Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Beijing Kecam Legislasi AS Terkait Krisis Hong Kong

Metro Bali
single-image

Juru bicara kementerian luar negeri China, Geng Shuang berbicara kepada media di Beijing (foto: dok). Beijing telah minta AS menghentikan campur tangan dalam urusan Hong Kong.

China memanggil utusan Amerika di Beijing pada hari Jumat (14/6), untuk memprotes pernyataan Washington mengenai rancangan undang-undang ekstradisi Hong Kong yang kontroversial.

Wakil Menteri Luar Negeri Le Yucheng memanggil Robert Forden, wakil Duta Besar Amerika di Beijing, untuk mengajukan protes, sebut kementerian luar negeri China dalam suatu pernyataan.

Le mengatakan China tidak dapat menerima kekuatan asing mencampuri urusan Hong Kong.

“China meminta Amerika Serikat agar segera menghentikan seluruh campur tangan dalam urusan Hong Kong dan berhenti mengambil tindakan yang akan mempengaruhi kemakmuran dan stabilitas Hong Kong,” sebut pernyataan itu. “China akan melanjutkan langkah berikutnya berdasarkan pada tindakan yang diambil Amerika Serikat.”

Pada saat bersamaan, China meminta Amerika Serikat agar tidak meloloskan legislasi untuk menanggapi krisis di Hong Kong terkait rancangan undang-undang ekstradisi itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang mengatakan dalam keterangan pers bahwa setiap rencana untuk menimbulkan kekacauan di Hong Kong tidak akan berhasil, setelah para legislator Amerika hari Kamis mengusulkan legislasi yang akan meminta menteri luar negeri Amerika mengeluarkan sertifikasi tahunan mengenai otonomi Hong Kong, untuk menjustifikasi perlakuan khusus berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Amerika mengenai Hong Kong tahun 1992.

Beijing memperingatkan Amerika agar tidak mencampuri situasi sekarang ini di Hong Kong, yang dianggapnya sebagai urusan internal.

Sekitar 1 juta orang turun ke jalan-jalan di Hong Kong untuk memprotes campur tangan Beijing yang kian besar terhadap otonomi dan hukum teritori tersebut. Mereka menyatakan ketidakpercayaan yang dalam serta kekhawatiran warga bekas koloni Inggris itu mengenai pelanggaran janji partai komunis mengenai otonomi Hong Kong yang luas, terutama setelah serangkaian kasus penculikan yang diduga dilakukan di Hong Kong dan Thailand oleh polisi dari China Daratan dalam beberapa tahun ini. [uh]

Sumber : VOA Indonesia

Bagikan :
Baca Juga :
Pastika Susun Pergub PBBKB Pascaverifikasi Kemendagri

Leave a Comment

Your email address will not be published.