).

“Masalah perizinan sudah mulai digarap,” katanya.

Demikian pula dengan masalah BBM, kata dia, saat ini sedang digarap karena banyak pemikiran salah satunya memberi warna khusus untuk BBM bersubsidi bagi nelayan. AN-MB 

PBNU Usul Hari Santri 22 Oktober

KH Said Aqil Siroj

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, bukan 1 Muharram yang merupakan hari besar Islam.

“Akan lebih pas jika Hari Santri ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Ini adalah hari ketika di tahun 1945 Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari, Rois Akbar PBNU, menetapkan Resolusi Jihad,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di sela-sela Munas dan Konbes NU di Jakarta, Sabtu (1/11).

Menurut Said Aqil, Resolusi Jihad yang ditetapkan KH Hasyim Asyari berhasil menggerakkan kaum Muslimin ketika itu untuk berjihad mengangkat senjata melawan sekutu sehingga terjadi pertempuran hebat di Surabaya pada 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Dengan menjadikan tanggal keluarnya Resolusi Jihad sebagai Hari Santri, PBNU ingin melandasi peringatan hari besar yang dijanjikan Presiden Joko Widodo itu dengan latar kesejarahan yang jelas.

Saat kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) lalu, Presiden Joko Widodo melontarkan janji dan berkomitmen untuk menjadikan 1 Muharram menjadi Hari Santri.

Meski mendapat sambutan hangat dari kalangan santri, ide Hari Santri pada tanggal 1 Muharram juga menuai kritik, termasuk dari kalangan NU, mengingat tanggal itu merupakan Tahun Baru Islam atau awal tahun dalam penanggalan hijriyah yang merupakan hari besar bagi seluruh umat Islam.

Pada 1 Muharram lalu, janji itu pun ditagih oleh kalangan santri, termasuk oleh Said Aqil. Namun, Presiden belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Hari Santri.

Menurut mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto, Presiden Joko Widodo pasti akan menepati janjinya, namun tidak ingin tergesa-gesa karena Presiden tidak hanya ingin mengeluarkan selembar keppres guna menetapkan Hari Santri, tetapi juga melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lebih substansial.

Andi juga menjelaskan bahwa Hari Santri yang dimaksud Presiden Joko Widodo juga bukan jatuh pada tanggal 1 Muharram yang merupakan tahun baru bagi umat Islam, yang maknanya lebih luas dari Hari Santri. AN-MB 

Menteri ESDM : Rusia Tawarkan Pasok “Crude”

JSudirman Said

akarta (Metrobali.com)-

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, perusahaan migas asal Rusia telah menawarkan untuk memasok minyak mentahnya (crude) ke Indonesia.

“Tadi malam, kita dapat telepon dari rekan yang punya kontak dengan Rusia. Mereka menawarkan ‘crude’-nya,” katanya dalam acara bincang-bincang di satu radio di Jakarta, Sabtu (1/11).

Menurut dia, tawaran tersebut sesuai rencana pemerintah ke depan yang akan lebih mencari minyak mentah dan BBM secara langsung dari sumbernya atau tanpa melalui perantara (trader dan broker).

Sebelumnya, pada Jumat (31/10), BUMN migas asal Angola, Sonangol telah menandatangani kesepakatan memasok “crude” dengan PT Pertamina (Persero).

Saat ini, produksi minyak mentah Angola mencapai dua juta barel per hari, dengan tingkat konsumsi hanya satu juta barel per hari.

“Kalau Angola bisa masok 100.000 barel per hari saja ke Indonesia, maka sudah mengurangi 25 persen impor,” kata Sudirman.

Menurut dia, sebenarnya, banyak produsen minyak dan BBM global berkeinginan memasok secara langsung ke Indonesia.

“Kita adalah ‘market’ yang luar biasa,” katanya.

Hanya saja, selama ini, kegiatan perdagangan minyak tersebut sering disalahgunakan.

“Kalau kita punya ‘security of supply’ yang besar, maka akan baik ke depannya,” ujarnya.

Selain pasok “crude”, Sonangol juga berencana membangun kilang pengolahan minyak mentah menjadi BBM bekerja sama dengan Pertamina.

Kilang pengolahan dibutuhkan untuk menekan impor BBM.

Saat ini, kilang yang ada hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan premium nasional, sementara solar 70 persen.

Artinya, Indonesia masih mengimpor 70 persen kebutuhan premium nasional dan solar mencapai 30 persen.

Total impor kedua produk tersebut mencapai 13 juta kiloliter per tahun.

Kebutuhan impor tersebut bakal terus meningkat mengingat pertumbuhan pemakaian BBM mencapai 8-9 per tahun. AN-MB 

BNPB Rancang Sistem Induk Komunikasi Bencana

Sutopo Purwo Nugroho

Jakarta (Metrobali.com)-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merancang sistem induk komunikasi bencana, yakni rancangan dalam bentuk dokumen yang menjelaskan tentang sistem keselamatan bencana.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Sabtu (1/11) mengatakan, sistem komunikasi bencana ini bermuara pada keselamatan dan merupakan konsep dasar dalam rancangan rencana induk sistem komunikasi bencana 2014 – 2019.

Dalam penyusunannya, BNPB bekerja sama dengan Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) atau Fasilitas Australia-Indonesia untuk penanggulangan bencana.

Selain itu, juga bekerja sama dengan sejumlah mitra kerja yang sebelumnya turut pada lokakarya nasional Rencana Induk Sistem Komunikasi Bencana pada 30-31 Oktober 2014 di Kediri, Jawa Timur.

“Tujuan dokumen rencana induk ini adalah perwujudan kebijakan dan tata kelola sistem komunikasi bencana,” katanya.

Ia mengatakan, sistem ini akan membantu pemangku kepentingan atau pihak berwenang dalam menjamin pelayanan publik, khususnya komunikasi bencana yang cepat, akurat, berkualitas, transparan dan akuntabel terutama untuk masyarakat yang terdampak.

“Diharapkan dengan dokumen ini akan membantu masalah komunikasi multipihak,” katanya.

Penyusunan dokumen ini setelah banyak belajar dari pengalaman penanganan evakuasi erupsi Kelud di Kediri dan penanganan bencana di beberapa tempat.

“Kita harapkan rancangan ini dapat diadopsi dan dijadikan model penanganan evakuasi di tempat lain,” katanya.

Sutopo mengatakan, rancangan dokumen rencana induk saat ini memasuki penyelesaian akhir, setelah sebelumnya mendapat masukan dari para ahli, responden dan pihak terkait, termasuk media.

“Kita sangat berharap, rancangan dokumen rencana induk ini mampu menjawab permasalahan komunikasi bencana secara komprehensif,” katanya. AN-MB 

NU Minta Pemerintahan Jokowi-JK Beri Contoh Kesederhanaan

KH Mustofa Bisri

Jakarta (Metrobali.com)-

Penjabat Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mustofa Bisri (Gus Mus) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi contoh kesederhanaan sebagai pengejawantahan dari revolusi mental.

“Saya mohon jajaran Kabinet Kerja untuk tetap bersikap sederhana, merakyat, dan kerja, kerja, kerja,” kata Gus Mus saat pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta, Sabtu (1/11).

Menurut kiai yang juga budayawan itu, kesederhanaan harus menjadi trend pemimpin-pemimpin Indonesia karena revolusi mental akan sulit dicapai jika para pemimpin tidak mulai belajar hidup sederhana.

“Kalau pemimpinnya sederhana, insya Allah kiai-kiainya akan mengikuti,” katanya.

Atas nama NU, Gus Mus juga mengucapkan selamat bekerja kepada pemerintahan baru untuk memimpin bangsa ini menuju negara yang adil, makmur, sejahtera dan diridloi Allah SWT.

Menurut Gus Mus, pemerintah tidak perlu ragu dalam menjalankan tugasnya, dan sepanjang untuk kepentingan bangsa, NU siap membantu pemerintah dalam batas kemampuan dan wewenangnya, termasuk dengan cara mengkritisinya.

“Khusus kepada kader-kader NU yang terpilih menjadi anggota kabinet, saya pesankan untuk menekankan sebagai pemimpin yang arif dan bjaksana dalam membantu pemerintah ini,” katanya.

Munas dan Konbes NU 2014 yang diikuti para utusan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 33 provinsi di Indonesia akan berlangsung hingga Minggu (2/11).

Forum tertinggi setelah Muktamar NU ini membahas berbagai isu keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan internal organisasi. AN-MB 

Pemkab Gianyar Tertibkan Perda Reklame

reklame (1)

Gianyar (Metrobali.com)-

Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali mulai sungguh-sungguh menegakkan peraturan daerah (Perda) No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan No. 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

“Tim telah beberapa kali menindak penambang batu padas di pinggiran kali, bangunan yang tidak memiliki izin dan kini menyasar papan reklame dan spanduk yang tidak memiliki izin,” kata Kasi Operasi Satpol PP Kabupaten Gianyar, Wayan Suala Susila Sabtu (1/11).

Ia mengatakan, operasi mendadak (sidak) berhasil menertibkan puluhan papan reklama dan spanduk yang dipasang tanpa izin di sejumlah jalur utama di daerah “Gudang Seni” itu.

Sidak gabungan Satpol PP bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar menyisir beberapa tempat yang selama ini terindikasi ditemukan pemasangan papan reklame tanpa izin atau izin sudah habis masa berlaku.

Hasilnya, puluhan spanduk berbagai ukuran dan papan reklame dibongkar di jalan Astina Selatan Gianyar, Jalan By Pass Dharma Giri, jalan Raya Buruan, Bedulu, Pengosekan Ubud, dan Mas.

“Penertiban dilakukan sehubungan banyaknya keluhan warga terkait pemasangan spanduk dan papan reklame yang dipasang sembarang tempat dan merusak pemandangan,” tutur Wayan Suala Susila. AN-MB 

Polres Klungkung Gencar Tekan Perederan Judi

judi

Semarapura (Metrobali.com)-

Jajaran Satuan Reskrim Polres Klungkung, Bali semakin gencar menekan predaran judi togel termasuk menyasar Nusa Penida, sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Bali yang masih menjadi wilayah hukum polres setempat.

Upaya memburu pengecer togel sekaligus menangkap pelakunya di Pulau yang terisolir itu dipimpin Kanit Buser Ipda I Gede Sudiarna dengan membuahkan hasil, Sabtu (1/11).

Polisi berhasil menangkap seorang pengecer togel jenis TSSM yakni I Putu Satya Eka Yasa alias Gede Danta.

Pelaku kerap beroprasi di wilayah Banjar Prapat, Desa Ped, Nusa Penida. Selaian menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa lima lembar syahir, satu bendel kertas kupon putih yang bertuliskan angka angka pasangan.

Barang bukti juga berupa dua bendel kertas putih kosong, satu lembar karbon, tiga buah pulpen, satu buah HP Nokia warna hitam tipe C 205 dan sebuah tas pinggang warna abu merk Harly Davidson.

Barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp 157.000 yang diduga hasil penjualan togel.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Nyoman Wirajaya didampingi Paur Humas Polres Klungkung Ipda Nyoman Sarjana mengatakan, pelaku ditagkap di rumahnya Banjar Prapat, Ped, Nusa Penida.

Penangkapan berawal dari informasi yang diperoleh polisi, jika di Banjar Prapat ada warga yang menjajakan judi togel. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi.

Bahkan jajaran reskrim Polres Klungkung secara khusus mengutus Kanit Buser Gde Sudiarna untuk melakukan pemngintaian dan penangkapan. Polisi sempat melakukan penyelidikan dan pengintaian.

“Benar saja saat dilakukan pengintaian pelaku sedang melakukan aksinya. Polisi langsung menyergap pelaku tanpa perlawanan dan membawanya ke Polsek Klungkung. Mudus yang dilakukan pelaku adalah menerima pemasangan togel dari SMS. ada juga sebagia pemasang datang ke rumah pelaku untuk memasang nomor tertentu,” katanya.

Jika pemasang tepat menebak angka yang akan keluar dari TSSM maka yang bersangkutan berhak atas keuntungan. Dimana untuk pasangan Rp 1000 untuk tebakan dua angka mendapatkan Rp 60.000, tiga angka Rp 350.000 dan empat angka Rp 2,5 juta.

Pelaku mengakui perbuatanya telah menjual togel, pekerjaa itu dilakukan sejak setahun lalu dengan omset per harinya Rp 500.000.

Pelaku sendiri melakukan judi secara mandiri dengan mendompleng keluaran angka putusan Togel Singapura yang pengumumannya melalui internet.

Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Klungkung. Pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman lima tahun penjara. AN-MB 

Pengamat : Fenomena “Alay” Akibat Derasnya Keterbukaan Informasi

ANAK ALAY

Jakarta (Metrobali.com)-

Fenomena “alay” atau anak layangan, menurut editor lembaga riset Katadata, Aria W. Yudhistira karena gencarnya ekspansi industri kapitalisme yang didukung oleh keterbukaan infomrasi.

“Informasi memegang peranan penting bagi terbentuknya subkultur baru. Keterbukaan informasi memberikan pengetahuan secara cepat mengenai perkembangan yang terjadi di belahan dunia lain,” kata Aria saat diskusi Ngobrol Pintar di Jakarta, Jumat malam (31/10).

Ia menjelaskan istilah “alay” yang menjadi populer pada pertengahan 2010 adalah sebutan untuk anak muda yang berbusana berlebihan dan dianggap kampungan.

Banyak juga yang menyebut alay berasal dari kalangan anak muda kelas menengah bawah yang ingin masuk dalam lingkaran budaya konsumsi global.

Aria menilai alay merupakan anak muda yang ingin menggunakan produk busana kelas atas, namun mereka hanya mampu memakai produk imitasi karena keterbatasan modal.

Sejak pascaorde baru, kata dia, informasi dapat diakses dari berbagai sumber sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang budaya pop yang sama yang membawa mereka ke dalam budaya konsumsi.

“Televisi bukan sekadar kotak kaca yang memberikan citraan imajinasi bagi penontonnya, tetapi juga memberikan sarana bagi masyarakat untuk melompat ke kelas status di atasnya,” kata penulis buku “Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda pada Awal 1970-an” itu.

Ia berpendapat acara ajang bakat di televisi memberi kesempatan pada masyarakat untuk masuk ke dalam dunia hiburan dan menjadi populer yang sebelumya hanya diberikan kepada kelas masyarakat menegah atas.

“Di sisi lain banyak juga bermunculan anak muda yang kreatif dengan gerakan ‘Do It Yourself’. Namun persoalannya sejauh mana kebebasan tersebut memunculkan beragam kreativitas,” kata alumni Departemen Sejarah Universitas Indonesia itu. AN-MB 

Pengamat : Menpora Harus Perluas Pendidikan Informal Kepemudaan

imam nahrawi

 Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Kepemudaan dan Olahraga, Imam Nahrawi, harus memperluas pendidikan non formal kepemudaan guna membentuk kemampuan dan kemandirian hidup bagi pemuda, kata Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert.

“Pemerintahan yang baru perlu memperluas pendidikan non formal karena kemampuan dan potensi anak muda dapat diasah sehingga dapat membangun kemandirian mereka,” kata Robert pada diskusi Ngobrol Pintar di Jakarta, Jumat Malam (31/10).

Ia mengatakan pendidikan non formal dapat mengatasi pengangguran panjang bagi lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau diploma.

Pendidikan non formal yang dimaksud adalah pengembangan potensi yang dimiliki pemuda untuk dapat dimaksimalisasi menjadi lahan bisnis sehingga lulusan SMA dapat mandiri.

“Seharusnya ada wadah bagi pemuda untuk mengasah minat dan bakat dalam bidang kesenian atau olahraga sehingga mereka mampu berdaya saing tinggi,” kata Robert.

Selain itu, penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan level pendidikan SMA dinilai belum mencukupi. Tanpa tersedianya lapangan pekerjaan, diperkirakan 20 juta orang dalam satu generasi mengalami frustasi pekerjaan setiap tahun.

Dampak panjang terhadap pengangguran yang tinggi, yakni bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi karena melimpahnya jumlah usia produktif namun tidak didukung kesediaan sarana pendidikan yang lebih tinggi, baik perguruan tinggi, diploma maupun kejuruan.

Menurut data dari Bank Dunia, tingkat pengangguran tinggi terjadi pada penduduk berusia 15-24 tahun.

Lulusan dari universitas, kejuruan dan SMP mengalami kesulitan untuk mendapatkan kursi dalam bursa tenaga kerja.

“Pengangguran ini bersifat permanen setiap tahun dan terus terakumulasi. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal. Pendidikan non formal dapat membantu pemuda yang kurang beruntung mendapat pekerjaan dari pendidikan formal terakhir mereka,” kata Robert. AN-MB 

Jepang Akan Buka Sekolah Animator di Indonesia

sekolah animasi

Jakarta (Metrobali.com)-

Sekolah animator Kadokawa Contents Academy dari Jepang akan dibuka di Indonesia tahun depan, kata Presiden dan CEO Kadokawa Contents Academy Tetsuya Koga.

“Tahun ini kami sudah membuka sekolah di Taiwan dan Singapura, tahun depan kami akan membuka di Indonesia walau belum pasti di kota mana,” ujar Koga di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok, Jumat (31/10) malam.

Akademi tersebut tidak hanya menawarkan kursus animator, tetapi juga kursus menjadi komikus (mangaka), character designer, 3DCG, ilustrator card game, novelis, dan pengisi suara (seiyuu) dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jepang. Pelajaran akan berlangsung dalam bahasa Jepang yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

“Kami juga akan mendukung bila murid-murid ingin debut sebagai komikus atau pengisi suara di Indonesia atau melanjutkan pendidikan di Jepang,” jelas Koga.

Menurutnya, budaya populer Jepang sudah berkembang di banyak negara lain, termasuk Indonesia, berkat adanya teknologi internet. Dia berharap orang-orang itulah yang dapat berpartisipasi lebih dalam, tidak hanya menjadi penggemar tetapi juga menjadi pembuat konten dari budaya populer seperti animasi dan komik.

“Tujuan kami adalah memberi pendidikan agar masyarakat Indonesia dapat membuat karya, tentunya dengan unsur budaya dan sejarah yang asli Indonesia,” tutur dia.

Koga mengungkapkan alasan dipilihnya Indonesia sebagai salah satu tempat membuka sekolah Kadokawa Contents Academy. Indonesia, ujar dia, merupakan salah satu yang potensinya diperhitungkan oleh Jepang sebagai tempat pengembangan bisnis.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia, terutama di kota-kota besar, menjadi salah satu alasan mengapa negara ini menjadi tempat tujuan Jepang untuk berbisnis.

Menurut data yang dikemukakan Koga, pada 2011 Indonesia menduduki posisi kelima dari daftar negara yang diincar Jepang sebagai tempat mengembangkan bisnis.

“Namun hasil dari Nikkei Shimbun tahun ini mengungkapkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama, mendorong Republik Rakyat Tiongkok turun ke posisi keempat,” kata Koga. AN-MB 

Muktamar VII PPP di Jakarta Sempat Ricuh

MUKTAMAR PPP

Jakarta (Metrobali.com)-

Acara Muktamar VIII PPP yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat malam (31/10) sempat ricuh setelah pimpinan sidang membacakan keputusan ditetapkannya politisi Djan Faridz secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Awalnya sejumlah DPW memberikan pandangannya atas laporan pertanggungjawaban DPP PPP periode 2011-2014. Mereka juga menyatakan dukungannya kepada Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP selanjutnya menggantikan Suryadharma Ali.

Pimpinan sidang yakni politisi PPP Fernita Darwis lalu membacakan poin-poin kesepakatan Muktamar antara lain: 1. Menerima laporan pertanggungjawaban DPP PPP 2011-2014.

2. Mengamanatkan kepada muktamar DPP PPP di Jakarta tetap istiqomah dalam Koalisi Merah Putih.

3. Mendukung DPP PPP 2011-2014 dan menolak SK Menkumham tanggal 28 Oktober tentang pengesahan DPP PPP versi Muktamar Surabaya.

4. Menolak Muktamar Surabaya.

5. Memberikan tindakan hukum dan administrasi sesuai AD/ART atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi dan Romahurmuziy.

6. Memajukan dan mendukung Djan Faridz sebagai ketua umum secara aklamasi.

Sejurus kemudian, sejumlah peserta sidang berteriak bahwa pimpinan sidang telah mengamputasi agenda sidang. Meskipun secara umum seluruh DPW yang hadir menyepakati Djan Faridz terpilih secara aklamasi, namun mereka berharap agenda sidang tetap dijalankan secara utuh.

Ketua DPD Sulawesi Utara Jafar Alkatiri mengatakan kericuhan hanya disebabkan masalah teknis persidangan.

“Hanya masalah teknis persidangan saja,” ujar dia. AN-MB 

Pengusaha Harapkan Kemudahan Berbisnis Hadapi MEA 2015

puspayoga

Jakarta (Metrobali.com)-

Kepada pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengusaha menaruh harapan agar mereka dapat memperbaiki iklim berbisnis, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Harapan itu berupa keinginan tidak hanya pemerintah membangun perusahaan dan industri yang telah berkembang baik di tingkat nasional, tetapi juga bagi mereka yang masih berjuang untuk merintis serta mengembangkan bisnisnya.

Misalnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta ingin Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga merevitalisasi kredit usaha rakyat sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengusaha kecil.

“Hipmi meminta agar Menkop merevitalisasi kredit usaha rakyat (KUR),” kata Ketua Umum Hipmi Jaya Rama Datau Gobel di Jakarta, Jumat (31/10).

Rama mengatakan bahwa salah satu agenda terdekat yang akan dihadapi Menkop UKM baru, yakni mempersiapkan daya saing UKM menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN tahun 2015.

Ia mengatakan bahwa kontribusi UKM atas ekspor nasional masih di bawah 20 persen, sedangkan Thailand telah berada di atas 20 persen.

“Padahal, kontribusi UKM RI atas perekonomian nasional cukup besar, yakni mendekati 60 persen atas PDB,” ujarnya.

Menurut dia, sejumlah tantangan menanti, yakni bagaimana meningkatkan kapasitas bisnis UKM, membuka akses pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UKM, meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia UKM, serta meningkatkan akses pasar dan teknologi bagi UKM.

Hipmi mengusulkan KUR direvitalisasi agar makin tepat sasaran dan berdampak besar bagi pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja serta dinilai cukup bagus untuk membantu pembiayaan bagi pengusaha pemula.

Hingga Agustus 2014, kata Rama, sebanyak tujuh bank nasional telah menyalurkan KUR sebanyak Rp149,36 triliun atau tumbuh 31,75 persen year on year (yoy).

Ketujuh bank tersebut, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, sedangkan nilai KUR tersebut meningkat Rp113,36 triliun dari periode yang sama pada tahun 2013.

Namun, Hipmi menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan seperti perbankan harus benar-benar merupakan pengusaha pemula dan tidak “bankable”.

“Jangan sampai KUR jatuh kepada mereka yang sudah punya aset dijaminkan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu menambah bank penyalur KUR agar akses KUR makin luas dan terjangkau pelaku usaha mikro.

Pengusaha Optimistis Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo lebih mampu memahami kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saingnya.

“Karena dia (Presiden Jokowi) berangkat dari pengusaha hingga menjadi eksportir juga, minimal tahu kesulitan atau kebutuhan yang berkaitan dengan dunia usaha,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY H.R. Gonang Djuliastono.

Menurut Gonang, pemahaman Presiden terhadap kebutuhan dunia usaha, dapat diimplementasikan dengan mempermudah keperluan pengusaha di berbagai aspek, misalnya berkaitan dengan perizinan, pinjaman modal, serta menyediakan akses untuk pendirian usaha.

“Apalagi, ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjalan persaingan usaha semakin ketat, mudah-mudahan kebutuhan usaha bisa dipermudah di segala aspek,” katanya.

Kadin Jakarta juga mengingatkan pentingnya peningkatan daya saing untuk produk-produk Indonesia, khususnya dalam menghadapi MEA pada tahun 2015.

“Untuk MEA, yang paling penting itu bagaimana kita meningkatkan daya saing karena persoalan besar yang kita hadapi adalah daya saing masih lemah,” kata Ketua Kadin Jakarta Eddy Kuntadi di Jakarta, Jumat (24/10).

Salah satu kelemahan lainnya, menurut Eddy, adalah kurangnya sosialisasi untuk MEA yang akan mulai diberlakukan pada akhir 2015. Dalam hal ini, Malaysia sudah melakukan sosialisasi sampai dunia pendidikan.

Selain itu, ujar dia, peran dunia swasta dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia karena keduanya sangat berkaitan agar swasta lebih efektif untuk meningkatkan kinerja.

“Peran swasta adalah untuk mengefektifkan daya saing agar kuat. Namun, itu harus didukung oleh Pemerintah. Jika tidak didukung, sulit,” katanya.

Tidak hanya dalam hal mengangkat usaha kecil dan menengah guna menghadapi MEA 2015, pengusaha juga mengharapkan agar pemerintah dapat mengatasi kesenjangan dengan membuat kebijakan pemerataan, khususnya ke kawasan timur nusantara.

Perhatikan Timur Kamar Dagang dan Industri Indonesia, misalnya, mengusulkan perlu adanya pemberian insentif pajak berupa “tax holiday” untuk menggairahkan iklim investasi di wilayah Indonesia bagian timur.

“Salah satu subsidi yang kami harapkan dari pemerintah pusat dengan penundaan bayar pajak, ini akan banyak sekali dampaknya buat pengusaha,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah Timur Kadin Salahuddin Sampetoding dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemberian keringanan pajak tersebut akan membantu berjalannya usaha-usaha yang terletak di daerah yang minim infrastruktur dan menjadi salah satu upaya untuk menyejajarkan perekonomian Indonesia bagian timur dengan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Pasalnya, ujar dia, persoalan infrastruktur yang belum memadai membuat kegiatan bisnis di Indonesia Timur menjadi berbiaya tinggi sehingga harus diberikan perlakuan berupa kebijakan khusus. Hal ini berbeda dengan Indonesia bagian barat dan tengah yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai.

“Kalau kita investasi di Indonesia bagian timur, kita harus berhubungan dengan sistem logistik yang pasti mahal, tenaga kerja harus didatangkan dari luar, misalnya di Papua, harus ambil tenaga kerja dari Sulut, Sulteng, atau Jawa, bahan baku juga mahal, biaya terhadap produksi mahal,” katanya.

Bila insentif tax holiday diterapkan, dia mencontohkan usaha yang telah menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun, baru dikenai kewajiban untuk membayar pajak.

Sistem seperti ini dinilai Kadin akan membantu mengurangi beban pengusaha jika dibandingkan dengan pemungutan pajak yang dilakukan pada saat awal usaha mulai berjalan.

Di kawasan timur memang dibutuhkan banyak investasi untuk membangun beragam fasilitas infrastruktur. Hal itu juga membuat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK menyediakan fasilitas pendukung yang memadai untuk menarik investor.

“Fasilitas pendukung investasi bagi investor yang selama ini masih menjadi hambatan di lapangan, antara lain ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, kelancaran urusan perizinan, serta kepastian hukum bagi pengusaha dan investor dalam berusaha,” katanya.

Permudah Perizinan Terkait dengan usaha dalam mengatasi hambatan untuk berinvestasi, Presiden Jokowi bakal mengumpulkan berbagai menteri dalam Kabinet Kerja untuk mengupayakan cara mempermudah perizinan, seperti untuk mengurus usaha dan investasi, agar dapat memperbaiki layanan lebih cepat.

“Nanti menteri-menteri yang berhubungan dengan perizinan akan saya kumpulkan,” kata Presiden Joko Widodo seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut Jokowi, setelah melakukan sidak ke BKPM, sistem perizinan yang ada masih belum terbangun secara integratif, sementara dirinya menginginkan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan satu atap.

Presiden mengatakan bahwa investasi merupakan hal yang penting karena akan membuka lapangan pekerjaan serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah.

Mengenai tumpang-tindih dalam perizinan antara pihak pusat dan otoritas di daerah, Presiden mengemukakan bahwa sebenarnya telah banyak daerah yang siap untuk perizinan investasi.

Terkait dengan hasil sidak di BKPM, Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dilakukannya untuk memastikan agar pelayanan terhadap investor telah baik dan cepat.

“Penampilan kantor (BKPM) sudah baik, tetapi kecepatan pelayanan masih belum bagus,” katanya.

Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa perbaikan terhadap pengurusan perizinan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu 3–6 bulan mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba mendatangi Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga membuat kecele para juru warta dan fotografer yang sedang menunggu di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Ada info, Bapak Presiden ke Kantor BKPM,” kata salah seorang staf Biro Pers Kepresidenan kepada para wartawan yang sedang menunggu di Jakarta, Selasa (28/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Presiden Joko Widodo menyambangi BKPM untuk melihat kinerja pelayanan terpadu satu atap di instansi tersebut yang bermanfaat dalam mengurus investasi di Tanah Air.

Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan sidak untuk melihat kemudahan perizinan untuk mengurus usaha di Ibu Kota.

Dengan adanya gebrakan yang cepat dari Kabinet Kerja di bawah arahan Presiden Jokowi, diharapkan layanan untuk berinvestasi bisa semakin cepat dan bagus yang dinilai akan memperbaiki atmosfer bisnis di Tanah Air sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Semoga. AN-MB 

KKP Dorong Peningkatan PNPB Sektor Perikanan

Susi Pudjiastuti

Jakarta (Metrobali.com)-

Tingginya volume dan nilai produksi perikanan nasional tidak dibarengi dengan meningkatnya nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasok dari sumberdaya ikan dan non sumberdaya ikan. Dimana, total target PNBP perikanan yang ditetapkan dalam APBN 2005-2013 tidak pernah melebihi Rp 300 miliar. Adapun realisasi PNPB yang berasal dari perikanan tangkap cenderung stagnan sejak tahun 2009 yakni sebesar Rp 150 miliar. Terkait dengan hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan PNPB sektor perikanan, diantaranya dengan menentukan arah operasional perikanan tangkap. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jum’at (31/10).

Menurut Susi, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen lautan menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar untuk menopang perekonomian bangsa. Namun ironisnya, sektor perikanan kontribusinya masih sangat rendah terhadap PNPB. Maka, operasional perikanan tangkap akan di tata ulang, sejalan dengan arahan Presiden. Hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan keuangan negara yang dikeluarkan untuk subsidi BBM nelayan. “Semaksimal mungkin operasional penangkapan diarahkan dengan memberikan keuntungan maksimum untuk negara dengan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam”, ungkap Susi.

Selanjutnya, pemerintah akan menata kembali kebijakan illegal fishing dan perikanan tangkap laut dalam. Penataan dilakukan baik dari sisi ekonomi ataupun lingkungannya untuk kepentingan negara. Penataan lebih baik ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha dan kepastian keberlanjutan atau kelestarian sumber daya di masa yang akan datang. Selain itu, untuk menekan angka kerugian dari sektor kelautan dan perikanan, KKP juga akan memberlakukan moratorium perizinan kapal baru bertonase di atas 30 GT. “Penangguhan perizinan ini akan dilakukan sambil menunggu kepastian dari hasil kajian ketersediaan ikan di wilayah perairan laut nasional”, ujar Susi.

Setidaknya sampai saat ini tercatat, sebanyak 207 kapal sudah dibekukan izinnya. Upaya ini juga menjadi wujud nyata komitmen KKP atas kapal-kapal yang melanggar aturan seperti penggunaan ABK asing, penggunaan alat tangkap, docking serta aksi pencurian ikan. Perlu diketahui, untuk pendataan kapal di wilayah perairan, KKP menerapkan sistem logbook. Selanjutnya, masyarakat dapat bebas mengakses data yang terekam sebagai bentuk komitmen pemerintah terkait transparansi data-data seputar kelautan dan perikanan.

Selain itu, KKP berencana untuk mengkaji kembali kebijakan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan pada tahun 2015. KKP akan memeriksa ulang perijinan yang telah diterbitkan, termasuk mengecek keberadaan kapal-kapal bertonase berat yang masih mengggunakan BBM bersubsidi. Hal tersebut sesuai arahan presiden untuk mengalokasikan pemanfaatan subsidi BBM kearah yang lebih bagus. Mengingat pada dasarnya nelayan lebih mengharapkan jaminan ketersediaan pasokan bahan bakar. “Setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan KKP tentunya akan terus dikoordinasikan dengan Kemenko Maritim”, tegas Susi.

Seiring dengan itu, KKP telah melakukan audiensi dengan perwakilan para nelayan dan para pembudidaya. Selama ini para nelayan harus menunggu hingga 7-10 hari lamanya demi mendapatkan kucuran BBM bersubsidi. Langkanya ketersediaan pasokan BBM bagi nelayan, menyebabkan aktivitas ekonomi mereka dalam melaut menjadi terganggu yang berdampak pada pendapatan dan hasil tangkapan. Sebagai gambaran, saat ini kapal bertonase diatas 30 GT berjumlah 5.329 kapal sedangkan nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 30 GT nelayan memiliki berjumlah 630.000 kapal.

Tak hanya itu, dalam mengawasi koordinat kapal nelayan agar tidak terjadi pencurian ikan atau illegal fishing. KKP memantau pergerakan kapal – kapal penangkap ikan di wilayah perairan laut Indonesia, lewat teknologi Vessel Monitoring System (VMS). Sistem VMS merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan berbasis satelit. Tujuannya, memastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasilnya pada tahun 2013, terpantau pelanggaran oleh kapal perikanan sebanyak 229 kasus. Pelanggaran itu didominasi oleh pelanggaran fishing ground, teritorial, transhipment dan kapal yang tidak masuk pelabuhan check point.

Tak ketinggalan, KKP juga telah menggandeng pihak TNI AL dan POLRI dalam mengawasi pemberantasan pencurian ikan (IUU Fishing). Harmonisasi para para pemangku kepentingan ini sebagai langkah penegakan hukum sehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Selain itu, dalam mengajak peran serta masyarakat, KKP telah menjalankan program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dengan menyiagakan 2.195 Pokmaswas di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, KKP memiliki 31 kapal patroli pengawas. Di mana, 10 kapal beroperasi di wilayah perikanan Indonesia Barat seperti Natuna, Anambas, Karimata, dan lainnya. Sebanyak 11 lainnya di Indonesia Timur, tepatnya di perairan Sulawesi dan Arufuru. Sedangkan enam lainnya merupakan kapal kecil yang operasionalnya dibagi secara seimbang antara dua wilayah itu.

Sebagai informasi, volume produksi perikanan nasional semakin meningkat, seiring kenaikan laju pertumbuhan PDB perikanan yang telah mencapai 6,9 persen. Hingga tahun 2013 volume produksinya mencapai 19,57 juta ton. Adapun rata-rata laju pertumbuhan sejak tahun 2010 mencapai 18,94% per tahun. Produksi perikanan tangkap tahun 2013 sebesar 5,86 juta ton, terdiri dari produksi perikanan tangkap di laut sebesar 5.46 juta ton (93,10%) dan perairan umum daratan sebesar 404.680 ton (6,90%) dengan laju kenaikan rata-rata mencapai 2,90% per tahun dari tahun 2010-2013.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350) AN-MB 

Tanoto : Wirausahawan Harus Memiliki Mental Tahan Banting

Jakarta (Metrobali.com)-

Wirausahawan muda Indonesia harus memiliki mental tahan banting dan semangat pantang menyerah untuk dapat menjadi seorang wirausahan sukses, kata Board of Trustees Tanoto Foundation Imielda Tanoto di Jakarta, Jumat (31/10).

“Inilah esensi semangat kemandirian dan pantang menyerah seorang wirausahawan, yang terkadang harus bekerja keras dalam melalui perjalanan bisnis yang naik turun,” katanya dalam seminar Tanoto Entrepreneurship Series.

Ia mengatakan bahwa untuk menjadi wirausahawan yang sukses, seseorang juga harus memiliki antusiasme yang tinggi terhadap apa yang menjadi fokus bisnisnya.

“Jika kita sudah memiliki passion, kita juga akan selalu bertanya dan mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Itu semua adalah proses penjiwaan sebagai seorang wirausaha,” katanya.

Jika gagal, lanjut Imielda, wirausahawan semestinya selalu tekun belajar, baik dari kegagalan sendiri maupun pengalaman orang lain.

“Dan, yang paling penting adalah melakukan perbaikan agar kesalahan kita tidak terulang lagi,” katanya.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada Februari 2014, saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia baru mencapai 1,5 persen dari total penduduk secara keseluruhan.

Imielda mengatakan untuk dapat mendukung perekonomian negara secara efisien, setidaknya diperlukan sekitar 2 persen wirausahawan dari total jumlah penduduk.

“Kita harus bekerja keras bersama-sama menghasilkan wirausahawan agar dapat menutupi kesenjangan 0,5 persen tersebut atau setara dengan 1,5 juta orang,” ujarnya. AN-MB 

Indofood CBP Catat Laba Rp 2,07 Triliun

Anthoni Salim

Jakarta (Metrobali.com)-

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 11,6 persen menjadi Rp2,07 triliun pada kuartal III-2014 dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp1,85 triliun.

“Indofood CBP Sukses Makmur mencatatkan kinerja baik pada periode sembilan bulan 2014 di tengah kondisi ekonomi makro yang penuh tantangan serta melambatnya industri makanan dan minuman,” ujar Direktur Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Anthoni Salim dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (31/10).

Ia menambahkan bahwa pada periode itu penjualan bersih perseroan mengalami pertumbuhan 20,7 persen menjadi Rp22,78 triliun dari Rp18,88 triliun. Divisi mi instan yang merupakan divisi terbesar dalam ICBP memberikan kontribusi sebesar 66 persen diikuti divisi lainnya, yaitu dairy 17 persen, makanan ringan 6 persen, minuman 6 persen, penyedap makanan 3 persen, serta nutrisi dan makanan khusus 2 persen.

“Kami membukukan pertumbuhan yang sehat baik dalam penjualan maupun laba bersih. Kami akan terus mempertajam strategi untuk menghasilkan kinerja yang berkesinambungan melalui upaya pengembangan yang terus menerus guna menghadapi tantangan dan menangkap peluang ke depan,” katanya.

Disebutkan juga, pada periode kuartal III-2014 laba bruto naik menjadi 23,5 persen menjadi Rp6,06 triliun dari Rp4,91 triliun, dan marjin laba bruto naik 26,6 persen dari 26 persen. Laba usaha juga meningkat 9,6 persen menjadi Rp2,55 triliun dari Rp2,32 triliun. Namun, marjin laba usaha turun menjadi 11,2 persen dari 12,3 persen karena naiknya beban penjualan dan administrasi umum. AN-MB 

Menkop Susun Langkah Konkret Berdayakan Pengusaha Kecil

puspayoga

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga mulai menyusun langkah konkret untuk memberdayakan para pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Langkah konkret itu akan direalisasikan dengan serangkaian program,” kata Puspayoga di Jakarta, Jumat (31/10).

Sejumlah program yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, peningkatan akses sumber daya produktif, pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan daya saing sumberdaya manusia koperasi dan UMKM, serta penguatan kelembagaan koperasi.

Menteri Puspayoga juga bakal mengambil sejumlah kebijakan penting di antaranya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koiperasi dan UMKM, perluasan akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM, penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, serta peningkatan iklim usaha yang kondusif.

“Untuk melaksanakannya maka perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM, kemitraan, program bantuan sosial ekonomi bagi KUMKM, dana dekonstrasi, tugas pembantuan, dana alokasi khusus, dana bergulir LPDB-KUMKM, dan kredit dengan pola penjamin seperti KUR,” katanya.

Menurut dia jika langkah-langkah itu dilaksanakan maka diharapkan kemudian produktivitas dan daya saing KUMKM terdongkrak, iklim usaha semakin kondusif, SDM KUMKM semakin kompatibel, dan berkembang keuangan inklusif. Di sisi lain juga kelembagaan KUMKM semakin sehat, kuat, tangguh, dan mandiri dengan produk yang berdaya saing dan jaringan pasar yang luas.

Pelayanan koperasi pun akan kian prima dan peran pemerintah daerah dan masyarakat semakin besar dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Puspayoga menyadari hingga saat ini masih tersebar berbagai kendala yang menghadang perkembangan KUMKM di antaranya masih tumpang tindihnya tugas dan kewenangan yang terkait koperasi dan UMKM di setidaknya 23 kementerian/lembaga.

“Selain itu juga belum adanya arah fokus prioritas kebijakan dan disharmonisasi koordinasi dan monitor evaluasi program,” katanya.

Ia menambahkan, pada praktiknya selama ini anggaran pemberdayaan koperasi dan UMKM juga masih minim di samping juga peran pemerintah daerah sebagai obyek kegiatan belum pula optimal.

“Arah kebijakan kemudian terus diarahkan pada peningkatan daya saing koperasi dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan membangun keunggulan global,” katanya.

Strategi yang diterapkan Kementerian Koperasi dan UKM yakni meningkatkan kompetensi SDM Koperasi dan UMKM melalui program kewirausahaan, kompetensi teknis dan manajemen, hingga penyediaan layanan usaha terpadu.

Seiring dengan itu dikembangkan perluasan akses pada pembiayaan melalui inovasi skema, penguatan koperasi simpan pinjam dan keuangan mikro, penjaminan usaha, clearing house, credit scoring, dan pengembangan linkage.

Di sisi lain peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk UMKM terus dilakukan disertai dengan penguatan kelembagaan usaha dan koperasi.

“Hingga kemudian terjadi peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang sudah lebih tertata dengan registrasi dan perlindungan usaha yang lebih baik,” katanya. AN-MB 

Menpora Siap Bantu Optimalkan Sekolah Olahraga

imam nahrawi

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan akan membantu mengoptimalkan pusat pelatihan dan sekolah olahraga di seluruh Indonesia.

“Kita berkewajiban untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pusat-pusat pelatihan dan sekolah-sekolah olahraga seperti di Ragunan,” katanya saat berkunjung ke Sekolah Atlet Ragunan, Jakarta, Jumat (31/10).

Imam mengatakan, sekolah maupun pusat pelatihan atlet akan menjadi alat ukur dan cikal bakal atlet berprestasi di semua cabang olahraga di Indonesia.

“Ini sudah membuktikan seperti saat sekarang ini dan akan menjadi salah satu terobosan yang akan diperkuat, mudah-mudahan pemerintah pusat punya seperti ini juga,” katanya.

Dia mengatakan, perhatian yang perlu ditambah terhadap sekolah atlet selain fasilitas juga perlu adanya dukungan yang kuat dan besar dari pemerintah kepada pelatih, pengelola dan atlet.

“Yang lebih penting lagi buat kita yang sedang dalam pemerintahan harus terus menerus memberikan dukungan dan semangat itu yang paling pokok,” katanya.

Selain itu, Imam menambahkan dengan melakukan kunjungan di pusat-pusat pelatihan merupakan bagian dari persiapan untuk menunjang persiapan segala kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional.

“Salah satunya seperti kita datang sekarang, dimana kita melihat para bibit atlet muda di pusat pelatihan terus kita dukung dan berikan semangat,” katanya. AN-MB

Pemerintah Persiapkan Peluncuran Program Keluncuran Produktif

Nila F Moeloek

Jakarta (Metrobali.com)-

Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Program Keluarga Produktif dalam rangka memberdayakan dan melindungi masyarakat kurang mampu.

“Nantinya akan diimplementasikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar,” kata Menteri Kesehatan Nil F Moeloek usai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Jumat (31/10).

Dia menjelaskan, pemerintah tengah memastikan kesiapan seluruh kementerian/lembaga terkait peluncuran Program Keluarga Produktif.

Peluncurannya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program ini di enam Kabupaten/Kota, antara lain Pematang Siantar, Kota Semarang, Jembrana, Mamuju Utara, Kota Kupang dan Kota Balikpapan.

Peluncuran direncanakan berlangsung pada awal November.

Sementara itu, kementerian yang terkait dalam program tersebut diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, kementerian Sosial, dan lain sebagainya.

Pemerintah berharap program ini dapat tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan.AN-MB 

Menristek Minta BSN Tetapkan Standar Layanan Terbaik

M Nasir

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir meminta Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan standar pelayanan terbaik bagi para penggunanya melalui layanan “one stop service” dan sitem pelayanan secara daring.

“Saya mendorong BSN ke depan dalam membuat standardisasi memperhatikan para pengguna jasanya, untuk bisa mendapatkan layanan terbaik. Layanan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk “one stop service”, atau online system, dengan harapan saat masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 sudah lebih mapan,” kata M Nasir dalam kunjungan perkenalan ke unit-unit yang berada di lingkungan kementerian tersebut, di Jakarta, Jumat (31/10).

Selanjutnya, M Nasir juga mendorong agar BSN ke depan mampu menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pelaksana kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

“Dana dari negara terbatas. Untuk itu, saya mendorong agar produk layanan yang dihasilkan BSN bisa digunakan untuk meningkatkan kegiatan dan pelayanan sehingga menjadi lebih baik. BSN dapat bekerja sama dengan industri dan perusahaan yang berminat melakukan standardisasi. Dari layanan itu bisa menghasilkan pendapatan,” katanya.

Dikatakannya, selama ini penerimaan-penerimaan BSN disetor ke kas negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBN) dan ketika akan menggunakan harus melalui mekanisme APBN dan melewati sejumlah prosedur, jadi cukup lama.

Di sisi lain, BSN memliki kebutuhan yang harus direalisasikan tetapi harus menunggu proses pencairan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memegang uang negara.

“Karena itu, kami berpikir bagaimana agar antara kegiatan dan pendanaan bisa berjalan seiring. Bila BSN menjadi BLU tetap menggunakan mekanisme APBN, tetapi uang sudah tersedia di sini maka bisa dioperasikan untuk melaksanakan program yang berujung memberikan pelayanan baik bagi industri,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala BSN Bambang Prasetya dalam pemaparannya melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), berusaha mendorong kesiapan daya saing Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Produk berstandar yang diakui dunia internasional sangat penting bagi persaingan dalam perdagangan bebas terutama dalam kawasan ASEAN. Standardisasi yang jelas, harus dilakukan agar produk Indonesia tidak kalah bersaing.

“Kami harap penerapan SNI di berbagai produk di Indonesia bisa mendorong daya saing produk nasional. Sehingga, Indonesia dapat mengambil keuntungan dari diberlakukannya MEA 2015, sebab produk Indonesia dilirik karena punya standar yang baik,” katanya.

Standardisasi wajib dilakukan oleh produsen dalam negeri baik skala UKM maupun industri besar sebab masyarakat lebih percaya dengan produk yang memiliki sertifikat.

Dikatakannya, Indonesia akan menjadi sasaran pasar bagi negara anggota ASEAN lainnya makanya harus melindungi produk dalam negeri dengan SNI.

Sertifikasi SNI, wajib diberikan pada 12 sektor prioritas kesepakatan ASEAN antara lain Electrical and Electronic Equipment (EEE), Rubber based, automotive, woodbased, prepared food stuff, dan medical device. Hingga kini sudah ada sebanyak 9.911 produk berlabel SNI. AN-MB 

Ali : Sekolah Logistik Tingkat Industri Logistik Indonesia

Jakarta (Metrobali.com)-

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan bahwa sekolah logistik “School of Supply Chain and Logistic” yang ditampilkan dalam gelaran Indonesia Transport, Supply Chain and Logistic, bertujuan untuk meningkatkan industri logistik Tanah Air.

“Tujuan dari sekolah ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga negara Indonesia dalam bidang logistik dan manajeman rantai pasok (supply chain),” kata Secretariat ALI Elsa Febriana di area pameran ITSCL di Jakarta, Jumat (31/10).

Ia mengatakan bahwa ALI memiliki dua program sebagai wahana bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang logistik, yaitu certified logistics improvement professional (clip) dan certified supply chain and logistics professional (cslp).

“Biasanya mahasiswa yang baru lulus kuliah atau praktisi logistik yang mengikuti sekolah ini. Mereka dibekali pengetahuan untuk merangsang kreatifitas dan inovasi tentang logistik,” katanya.

Ia mengatakan bahwa hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya manusia di bidang industri logistik Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Selain itu, organisasi profesi tersebut juga memiliki Pustaka ALI yang merupakan kumpulan karya ilmiah atau tulisan mengenai logistik atau manajemen rantai pasok yang ditulis oleh individu berkebangsaan Indonesia.

Elsa mengatakan bahwa keberadaan perpustakaan ini menjadi salah satu sumber informasi, penambahan wawasan dan referensi tentang logistik yang berbasis kondisi di Indonesia.

“Pustaka ALI bersifat terbuka, tidak berbayar, tidak berbasis anggota dan siapa saja dapat mengaksesnya sehingga masayarakat Indonesia dapat memahami lebih jauh tentang logistik dan manajemen rantai pasok,” kata dia. AN-MB