Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Kejati Bali Tetapkan Tersangka Korupsi Penggelembungan Bansos

Denpasar (Metrobali.com)-

Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan tersangka dugaan korupsi penggelembungan dana bantuan sosial pengadaan kain untuk anggota PKK di Kabupaten Bangli yang merugikan keuangan negara sekitar Rp500 juta.

“Kami sudah menetapkan satu tersangka berinial HP, yang merupakan satu-satunya tersangka dalam kasus ini,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Putu Gede Sudarma kepada wartawan di Denpasar, Senin (17/6).

Penetapan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kain bagi ibu-ibu PKK di Kabupaten Bangli pada 2011.

Dia mengakui, belum ada penahanan terhadap tersangka tersebut, namun kasus itu masih terus dalam penyelidikan.

Sudarma tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci secara pasti, namun dia memberikan petunjuk kalau tersangka adalah anggota dewan yang terkait dalam kasus tersebut.

Anggota DPRD Bali Hening Puspita Rini sebelumnya membantah melakukan penggelembungan dana bantuan sosial pengadaan kain sebagaimana dituduhkan Kejati Bali.

Wakil rakyat dari Partai PDIP itu mengaku tidak habis pikir kenapa tuduhan tersebut dialamatkan kepadanya.

Menurut Hening, dirinya hanya membantu masyarakat, dalam hal ini ibu-ibu yang tergabung dalam PKK.

Istri dari terpidana Susrama yang membunuh wartawan Radar Bali itu menyatakan peristiwa itu bermula pada 2011.

Karena mencairkan dana bansos membutuhkan waktu lama, sementara perlombaan tinggal enam bulan lagi, ibu-ibu PKK meminta dicarikan dulu toko kain yang bisa memberikan pinjaman.

Dalam kurun waktu hampir dua bulan Kejati Bali telah menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi dalam kasus berbeda. INT-MB

4 Responses to Kejati Bali Tetapkan Tersangka Korupsi Penggelembungan Bansos

  1. Rare Sakit Reply

    June 18, 2013 at 10:08 AM

    Yang mulia ………..! Ababila bansos di korupsikan cari terus pelakunya sampai tuntas.

  2. bang arya Reply

    June 18, 2013 at 12:14 PM

    bukan cuma dibangli pak…dibadung sangat banyak bansos fiktif….terutama dikecamatan petang…..kalo bapak cek tdk akan pernah ada kegiatan sesuai proposalnya…..murni PRIBADI

  3. yan polos Reply

    June 18, 2013 at 1:27 PM

    ampura….,jangan terlalu menyalahkan….,orang yang nyebur ke lumpur minimal kena ndut….,sistem sdh disalah gunakan…

  4. yan polos Reply

    June 18, 2013 at 1:38 PM

    sistem pencairan dana bantuan seperti dana sosial dan BOS juga memicu terjadinya “istilah korupsi” padahal sebenarnya bukan korupsi. mohon teman2 bisa mengecek salah satu contoh pencairan dana BOS tiga bulan stlh ajaran baru..,trus pencairan dana ujian enam bulan setalah pelaksanaan ujian…,darimana diambilkan dana operasionalnya kalau tidak meminjam yang sudah tentu ada fee atau bunganya….,kalau jadi pemeriksa enak…tinggal tanya kenapa begitu,kenapa begini,aturannya begini….,sama kayak PDAM atau PLN…,kalau kita telat bayar diputus…,kalau PLN mati dan PDAM gak ada air…apakah kita dapat ganti rugi…..RAKYAT JADI KORBAN….hehehe….ampura ping banget..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>