banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Dewan Buleleng Bidik Kenaikan Belanja Pegawai

Pada Belanja Tidak Langsung Rp. 29,72 Milyar Lebih Dan Belanja Langsung Rp 2,92 milyar lebih
DPRD Buleleng genjot pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018

Buleleng, (Metrobali.com)-

DPRD Buleleng genjot pembahasan Ranperda  tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Hingga Senin (6/11) memasuki agenda kajian tim ahli DPRD Buleleng yang disampaikan koordinatornya Nyoman Sukarma di ruang Gabungan Komisi DPRD Bueleleng.  Hal terungkap pada saat tim Ahli DPRD Buleleng menyampaikan pemaparan kajian atas Ranperda tentang APBD T.A 2018.  Kajian ini merupakan telaahan terhadap kesesuaian antara RAPBD dengan KUA/PPAS, Regulasi dan standard yang ada serta dengan memperhatikan kondisi obyektif Daerah.
Hasil dari pemaparan yang disampaikan Nyoman Sukarma itu diperoleh kesimpulan bahwa  nominal angka rancangan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah yang tertuang dalam nota pengantar keuangan Ranperda tentang APBD Tahun 2018 telah sesuai dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya terhadap kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, dikatakan telah menunjukkan tren positif (meningkat) pada kurun waktu 3 tahun terakhir dari 14,24 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 16,94 persen pada tahun 2018, meskipun masih berada dibawah angka 20 persen atau berada pada kategori kurang.
Mengenai rancangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2018 masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar 5,70 persen dan 5 persen dibanding tahun anggaran 2017.” Angka ini belum memenuhi harapan Permendagri No. 33 tahun 2017 sebesar 15,73 persen” ujar Sukarma.
Lantas seperti apa mengenai belanja langsung maupun tidak langsung, menurut Sukarma komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung mencapai 15,73 persen berbanding 45,63 persen. Sedangkan untuk komposisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada belanja langsung RAPBD T.A. 2018 masing-masing sebesar 6,15 persen, 68,48 persen, dan 25,37 persen.
Dengan hasil kajian itu, disarankan kepada dewan bahwa perlu di integrasikan hasil-hasil RDP pada masing-masing komisi kedalam RAPBD T.A. 2018. Diperlukan juga penjelasan, apakah dana Kapitasi JKN dan dana BOS sudah termasuk dalam rancangan PAD tahun Anggaran 2018. Disamping itupula perlunya mendapat penjelasan tentang rancangan kenaikan belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar Rp. 29,72 Milyar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 2,92 milyar lebih.”Dalam RAPBD ini, pihak dewan perlu juga mendapat penjelasan tentang peningkatan atau penurunan pagu anggaran yang cukup besar pada beberapa SKPD” terang Sukarma.”Mengenai komposisi belanja Modal dalam belanja langsung RAPBD T.A. 2018 yang baru sebesar 25,37 persen. Hal ini pihak dewan agar perlu juga mendorong agar komposisi belanja modal lebih meningkat lagi” urainya. GS-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *