banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Gerakan #JoinForces Kunci Melawan Pembungkaman Ekspresi di Bali

Dokumentasi diskusi Amnesty Internasional Indonesia dan ForBALI 10 Desember 2017 01

Dokumentasi diskusi Amnesty Internasional Indonesia dan ForBALI 10 Desember 2017 01

 Denpasar (Metrobali.com)-

Amnesty International hadir di Indonesia tahun ini di saat situasi hak asasi manusia (HAM) tunggang langgang akibat politik pengkambinghitaman yang populer menjadi alat penekan kelompok-kelompok lemah dan rentan karena keminoritasannya. Ada janji. Ada kata. Ada ekspresi politik dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggarahan HAM berat masa lalu. Namun sayangnya tidak ada tindakan nyata dari sang Presiden.

 Tingginya fokus dan perhatian Presiden Jokowi pada target pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara massif di berbagai daerah mengakibatkan pemerintah lupa pada kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

 Di sisi lain, maraknya pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk di Bali, melahirkan kasus-kasus pelanggaran HAM baru seperti penggusuran, perampasan tanah petani atas nama pembagunan tanpa memerhatikan aspek HAM warga.

 Tidak hanya melakukan penggusuran dan perampasan tanah atas nama pembangunan, para aktivis di Bali juga dikiriminalisasi karen menyuarakan penolakannya  atas proyek reklamasi Teluk Benoa.

 Untuk menangkal dan melawan gerakan politik demonisasi, Amnesty Indonesia meluncurkan inisiatif “#JoinForces” untuk bersatu bersama gerakan-gerakan HAM lokal dan nasional di Indonesia saat melemahnya niat negara untuk fokus pada masalah HAM.

 Pada 7 hingga 10 Desember, Amnesty International Indonesia melakukan launching dengan melebur ke dalam inisiatif aktor-aktor penggerak HAM lokal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Samarinda, Malang, Makassar dan Bali sebagai simbol dimulainya gerakan #JoinForces di Indonesia untuk melawan segala praktek pelanggaran HAM di Indonesia khusus di daerah-daerah.

 “Amnesty International Indonesia memilih Bali, sebagai salah satu tempat launching daerah menjadi salah satu tempat dimana pelanggaran HAM baru terjadi atas nama pembangunan. Pembangunan yang tidak menghargai HAM harus ditolak,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

 Amnesty International Indonesia juga akan bersatu dengan semua elemen yang ada di Bali untuk mengingatkan pemerintah lokal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lama, mencegah pelanggaran HAM baru dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang bertujuan untuk pembungkaman ekspresi di Bali.

 “Dengan bersatunya kekuatan HAM lokal di Bali maka akan menjadi suatu kekuatan baru untuk menyadarkan publik tentang pentingnya menghargai HAM dan juga pentingnya pemerintah lokal menyelesaikan kasus-kasus  pelanggaran HAM yang ada agar tidak terulang kasus serupa di masa yang akan datang,” Usman menambahkan.

 Amnesty International Indonesia bukanlah suatu gerakan baru di Indonesia melainkan akan menjadi pemersatu semua gerakan HAM yang telah ada. Amnesty International, berbasis di London, adalah gerakan global dengan pendukung berjumlah 7 juta orang di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1961, Amnesty International mulai memperhatikan pelanggaran HAM di Indonesia sejak tahun 1964. Salah satu kasus awal yang menjadi perhatian adalah ditangkapnya wartawan Mochtar Lubis karena kritiknya pada Pemerintahan Presiden Soekarno dan diadopsi oleh Amnesty International menjadi tahanan nurani (prisoners of conscience) pertama di Indonesia.

 Sejak saat itu Amnesty International aktif mengkampanyekan pembebasan para tahanan nurani di Indonesia yang ditahan semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik, sosial, atau religius secara damai dan tidak mengadvokasi suatu tindak kekerasan atau diskriminasi. Nama-nama mereka mencakup para korban 1965, kasus Tanjung Priok – Jakarta 1984, para aktivis politik Timor-Timur (Timor-Leste), Aceh, dan Papua.

Gerakan-gerakan HAM lokal juga harus dimarakkan untuk menjangkau apa yang disebut sebagai persuadable majority yang selama ini diam dan jangan biarkan mereka dirangkul oleh kelompok-kelompok yang sering mempromosikan intoleransi dan mempraktekkan politik pengkambinghitaman yang tidak menghargai HAM.

