banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Buntut Catatan BPK RI, DPRD Buleleng Meminta laporan SKPD

rapat dewan dg eksekutif Buleleng
Rapat gabungan komisi DPRD Buleleng, Senin (17/7)
Buleleng, (Metrobali.com)-
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna secara tegas meminta kepada SKPD Lingkup Pemkab Buleleng untuk memberikan laporan terkait masih adanya catatan dari BPK RI. Hal itu diungkapkan pada rapat membahas hasil pemeriksaan BPK RI tentang LKPD Tahun 2016 bersama SKPD terkait di ruang rapat gabungan komisi DPRD Buleleng, Senin (17/7)
Terhadap penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2016 yang disandang Pemkab Buleleng, menurutnya DPRD Buleleng memberikan apresiasi atas hasil yang dicapainya itu.”Sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pasal 5 ayat (1) dan (2) dinyatakan DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK RI” ujarnya.
”Dalam rapat panitia kerja apabila opini yang didapat oleh pemerintah daerah wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar atau Disclamer (menolak memberikan opini)” imbuh Supriatna.
Lebih lanjut aia mengatakan walaupun Pemkab Buleleng sudah mendapat penilaian WTP sebagai fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Permendagri No. 13 tahun 2010 disebutkan Pelaksanaan Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh pemerintah daerah. “Dengan adanya hal itu, DPRD meminta masing-masing SKPD untuk memberikan laporan terkait dengan masih adanya catatan dari BPK RI” tandas Supriatna.
Sementara itu Assisten III Setda Buleleng Ketut Asta Semadi menjelaskan bahwa semua yang di berikan catatan oleh BPK RI sudah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Menurutnya terdapat beberapa SKPD yang diberikan catatan oleh BPK RI, diantaranya BKD, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan beberapa SKPD yang diberikan catatan terkait dengan pelaporan SPT pembetulan PPh pasal 21.
”Dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan, diharapkan sudah tidak ada lagi permasalah terkait pengelolaan anggaran maupun administrasi” ujarnya.”Kedepannya pemerintah daerah kabupaten buleleng agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sehingga Kabupaten Buleleng kembali mendapat WTP” tandas Asta Semadi. GS-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *