banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Putu Arnata : Bekerja Sungguh Sungguh Demi Mendapatkan Pemimpin Berkualitas

Arnata

Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Denpasar Putu Arnata, S.T.

MUNGKIN banyak orang yang tidak tahu sosok anggota Panwaslu Kota Denpasar yang satu ini. Ia adalah Putu Arnata, S.T. Tapi dikalangan politisi di Denpasar, nama Arnata tidak asing lagi, selain dia dikenal sebagai mantan wartawan yang pernah bergabung di Kelompok Media Bali Post (KMB), juga pernah menjadi Ketua Panwaslu Kota Denpasar pada pemilihan Gubernur Bali lima tahun yang lalu.

Mengapa kembali menekuni pekerjaan ini? ‘’Saya menyukai dan mencintai pekerjaan ini,’’ katanya singkat. Oleh karena itu, setelah diberikan kesempatan untuk kedua kalinya menjadi bagian dari Panwaslu Denpasar, pihaknya berjanji dan akan bekerja sungguh sungguh melakukan mencatat dan mengawasi pelaksanaan Pilgub 2018, sehingga pada Pilgub 2018 nanti bisa menghasilkan pemimpin Bali yang berkualitas dan dudukung oleh warganya.

Ia mengatakan, dari pengalaman menjadi bagian dari Panwaslu Kota Denpasar lima tahun yang lalu, pihaknya melihat berbagai tantangan, tekanan dan kecurangan yang dilakukan baik oleh panitia pelaksana, tokoh masyarakat, maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam Pilgub. Oleh karenanya, Arnata sangat mendukung telah dilakukan perubahan UU RI No : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dikatakan, yang perlu mendapat atensi dari Perubahan Undang Undang ini adalah kesadaran majikan atau atasan untuk memberikan hak kepada karyawan atau pekerjanya memberikan hak suara pada Pilgub 2018 nanti.  ‘’ Seorang majikan atau atasan yang menghalangi ngalangi bawahan atau pekerjanya memberikan hak suara pada pemilihan kepala daerah diancam pidana penjara 24 bulan,’’ kata Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran Panwas Kota Denpasar Putu Arnata, S.T. di tengah tengah acara Sosialisasi Partisipatif  Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur 2018,  di Kepundung Hotel  Rabu, 8 November 2017.

Dikatakan, bunyi selengkapnya pasal 182B, seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pada Pasal 178C  ayat 1 juga disebukan, setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih, pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau  lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Menurut Arnata, sebagai pemilik suara dalam pemilu, masyarakat yang mempunyai hak pilih juga mempunyai hak untuk mengawasi sendiri suaranya yang telah diberikan melalui TPS. ‘’Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat mengenal, mengetahui, memahami, dan sadar akan pentingnya Pemilu dan pengawasan Pemilu,’’ katanya.

Sosialisasi Partisipatif  Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur 2018 yang diselenggarakan oleh Panwas Kota Denpasar  di Kepundung Hotel  Rabu, 8 November 2017 menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya anggota Bawaslu Bali Sunadra, I Nyoman Gede Putra Wiratma, ST anggota Panwaslu Denpasar, dan Putu Arnata, ST anggota Panwaslu Kota Denpasar.

Menurut Ketua Panwaslu Kota Denpasar I Wayan Sudarsana, S.sos kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi yang sudah dilaksanakan Panwaslu Denpasar. Sosialisasi ini melibatkan tokoh masyarakat, kalangan pers dan tokoh agama. Sebelumnya, Panwaslu juga menggelar Sosialisasi Partisipatif  Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur 2018 di sejumlah sekolah di Denpasar khususnya para siswa yang duduk di Kelas III. SUT-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *