banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Tahun Politik, Wiranto Tak Mau Penegakan Hukum Lemah

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto /MB

Nusa Dua, (Metrobali.com) –
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta agar penegakan hukum pada tahun politik berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Wiranto menuturkan, akam digelar Pemilihan Kepala Daeraglh (Pilkada) serentak di sejumlah daerah. Tahun depan akan digelar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Untuk itu, ia berharap penegakan hukum dapat berjalan mandiri, profrsional dan berkualitas.
“Saat ini yang kita hadapi kan Pilkada serentak. Kita juga akan menghadapi Pemilu 2019. Kita menghadapi tahun pemilu, tahun politik. Kalau penegakan hukum kita lemah, akan memgganggu stabilitas,” kata Wiranto di Nusa Dua, Mewujudkan Kemandirian Peradilan dalam Pembangunan Nasional untuk Meningkatkan Terlaksananya Penanganan Perkara yang Berkualitas’, Rabu 14 Februari 2018.
 
Untuk itulah, Wiranto menganggap pertemuan yang digelar di Nusa Dua, Bali itu amat penting dalam hal kehidupan hukum di Indonesia.
“Kita mencoba membicarakan bagaimana  penegakan hukum di Indoneisa bisa profesial, mandiri menyelesaikan permasalahan dengan kualitas yang unggul, sehingga memenuhi rasa keadilan sosial,” papar dia.
Penehakan hukum yang kuat menurut Wiranto amat penting untuk segala lini. Dalam hal pertumbuhan ekonomi pun akan dipengaruhi oleh penegakan hukum yang berjalan adil. Pertumbuhan ekonomi mensyarwtkan kondisi dalam negeri yang stabil. “Kondisi stabil bisa tercipta kalau penegakan hukum itu kuat. Oleh karena itu, kita mencoba untuk merekonstruksi kembali bagaimana kira-kira penegakan hukum yang berkualitas itu seperti apa,” papar dia.
Salah satu yang pening dibahas dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia adalah mempertegas posisi Kejaksaan secara kelembagaan. Saat ditanya apakah akan memperkuat posisi Kejaksaan dalam amandemen UUD 1945 kelima, Wiranto belum mengetahuinya. “Kita belum sampai ke sana. Kita ingin mencoba mencari pemikiran konstruktif mengenai bagaimana penegakan hukum ada peningkatan dari sisi profesionalitas dan kemandiriannya,” ucapnya.
“Kita tidak akan merubah suatu sistem, tapi kta akan tingkatkan profesionalitas. Merubahan sistem itu butuh mengubah undang-undang, butuh kaidah baru yang nanti akan panjang. Kita tidak terjebak ke sana,” tambah Wiranto. JAK-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *