banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

BPKP Provinsi Bali Gelar Penguatan Penyelenggaraan SPIP di Pemkab Buleleng

3 (64)

Buleleng, (Metrobali.com)-

Pemkab Buleleng berkomitmen mewujudkan “Good Governance dan C!ean Government” dengan membenahi kinerja dan pengelolaan keuangan. Ungkapan ini disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melalui Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka saat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali mengadakan kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)¬† di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, pada Selasa (7/11) di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng. Pesertanya terdiri dari kepala OPD dan Camat se Kabupaten Buleleng, yang dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Sudiro dan anggota DPR RI Tutik Kusuma Wardhani.

Lebih lanjut ia mengatakan eksekutif dan legeslatif telah bersinergi serta berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan di Pemkab Buleleng. Menurut Agus Suradnyana, pihaknya sangat berbahagia karena keinginan dalam meningkatkan manajemen kinerja dan keuangan mendapat respon yang baik, sehingga terjadi peningkatan secara signifikan atas kinerja dan pengelolaan keuangan Pemkab Buleleng dalam tahun ini, yaitu capaian perolehan atas evaluasi LAKIP oleh Kementrian PAN dan Reformasi birokrasi memperoleh nilai B serta Opini BPK terhadap laporan Keuangan WTP.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Sudiro menjelaskan bahwa kegiatan penguatan penyelenggaraan SPIP di Pemkab Buleleng, bertujuan membangun awareness  pimpinan perangkat daerah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik.

Menurut Sudiro implementasi SPIP akan menjamin pemerintah daerah memiliki tata kelola keuangan yang baik untuk mendapatkan Opini WTP, mencegah aparatur pemerintah daerah terliba kecurangan (fraud). “Tujuan akhirnya adalah tercapainya visi, misi dan tujuan yang sudah dijabarkan dalam Renstra dan RPJMD serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat” ujarnya “Dengan menerapkan SPIP, pemerintah daerah akan memiliki peta resiko kegiatan yang bisa di evaluasi, baik dari segi probabilitas maupun dampaknya. Sehingga bisa diambil tindakan untuk menghadapi resiko tersebut dan tujuannya tetap tercapai. Artinya dalam hal ini pemerintah daerah bisa mentaati aturan undang undang yang berlaku dan bisa menyajikan laporan keuangan yang handal serta sekaligus bisa mengamankan aset pemerintah” urai Sudiro.

Penguatan SPIP ini akan mengambil 13 OPD lingkup Pemkab Buleleng untuk dijadikan sample untuk peningkatan SPIP baik pengelolaan keuangan dan kinerja. Nantinya BPKP Perwakilan Provinsi Bali akan membina 13 OPD yang dijadikan sample secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja baik dari pemenuhan administrasi dan pemahaman SPIP. GS-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *