Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Pemberian Nama Tol Wewenang Presiden

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan bahwa pemberian nama tol yang menghubungkan Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua menjadi wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingat jalan itu merupakan jalan nasional.

“Jalan di atas perairan itu merupakan jalan nasional sehingga penentuan nama jalan adalah kewenangan presiden,” katanya saat ditanya salah seorang warga dalam Simakrama (pertemuan) yang digelar rutin dengan masyarakat di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Sabtu (29/6).

Pihaknya saat ini tengah menyusun beberapa nama untuk dijadikan nama jalan tol yang merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia dibangun di atas permukaan laut.

Usulan nama-nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Yudhoyono melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada simakrama yang digelar rutin satu bulan sekali itu, salah seorang warga, Made Wenten mengusulkan agar nama jalan tol tersebut diberi nama “Bali Mandara”.

Namun orang nomor satu di Pulau Dewata itu tampak enggan untuk menggunakan nama tersebut.

“Nanti kita serahkan beberapa nama, itu terserah beliau (Presiden Yudhoyono). Tetapi kalau ‘Bali Mandara’ saya tidak ingin orang mengatakan itu gara-gara Mangku Pastika. Saya tidak ingin ada paham seperti itu,” ucap mantan Kepala Polda Bali itu.

Pastika saat ini masih mengkaji beberapa nama yang cocok untuk tol di atas perairan laut yang menghubungkan Pelabuhan Benoa, Denpasar, dengan Nusa Dua, Kabupaten Badung sepanjang sekitar 12 kilometer itu.

Beberapa nama yang diwacanakan masyarakat untuk sebuah nama jalan tersebut. Mulai dari nama tokoh pahlawan nasional, tokoh seniman Bali, hingga nama Bali Mandara sebagai program pemerintahan Made Mangku Pastika untuk menyejahterakan masyarakat Bali.

Beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat melakukan uji coba jalan tol melalui Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Dewata.

Pastika mengaku bahwa Presiden SBY berpesan agar nama jalan itu tidak menggunakan nama tokoh atau orang, namun lebih disarankan nama yang ada kaitannya dengan budaya Bali.

Oleh karena itu, Pastika masih memikirkan nama jalan tersebut dengan mencari masukan dari beberapa instansi terkait, termasuk dari para kalangan DPRD Provinsi Bali. INT-MB

6 Responses to Pemberian Nama Tol Wewenang Presiden

  1. agung Reply

    June 30, 2013 at 6:52 AM

    SAYA SETUJU DENGAN IDE PEMBERIAN NAMA JDP, BALI MANDARA, NAMA INI SEPERTINYA LEBIH MENGUTAMAKAN FILOSOFI BUDAYA BALI,, YAKNI BALI YANG AGUNG DAN MENUJU KESEJAHTERAAN… SAYA TIDAK SETUJU NAMA INI BERBAU POLITIS,,, KARENA PAK MANGKU… KALAU NAMA LAIN SUDAH DIKENAL DAN SUDAH DI BERIKAN SEBAGAI PENGHARGAAN. SEPERTI PROF MANTRA, I GST NGURAH RAI , SUKARNO HATTA.

  2. Rare Anggon Reply

    June 30, 2013 at 8:13 AM

    Kita setuju dengan nama itu broo ! tapi karena Bali Mandara itu adalah merupakan nama program pak MP. ada rasa risih…..makanya nama JDP diserahkan ke wenangannya sm Presiden, begicuuuuuuu bro.

  3. laskar warna warni Reply

    June 30, 2013 at 8:36 AM

    kalo di beri nama jalan bali mandara adenang be adan jalanne mangkupastika pang ingetange kone jasa pengabdianne di bali

  4. agus Reply

    June 30, 2013 at 9:13 AM

    saya setuju sekali KALAU DIBERI NAMA “BALI MANDARA”

  5. gogon nusa Reply

    June 30, 2013 at 9:22 AM

    Yang penting namanya bernuansa Bali
    Jgn sampe bernama jawa sprt sukarno-hatta

  6. putry Reply

    June 30, 2013 at 10:33 AM

    tol “BALI MANDARA”,,,100% SETUJU,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>