banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Rakerda II PHRI BPD Bali 2017: PHRI dan PT. Angkasa Gapura Tandatangani MOU

?????????????

PHRI dan PT. Angkasa Gapura Tandatangani MOU

Gianyar (Metrobali.com)-
Rapat Kerja Daerah ke-II 2017 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Provinsi Bali dilaksanakan sehari penuh di Meeting Room The Royal Pita Maha, Desa Kedewatan Kec. Ubud Bali, Selasa (18/4/2017).
Rakerda kali ini mengangkat Tema : “Melalui Rapat Kerja Daerah PHRI BPD Kita Wujudkan Pariwisata Bali Yang Harmonis”, diikuti oleh Pengurus PHRI DPD Bali, Dewan Penasehat dan DPC PHRI Kabupaten/Kota se-Bali.
Rakerda kali ini cukup strategis untuk membahas berbagai issu mengingat PHRI pada 24-27 April 2017 ini akan melaksanakan Rapat Pimpim (Rapim) dan Rapar Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan.
Ketua PHRI Bali Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si (Cok Ace) dalam sambutannya mengatakan, Rakerda merupakan forum tertinggi menuju Rakernas yang sangat strategis untuk membahas berbagai issu terutama issu nasional maupun global. Misalnya terkait perubahan kebijakan beberapa negara maju di bidang ekonomi seperti Jepang yang kini mulai mengarah dari sektor manufaktur menuju sektor jasa termasuk pariwisata, jelas Cok Ace.
“Pemerintah mulai gencar mengembangkan 10 destinasi baru, berdasarkan Statistik hal itu berdampak terhadap pertumbuhan sebesar 22,5 % (2015-2016) namun masa tinggal (lenght of stay) turun dari rata-rata 3,9 hari menjadi 3,1 hari, ada penurunan sebesar 20,5%.  Sehingga pertumbuhan Bali dari segi kuwantitas hanya 2%, itulah yang kita perebutkan oleh hotel-hotel yang baru, hal itu perlu kita pikirkan kedepan”, ibuh Cok Ace.
Lanjut Cok Ace, beberapa peraturan menteri sering kali tidak relevan untuk diterapkan dengan kondisi Bali, misalnya badan usaha (usaha kecil),  yang mengharuskan berbadan hukum, tidak mungkin usaha yang memiliki 1-2 kamar diwajibkan berbada hukum PT, demikian juga masalah tenaga kerjaoutsourcing termasuk masalah pembagian uang service yang wajib dibagi sedemikian rupa termasuk dengan pegawai kontrak, hal ini mekanismenya belum ada, masalah itulah yang akan kita bawa ke Rakernas, terangnya.

?????????????

Sebelum pembahasan materi Rakerda, terlebihdahulu dilakukan penandatanganan MOU antara PHRI Bali dengan PT. Angkasa Gapura tentang program “Gapura Airport Hospitality”. MOU ditandatangani langsung oleh  Cok Ace dan Gendral Manajer PT. Angkasa Gapura I Dewa Gede Mahayana.
I Dewa Gede Mahayana memaparkan, dalam meningkatkan citra pariwisata Bali penting memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh wisatawan khususnya saat kedatangan dan keberangkataan di Air Port, terangnya.
“Kesan pertama ada di Air Port, mulai dari penyambutan, lingkungan maupun pelayanan. Demikian juga saat transit, mulai turun dari pesawat harus ada kesan indah sehingga bisnis pariwisata Bali turut kita jaga,”tandas Mahayana.
Setelah penandatangan  MOU, pembahasan materi  Rakerda diawali dengan penyampaian pandangan umum dan laporan dari masing-masing DPC PHRI Kabupaten/Kota, yaitu  berturut-turut DPC PHRI Buleleng, Bangli, Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, dan Gianyar.
Pada sesi ini, Pandangan umum yang disampaikan oleh Ketua PHRI Badung Rai Surya Wijaya cukup mendapat perhatian  seleuruh peserta Rakerda terutama masalah kebijakan organisasi, kerjasama antar pihak, mekanisme iuran anggota, kebijakan daerah, serta issu-issu terkait penyaluran dana PHR Kabupaten Badung ke sejumlah Kabupaten di Bali.
Rai Suryawijaya menegaskan, “peran PHRI sangat strategis, kita  harus bersinergi untuk membangun pariwisata budaya Bali kedepan, pinter-pinterlah bekerjasama dengan pemerintah.  Kita harus mulai selektif membangun akomudasi wisata bila perlu moratorium, di Kab. Badung sudah over load, sekarang saja tingkat hunian hotel berbintang paling tinggi rata-rata 65%, untuk non bintang lebih kecil lagi, turunnya pemasukan hotel akan berdampak terhadap pelayanan,”tegas Suryawijaya.
Lanjut, Suryawijaya juga memaparkan kebijakan Kabupaten Badung dalam penyaluran dana PHR ke Kabupaten lain di Bali. “Dana tersebut nantinya wajin diperuntukan untuk memelihara dan meningkatkan kuwalitas destinasi pariwisata di berbagai kabupaten, bisa juga untuk biaya promosi bersama, pembenahan infrastruktur serta keamanan, imbuhnya.
Di akhir pelaksanaan Rakerda, Ketua PHRI Bali Cok Ace menyampaikan bahwa seluruh issu strategis yang mengemuka dari perwakilan PHRI Kabupaten akan dirangkum dan selanjutnya akan dibahas kembali saat Rapim dan Rakernas PHRI di Bajarmasin 24-27 April 2017 mendatang. MN-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *