Prabowo Resmi Bubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur

Jakarta (Metrobali.com)-

Prabowo Subianto resmi membubarkan koalisi Indonesia Adil Makmur yang digawangi oleh Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa pilpres 2019, maka tugas Koalisi Adil Makmur untuk mendukung paslon capres dan cawapres Prabowo-Sandi pun sudah selesai.

“Sebagai sebuah koalisi yang mengusung capres dan cawapres di dalam pilpres 17 April yang lalu, tugas koalisi adil dan makmur, dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini, beliau (Prabowo ) menyampaikan ucapan terimakasih dan koalisi Indonesia adil makmur selesai. Demikian juga dengan BPN Prabowo-Sandi selesai. Kenapa? Karena MK sudah mengambil keputusan final dan mengikat seperti yang sudah kita tahu bersama. Oleh karena itu mandat yang diberikan oleh partai kepada beliau sebagai paslon capres dan cawapres, hari ini dikembalikan kepada partai masing-masing,” ungkap Muzani di Prabowo-Sandi Media Center, di Jakarta, Jumat (28/6).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam di kediaman pribadi Prabowo di jalan Kertanegara, Jakarta, Muzani mengatakan pertemuan berlangsung secara hangat dan penuh keakraban . Tidak lupa, Prabowo pun berterimakasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh para parpol dalam Pilpres ini dan meminta maaf karena belum menunaikan amanah untuk bisa memimpin negeri ini.

Muzani juga mengatakan bahwa Prabowo berharap walaupun koalisi ini sudah dibubarkan, komunikasi akan tetap terjalin, baik secara formal maupun informal. Selain itu Prabowo juga berharap satu sama lain masih bisa berkoalisi dalam forum-forum politik lainnya, seperti di badan legislatif, untuk membangun Indonesia lebih baik.

“Pak Prabowo merasa bahwa perjuangan ini belum selesai, kesadaran untuk menyelamatkan masa depan bangsa harus terus dipelihara. Kesadaran untuk membangkitkan bangsa dan negara harus terus dipupuk karena ini menjadi kesadaran bersama yang sudah hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh MK, adalah satu step dan kita berharap ada step-step berikutnya untuk membangkitkan kembali perjuangan kita, diberbagai macam forum dan forum-forum lain. Beliau berharap hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini akan diharapkan menjadi terus sebuah komunikasi,” ujar Muzani.

Sementara itu, ketika ditanyakan langkah politik selanjutnya pada partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur ini, mereka mengindikasikan belum ada langkah final apakah akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf atau tetap untuk menjadi oposisi.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan keputusan tersebut merupakan wewenang pimpinan Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini masih dalam keadaan berduka dengan meninggalnya Ani Yudhoyono. Maka dari itu, arah partai Demokrat menurut Hinca belum diputuskan.

“Tentu bahwa tanggal bulan agustus 2018 mandat dari kami 5 partai menyerahkan kepada Pak prabowo dan diterima dengan penuh, tadi dikembalikan dan diserahkan kepada kami semua. Tentu sebagai partai demokrat saya terima kembali mandat itu dan saya akan sampaikan kepada ketua umum partai demokrat yang di partai demokrat beliau (SBY) juga adalah ketua majelis tinggi partai dan di partai demokrat soal capres dan cawapres adalah wilayah majelis tinggi partai. Dengan demikian kedaulatan partai masing-masing-masing akan mengambil sikap dan langkah dengan kebijakan partai,” ungkap Hinca.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen PAN , Eddy Suparno. Terkait langkah politik PAN selanjutnya akan ditentukan dalam forum formal PAN yaitu dalam Rakernas.

“Belum kan kita masih belum memutuskan opsi mana yang terbaik, bagaimana pun juga kita butuh forum resmi, dan formal untuk menentukan sikap,makanya kita akan menggelar rakernas bulan akhir juli atau awal agustus nanti,” ungkap Eddy.

Menanggapi bubarnya koalisi Indonesia Adil dan Makmur ini, Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding mengatakan hingga saat ini belum ada parpol yang secara resmi menyatakan ingin bergabung dengan pihak Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya kalau memang ada yang ingin bergabung, pihaknya terbuka sekali, asalkan memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya.

“Insya Allah ada yang diterima. Tentu yang mengikuti kebijakan dan prinsip-prinsip pokok yang diterapkan oleh Pak Jokowi, dan partai koalisi pendukungnya mungkin nanti ada yang alot untuk bergabung karena tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada, tetapi saya sih secara pribadi tetap berharap tidak semuanya bergabung tetapi ada satu, dua atau satu partai yang beroposisi, sehingga ada kontrol terhadap pemerintah,” ujar Karding. (gi/em)