Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Warga Titip Aspirasi ”Kontrak Politik” Pilgub, Jangan Lagi Ada Suap Rp 250 juta untuk Jadi PNS

Denpasar (Metrobali.com)-

 

Nasihat Sulinggih yang meminta Cagub-Cawagub melakukan Kontrak Politik dengan masyarakat — seperti dicetuskan dalam Rsi Bujana 107 Sulinggih yang digelar KMPB (Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali) minggu lalu — mendapat sambutan warga di pedesaan. Minggu (7/4), sebanyak 30 Klian Banjar Adat/Dusun, Bendesa Adat, Kepala Desa di Kecamatan Rendang dan Kecamatan Sidemen,Karangasem, mendukung wacana tersebut, serta berharap para kandidat gubernur ke depan memperhatikan arahan para Sulinggih tersebut. Sebelum itu,17 Kadus/Klian Banjar di Kec. Seraya, Karangasem, sejumlah Kadus dari Desa Bontiing, Kab. Buleleng, mengapresiasi model kontrak politik yang diwacanakan oleh KMPB tersebut.
                Demikian Ketua KMPB, Putu Wirata Dwikora, menegaskan meluasnya sambutan masyarakat terhadap wacana kontrak politik untuk cagub, sekaligus  menitipkan aspirasi untuk dicantumkan dalam materi kontrak. Mereka juga sangat antusias menyambut independensi KMPB, yang tegas-tegas menjaga independensi, netralitas dan integritas organisasi maupun para tokoh yang membentuk koalisi serta  tidak akan menerima sumbangan dana dari kandidat manapun untuk mensosialisasikan kontrak. Koalisi yang dibentuk oleh sejumlah Rektor, Gurubesar, politisi, tokoh dari PHDI Bali, aktivis LSM, dan sebagainya, menyumbang masing-masing Rp 2,5 juta  untuk Br.Langsat, Br. Bambang, Br.Muku,  dan Rp 3 juta untuk Desa Adat Buyan, sementara dalam simakrama dengan 28 Klian Banjar/Kadus di  Kec. Sidemen,diserahkan sumbangan Rp 7,4 juta.
                ”Kami pasti masukkan aspirasi-aspirasi ini, agar menjadi program gubernur terpilih, karena ini sangat masuk akal dan menjadi kepentingan masyarakat,” kata Putu Wirata,yang juga Ketua Bali Corruption Watch.
                Diantara aspirasi Klian Banjar, Kepala Dusun dan warga di dua kecamatan tersebut adalah,meminta para kandidat tidak akan menaruh ”dendam politik” setelah pemilihan selesai, utamanya bagi kandidat yang terpilih, rekrutmen PNS harus transparan berdasarkan kualitas bukan berdasarkan uang ”tombokan”.
                ”Jangan sampai seperti yang terjadi dalam pilkada lainnya, daerah-daerah yang tidak mendukung si kandidat, rakyat dan daerahnya benar-benar diabaikan, jalannya dibiarkan rusak, program-program sosial tidak diberikan. Gubernur terpilih  jangan terlalu berat sebelah bagi pendukung-pendukung saja,” kata warga Desa Adat Buyan, Kec. Rendang.
                Selain itu,para Kadus juga meminta Calon Gubernur menyediakan sepeda motor, komputer dan printer, yang dirasakan sangat penting untuk  melancarkan pelayanan bagi masyarakat. ”Untuk ngetik surat yang dibutuhkan warga, kami kadang pinjam komputer dan printer Perbekel atau  tempat lain. Karenanya, pelayanan sering lambat dan sering dikeluhkan warga,”ujar Kadus Muku dan Kadus Bambang. RED-MB

2 Responses to Warga Titip Aspirasi ”Kontrak Politik” Pilgub, Jangan Lagi Ada Suap Rp 250 juta untuk Jadi PNS

  1. Dewa Yoga Reply

    April 10, 2013 at 10:28 AM

    Mana je berani bilang begitu…….orang Calo PNS LAHAN BASAH NGEMBALIKAN ONGKOS POLITIK…KUUUKKKK……Kasus pemprov ama badung mana ada kelar…..sink ade karuan …Baaang mantet pis jeg buta bongol……yg semestinya begini tdak ada ongkos ….JEG RAKYAT MELARAT….be baang duur ink je nolih tuun….tolih kyangane ape kal dadine BALINE……

    • Bli kadek bagus Reply

      April 11, 2013 at 2:48 PM

      Selama bali di pimpin p mangku akan tetap baik..Gak tau kl gubenurnya yg lain pasti megaburan seperti komen anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>