banner-website-2-x-16cm

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Gubernur  Minta Penatakelolaan Keuangan Yang Baik Dalam Pelaporan dan Penggunaan Anggaran

rapat koordinasi pengawasan daerah

Buleleng (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta agar penatakelolaan keuangan dilakukan secara baik dan optimal termasuk dalam pelaksanaan pelaporan dan penggunan anggaran yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini diungkapkan dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Ketut Sudikerta saat membuka rapat koordinasi pengawasan daerah (rakorwasda) tahun 2014 di Bali Handara Golf and Country Club, Pancasari Buleleng Rabu (12/11).

Rapat koordinasi yang diselenggarakan selama dua hari (12-13 november) ini diikuti oleh kepala BPK RI Perwakilan Bali, BPKP Bali, dan seluruh Inspektur kota dan kabupaten se Bali. Rakorwasda dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan tujuan menyampaikan kebijakan nasional dan kerja serta perkembangan tindak lanjut tata kelola keuangan, pengarahan umum tentang tindak pidana, pengarahan umum untuk mempertahan opini WTP, pembahasan program kerja tahunan serta penyampaian UKPT dan program kerja tahun 2015. Kegiatan ini akan diisi dengan diskusi dan pleno perwakilan kelompok.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta berpesan agar rapat koordinasi pengawasan daerah ini digunakan sebagai kesempatan untuk berkoordinasi dan mencari solusi terhadap permasalahan keuangan yang sedang ditangani oleh SKPD se-kota/ kabupaten se-bali. Sehingga apabila terdapat temuan akan terselesaikan secara cepat dan tepat, dan tentunya mampu mempertahankan opini WTP yang diraih provinsi bali pada tahun anggaran 2013 lalu.

Sementara Kepala BPK RI perwakilan Bali, Arman Syifa berharap rapat koordinasi pengawasan daerah ( Rakorwasda ) ini dapat mendorong optimalisasi kinerja SKPD dalam penanganan kesejahteraan masyarakatnya,  untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan secara aktif sekaligus menyusun laporan secara transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana. Sehingga untuk kedepan konsentrasi dalam meningkatkan akuntabilitas menuju kesejahteraan masyarakat menjadi faktor dan tujuan utama yang harus di capai, selain mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ). AD-MB 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *