banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Ketua Panwaslu Temui Sekda,  Dua Perbekel Besok Dipanggil Panwaslu

Ketua Panwaslu Kabupaten Jembrana, Pande Made Ady Muliawan

Jembrana (Metrobali.com)-

Kehadiran sejumlah perangkat desa dan kelurahan serta ASN (PNS) di lingkup Pemkab Jembrana saat Deklarasi pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang diusung PDIP berbuntut panjang.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jembrana akan memanggil sejumlah Perbekel (Kepala Desa) dan ASN (PNS) dilingkup Pemkab Jembrana. Pemanggilan akan dilakukan mulai Selasa (9/1) besok.

“Besok kita akan memanggil Perbekel Desa Perancak dan Air Kuning. Surat kepada yang bersangkiutan sudah kita kirim tadi padi” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Jembrana, Pande Made Ady Muliawan ditemui di Kantor Panwaslu, Senin (8/1).

Menurutnya, pemanggilan terhadap kedua kepala desa tersebut untuk dilakukan klarifikasi terkait kehadiran mereka saat Deklarasi paslon cagub dan cawagub yang diusung PDIP di Lapangan Umum Negara lusa lalu.

“Kami sebenarnya sudah melakukan pencegahan jauh-jauh hari. Bahkan sebulan lalu melalui Panwascam kami berkirim surat ke desa dan kelurahan, namun rupanya kurang diperhatikan” ungkapnya.

Pihaknya juga akan memanggil dan meminta klarifikasi terhadap sejumlah ASN yang hadir saat deklarasi tersebut. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekda Jembrana, Made Sudiada.

“Tadi pagi saya sudah menghadap. Melalui beliau (Sekda Jembrana) kami sampaikan peringatan keras dan beliau berjanji akan menindaklanjutinya” jelas Pande.

Menurut Pande larangan terhadap ASN diatur dalam PP No.42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik, PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin, UU No.5 tahun 2014 tentang ASN dan Surat Edaran (SE) Komisi ASN B-2900 tahun 2017.

“Aturannya sudah jelas, saya yakin mereka semua sudah tahu” ujarnya.

Lanjut Pande, Menteri PAN-RB dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 ASN juga dilarang mengunggah, menanggapi, mengunduh, me-like, menyebarluaskan gambar/poto paslon pamelalui media sosial. Sementara terhadap perangkat desa diatur dalam UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa.

Calon menurut Pande juga dilarang melibatkan pejabat dan perangkat desa/kelurahan saat berkampanye sesuai Pasal 70 UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Kalau melanggar calon bisa dikenai sanksi hukuman minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan atau denda Rp.600 ribu hingga Rp.6 juta” pungkasnya. MT-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *