banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Kemensos Tuntaskan Pemutakhiran Data Kemiskinan Menuju Integrasi Bansos Pada 2018

IMG-20170908-WA0053Denpasar (MentroBali.com) –
Kementerian Sosial kini tengah menuntaskan pemutakhiran data Fakir Miskin terpadu yang akan menjadi acuan pemerintah dalam mengintegrasikan bantuan sosial non tunai pada tahun 2018.
“Target verifikasi dan validasi data terpadu selesai akhir Oktober 2017. Setelah itu data terpadu tersebut akan disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial. Data inilah yang akan menjadi dasar bagi bank untuk membukakan rekening bagi penerima manfaat dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya pemerintah akan mengisi dengan bansos dalam e-wallet (dompet elektronik) untuk bansos dengan kuota barang dan tabungan (basic saving acount) untuk bantuan PKH. Dengan demikian bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun subsidi LPG 3 kg dapat dintegrasikan,” papar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Mensos mengungkapkan data tersebut juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan harapan segera berkoordinasi dengan pihak bank. Kemudian sesegera mungkin memulai distribusi dan aktivasi kartu oleh penerima manfaat. Apabila proses ini telah dilalui dengan baik maka tahap berikutnya adalah memroses pencairan bantuan sosial oleh penerima manfaat.
Khofifah menargetkan bansos PKH dan BPNT dapat mulai tersalurkan secara non tunai kepada 10 juta KPM tahun anggaran 2018. Sementara untuk subsidi LPG yang menjadi ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rencananya juga akan disalurkan mulai 2018.
“Integrasi subsidi LPG ke KKS ada di ranah Kementerian ESDM. Berdasarkan hasil Rakor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada 25 Juli 2017 dipersiapkan integrasi subsidi LPG tahun depan. Tugas Kemensos dalam hal ini adalah menyediakan Basis Data Terpadu yang akan menjadi patokan pemberian subsidi LPG 3 kg,” terangnya.
Khofifah menjelaskan sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data paling sedikit setiap dua tahun sekali. Atas Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 hasil pendataan BPS, maka Kemensos pada 2017 kembali melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data. Untuk efisiensi dan semangat penghematan anggaran dalam melakukan verivali maka proses ini dilakukan secara online dan offline melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah dimutakhirkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Saat ini, lanjutnya, Kemensos telah melaksanakan Rakornas Data Terpadu tahap I yang dilaksanakan pada 24–26 Agustus 2017 dengan mengundang Bupati/Walikota, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Sosial di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sementara untuk tahap II akan dilaksanakan pada 10–12 September 2017 untuk Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Tema dari Rakornas ini adalah Meningkatkan Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin.
Dikatakan Mensos, data By Name By Address dalam Penanganan Fakir Miskin yang ada di SIKS-NG menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang tahun depan akan diintegrasikan.
Dengan demikian sinergitas, komplementaritas dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dapat terwujud untuk optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
“Kesiapan data sangat penting karena memang bansos ini harus kita integrasikan. Artinya yang menerima PKH juga menerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, BPNT, LPG 3 kilogram, subsidi listrik, bantuan KUBE, dan menerima Program Rutilahu sehingga intervensinya menyeluruh dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Mensos.
Seperti diketahui berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai maka bantuan yang diberikan dalam bentuk uang akan diberikan secara non tunai ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
Dalam perpres tersebut juga disebutkan bahwa rekening atas nama penerima bansos mencakup seluruh program bansos yang diterima KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bansos.
Penyaluran bansos PKH, BPNT, dan subsidi LPG secara non tunai dilakukan dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu ini merupakan Kartu Debet yang dikeluarkan Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA). Kartu ini dapat merekam data penerima dan berfungsi tabungan dan dompet elektronik untuk belanja dari alokasi kuota.
*PKH menjadi backbone*
Sementara itu ditempat terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat menjelaskan PKH merupakan program prioritas nasional yang menjadi back bone pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun untuk bisa lebih mengefektifkan penangangan masalah kemiskinan maka seluruh bansos akan disinergikan dengan PKH.
“Dengan sinergitas ini maka strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran,” tegas Harry.
Harry menegaskan keberadaan PKH yang terintegrasi dengan bansos lain untuk mendukung target penurunan angka kemiskinan sebesar 7-8 persen seperti yang telah dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Dengan menggunakan basis data terpadu ini kita optimis penurunan kemiskinan akan sesuai target,” tambah Harry.
Dengan adanya data yang akurat ini, ditambahkan Harry KPM akan bisa mengakses berbagai layanan yang disediakan pemerintah seperti akses layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial lainnya.
“Seluruh instansi yang berkaitan dengan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat bisa menggunakan basis data terpadu ini. Sehingga akan memudahkan mereka melayani KPM dan tidak lagi dipusingkan dengan kekawatiran tidak tepat sasaran,” lanjut Harry.
*3.082 Penerima PKH di Denpasar Cairkan Bansos Tahap Ketiga*
Sebanyak 3.082 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Denpasar menerima pencairan bansos tahap ketiga sebesar Rp500.000 dari total bansos PKH per tahun Rp1.890.000.
“Total bansos PKH untuk kota denpasar sebesar 5,82 miliar rupiah lebih pada tahun 2017 sebesar yang dicairkan bertahap pada Februari, Mei, Agustus, dan terakhir nanti pada bulan November” katanya dihadapan 350 KPM dari desa Penateh dalam penyaluran bansos yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Penateh, Denpasar, Bali hari ini.
Dalam arahannya, Harry menekankan kepada KPM agar bansos PKH dipergunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dan menambah asupan gizi. Ia pun berharap inovasi penyaluran melalui sistem perbankan ini diharapkan semakin memudahkan dan nyaman bagi KPM.
“Sekarang ambil bansos bisa diukur sendiri sesuai kebutuhan. Ambil secukupnya, sisanya simpan di tabungan. Uangnya aman karena ditabung di bank, tidak usah khawatir uangnya hilang. Pemerintah yang menjamin ya ibu-ibu,” tutur Harry.
PKH adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin/tidak mampu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Keluarga Penerima Manfaat mempunyai kewajiban menyekolahkan anaknya sesuai jenjang pendidikan dan memeriksakan kesehatan bagi Ibu Hamil/Nifas, Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat. Jumlah bantuan per tahun sebesar Rp1.890.000 dan dicairkan dalam empat tahap.
Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara non tunai dengan menggunakan kartu kombo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.
KKS merupakan kartu debet yang berfungsi menyimpan bantuan sosial PKH sebagai tabungan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam e-wallet. KKS juga disiapkan untuk menyimpan bantuan sosial/subsidi lainnya seperti LPG 3 Kg dan Listrik.
Jumlah penerima PKH di Propinsi Bali adalah sebanyak 48.052 KPM dengan anggaran Rp90,8 miliar. Sementara jumlah bansos yang dikucurkan di propinsi Bali secara keseluruhan Rp 283,8 Miliar rupiah dengan rincian, Bantuan PKH Rp 90,8 miliar rupiah, bantuan untuk lansia Rp 2,16 miliar rupiah, untuk disabilitas Rp 2,4 miliar rupiah, untuk beras sejahtera Rp 188,5 miliar rupiah.
“Realisasi Tahap ketiga di kota denpasar sudah 100 persen,” tutup Harry. HD-MB 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *