banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Serap Aspirasi, Dewan Gelar Reses

Reses Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, Senin (12/2) di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem.

 

  Karangasem (Metrobali.com)-

Seiring turunya status Gunung Agung , geliat pembangunan di Karangasem makin terlihat, aktifitas pemerintahan juga makin bergairah. Di lingkungan DPRD Karangasem status siaga Gunung Agung menjadi awal dari kegiatan reses yang bertujuan menyerap aspirasi untuk bisa difasilitasi pemerintah.

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, Senin (12/2), mengatakan  reses merupakan kegiatan wajib anggota Dewan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan turun langsung menemui konstituenya, dewan diharapkan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat yang dituangkan menjadi program-program pembangunan. “Kegiatan reses dimulai hari ini,” ujarnya.

Pada hari pertama kemarin, Sumardi menyambangi warga di empat banjar di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem. Keempat banjar yang menjadi objek reses yakni Telugtug, Dukuh, Tri wangsa dan Kuta Bali. Dalam reses tersebut politisi Golkar itu menerima berbagai aspirasi di antara di bidang kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.

Sumardi mengatakan pascaturunya status Gunung Agung ke level siaga, banyak pekerjaan rumah yang harus digarap Pemkab Karangasem. Selain kesehatan dan infrastruktur penunjang pendidikan. Selain melalui pembangunan baru, program-program rehab dan pemeliharaan yang bersifat kentinu akan dilaksanakan. “Yang namanya bangunan perlu pemerliharaan. Apalagi yang usianya sudah di atas 10 tahun, perlu mendapat penanganan, “ ungkapnya.

Di bidang kesehatan, Sumardi mengatakan, banyak aspirasi menyoal program jaminan kesehatan. Banyak warga miskin yang belum terfasilitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menariknya, menurut Sumardi, masyarakat Karangasem justru merindukan program JKBM karena dianggap lebih sederhana. Menyikapi aspirasi tersebut, politisi asal Banjar Kreteg, SIbetan ini mengatakan pascareses lembaganya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Sementara itu terkait pennurunan status Gunung Agung, Sumardi mengatakan banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Selain kerusakan infrastruktur di daerah terdampak, warga eks pengungsi kini juga dihadapkan pada persoalan ketersediaan pangan dan lapangan kerja. Terkait permasalahan tersebut, menurutnya, DPRD Karangasem siap memberikan ruang kepada eksekutif untuk melakukan inovasi, sehingga penanganan bisa dilakukan secepat mungkin. “Pemerintah mesti bergerak cepat,” katanya.

Reses akan dilaksanakan selama tiga hari. Nantinya hasil reses akan disusun menjadi pokok-pokok pikiran dewan untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan eksekutif. Menginngat reses merupakan hasil serapan langsung, pokok-pokok pikran dewan yang disahkan melalui siding paripurna langsung bisa dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah tanpa perlu melalui mesrenbang. PR-MB 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *