banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Bupati Giri Prasta Sampaikan LKPJ 2016 : Realiasai Anggaran Mencapai 88 % Lebih

DPRD
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dokumen LKPJ tahun 2016 kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat sidang paripurna di Gedung DPRD Badung, Jumat (17/3).
Mangupura (Metrobali.com)-
Realisasi anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2016 mencapai 88% lebih. Demikian disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada Sidang Paripurna DPRD Badung dengan agenda Penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2016, Jumat (17/3) di Gedung DPRD Badung. Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata serta dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Sekda Badung, serta Kepala Perangkat Daearah dilingkungan Pemkab Badung.
Dalam penjelasannya Bupati Giri Prasta menyampaikan, bahwa realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun anggaran 2016, dimana pendapatan daerah ditetapkan Rp 3,9 trilyun lebih, realisasi mencapai Rp 4,2 Trilyun lebih. Belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp 4,6 Trilyun lebih dan realisasi Rp 4 Trilyun lebih, sehingga realisasi belanja daerah mencapai 88,24 %. Sementara penerimaan pembiayaan dirancang Rp 913 Milyar lebih, realisasi Rp 914 Milyar lebih (100,10%). Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Pengeluaraan pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp 169 Milyar lebih, dan realisasinya Rp 4,8 Milyar lebih (2,83%). Dari pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp 63,9 Milyar lebih, yang pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp 1 Trilyun lebih (1.576,40% pra audit BPK).
DPRD4
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat sidang paripurna di Gedung DPRD Badung, Jumat (17/3)

Bupati Giri Prasta menambahkan, LKPJ Bupati Badung tahun 2016 merupakan merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan Pemkab Badung selama 2016. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah yakni “Memantapkan tata kelola pemerintahan dan kemandirian masyarakat untuk memperkuat daya saing daerah”. Di dalamnya terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang meliputi ; peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik; pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi; perluasan akses layanan kesehatan; pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan; pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup; pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat; penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender.
Dibagian lainnya, dalam momentum perayaan Nyepi tahun ini, Bupati akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang sangat berpihak kepada masyarakat Badung yakni pembebasan pembayaran pajak terhadap lahan milik masyarakat. “Kami sudah melakukan kajian, untuk tanah masyarakat kita gratiskan pajaknya. Namun tanah yang dikomersialkan tetap kena pajak serta tanah milik investor yang tidak difungsikan juga dikenakan pajak,” tegasnya. Selain itu Bupati yang terkenal bares ini juga akan memberi santunan kepada penunggu pasien masyarakat Kabupaten Badung.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengapresiasi LKPJ Bupati Badung tahun 2016 yang telah melaksanakan terobosan baru melalui Pencanangan PPNSB dengan menyerahkan bantuan ambulance kepada desa/kelurahan, mobil pecalang termasuk laptop gratis untuk siswa SD kelas VI. “Ini langkah maju dari bupati dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya. Untuk LKPJ ini sselanjutnya akan dibahas melalui pansus- pansus yang telah dibentuk di Dewan. RED-MB
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *