BPN Prabowo-Sandi: Pemilu 2019 Terburuk dalam Sejarah

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (15/6), Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengungkapkan Pemilihan Umum 2019 merupakan pesta demokrasi terburuk. Dia beralasan pemilihan umum serentak pada 17 April lalu diwarnai banyak kecurangan. Menurutnya, banyak sekali masalah terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum tahun ini.

“Karena kita juga melihat ada penyelenggara di atas penyelenggara. Kita merasakan tetapi seperti uap. Mencari untuk menangkap hal seperti ini memang agak susah karena tata hukukm kita memang menyusahkan untuk mencari (bukti-bukti),” kata Priyo.

Menanggapi klaim BPN akan menghadirkan saksi kuat dan mengejutkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Taufik Basari, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, mengaku tidak terkejut mendengar klaim bombastis tersebut.

Taufik menilai klaim keterlibatan BIN dalam materi gugatan tidak relevan karena mengutip kekecewaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pemilihan kepala daerah di Papua. Hal ini, menurutnya, tidak terkait dengan Pemilihan Presiden 2019. Dia menambahkan kehadiran Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan di salah satu acara partai politik juga tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Presiden 2019.

“Kan yang harus dibuktikan. Misalnya, BIN bekerja untuk memenangkan ini dengan cara ini, cara ini, di mana, peristiwanya apa, saksinya siapa. Kan, harusnya begitu. Tapi kalau kita baca di di sini (materi gugatan BPN) tidak ada detail-detail seperti itu,” ujar Taufik.

Cap Pemilu Terburuk Terlalu Tergesa

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan Pemilihan Umum 2019 berbeda dari semua pesta demokrasi yang pernah digelar di Indonesia. Dalam pemilu tahun ini ada transparansi, keterbukaan, informasi melimpah baik melalui media arus utama atau media sosial. Sehingga publik bisa begitu mudah mengidentifikasi maladministrasi dan kecurangan.

Menurut Titi, terlalu tergesa-gesa kalau menyimpulkan Pemilihan Umum 2019 adalah yang terburuk karena parameter yang ada tidak sepenuhnya utuh dan setara untuk membanding pemilihan umum yang pernah digelar di Indonesia. Sebab, lanjutnya, tiap pemilihan umum menghadapi tantangan tersendiri yang dipengaruhi oleh regulasi, penyelenggara, penegak hukum, dan pemilihnya.

Soal klaim BPN Ma’ruf Amin menjadi pejabat BUMN ketika dijadikan sebagai calon wakil presiden, Taufik Basari mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memverifikasi semua syarat administrasi dan menyatakan posisi Ma’ruf sebagai Dewan pengawas Syariah bukan sebagai pejabat atau karyawan BUMN.

Namun Priyo Budi Santoso menegaskan posisi Ma’ruf tersebut berpotensi menggugurkan pencalonannya. Sesuai putusan Mahkamah Agung pada 2017, anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh induk BUMN itu juga disebut BUMN. [fw/em]