 Agenda HAM akan menjadi komoditas politik di tahun politik. Politisasi HAM harus kita tolak. Oleh karena itu, mari bergerak mulai dari sekarang dalam gerakan #JoinForces untuk menyatukan kekuatan dan meminta negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya menyelesaikan kasus-kasus HAM.

 Human Rights Outlook

 Amnesty International Indonesia mengamati bahwa doktrin pembangunan (growth), moralitas (morality) dan persatuan (unity) yang popular selama pemerintahan JokowiJK telah berujung pada pelanggaran HAM di berbagai daerah di Indonesia.

 Banyak pelanggaran HAM yang dibenarkan dan dibiarkan terjadi untuk menyukseskan agenda pembangunan, moralitas dan persatuan tanpa adanya koreksi dari publik dan kelembagaan penegak hukum.

 Masifnya agenda-agenda pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi, tapi di sisi lain niat baik ini juga menggerus hak-hak dasar warga di berbagai daerah di Indonesia yang berujung pada kekerasan.

 Tahun ini misalnya, tanah pertanian dan rumah warga di Majalengka, Jawa Barat, dan Kulon Progo di Yogyakarta, digusur secara paksa untuk membangun bandara masingmasing di kedua daerah tersebut. Petani yang melakukan protes ketika haknya dilanggar juga mengalami kekerasan dan terancam masuk bui.

 Upaya protes masyarakat atas berbagai agenda pembangunan tidak inklusif juga seringkali diikuti pembungkaman terhadap ekspresi damai. Pada 1 Mei 2017, terjadi insiden perampasan bendera tolak reklamasi Teluk Benoa berisikan logo ForBALI beserta baju bertuliskan Klungkung tolak reklamasi oleh pihak Kepolisian pada saat Semarapura Festival.

 “Ini adalah bentuk pelanggaran HAM by products yang disponsori oleh negara. Pembangunan harus ramah HAM dan pembangunan yang melanggar HAM harus ditolak” kaa Usman.

 Kedua, menguatnya politik identitas dalam bentuk aksi intoleransi yang memakai dalih agama semakin memproduksi praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah, Ahmadiyah dan LGBTI.

 “Ke depan, hal ini bisa menjadi faktor disintegrasi atau pemecah sosial yang berakibat panjang. Politik identitas ini ladang subur yang bisa dimanfaatkan oleh pencari para kandidat dalam pilkada dan pilpres mendatang,” ujar Usman.

 Ketiga, dan ini yang tak kalah pentingnya juga, adalah respon negara atas naiknya tingkat ketidakpuasan orang Papua atas masifnya perusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam, dan perambahan tanah adat. Kebebasan berekspresi masyarakat Papua dikekang. Banyak dari orang Papua ditangkap saat melakukan protes damai, disiksa ketika ditahan aparat keamanan, dan dibunuh dengan alasan menjaga keamanan nasional. Akuntabilitas pada praktek-praktek penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum sangat minim di Papua.

 “Di luar Papua, reaksi negara terhadap intoleransi dan radikalisme agama semakin memproduksi hyper-nationalism yang ditempuh dengan melalui jalur pintas membubarkan ormas tanpa pengadilan,” kata Usman.

 Atas nama persatuan juga, ormas-ormas pelaku vigilante melarang dan membubarkan acara-acara yang mencoba mendiskusikan peristiwa pembunuhan massal pada tahun 1965 dan mendengarkan suara-suara korban.

 “Nyaris semua pelanggaran HAM dalam kategori ini dilakukan atas nama NKRI dan Pancasila untuk ‘mempersatukan’ semua. Bukannya persatuan yang dihasilkan tapi ‘persatean’ seperti yang pernah diungkapkan Bung Hatta,” kata Usman Hamid.

 Lalainya pemerintah memperhatikan HAM dan hanya fokus pada doktrin pembanguan, dimanfaatkan oleh kelompok vigilante untuk memaksakan agenda mereka mempopulerkan praktek politik kambinghitam yang menyasar kelompok-kelompok lemah. Upaya untuk meredam kelompok vigilante kurang terlihat dan bahkan terkesan tindakan mereka dibiarkan tak terhukum oleh aparat. RED-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *