Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Pemilu 2014, KPU Bali Tolak Penggabungan Dapil

Denpasar (Metrobali.com)-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali hari ini akan menyerahkan dan mempresentasikan rancangan dapil DPRD Bali untuk Pemilu Legislatif (Pileg) Bali 2014 kepada KPU Pusat. KPU Bali dan segenap komponen masyarakat Bali serta partai politik di Bali ngotot pembagian dapil DPRD Bali per kabupaten  walau KPU pusat menginginkan bagi daerah yang mempunyai jumlah dapil tidak proporsional agar  digabung.

“Besok (hari ini-red) rancangan dapil akan kami presentasikan kepada KPU Pusat dan kami akan meneruskan aspirasi segenap komponen masyarakat Bali yang sepakat menolak penggabungan dapil,” kata Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, saat acara konsultasi dan uji publik soal Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Setiap Dapil di Kantor KPU Bali,Denpasar, Senin (4/3).

Lanang Perbawa mengatakan, pertemuan kemarin dimaksudkan meminta masukan segenap komponen masyarakat karena masih ada permasalahan pembagian dapil. Lanang memaparkan ada beberapa prinsip penyusunan dapil.

Pertama, kesetaraan nilai suara atau nilai suara (harga kursi) yang setara dengan dapil. Kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yakni mengutamakan pembentukan dapil dengan jumlah kursi yang besar (7-12 kursi). Ketiga, proporsionalitas yakni kesetaraan/perimbangan alokasi kursi antardapil.

Selain itu, integritas wilayah yakni penggabungan kebupaten/kota atau kecamatan saling berbatasan menjadi satu dapil harus memerhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Kelima, prinsip kohesivitas yakni penyusunan dapil juga memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Terakhir, berkesinambungan yakni penyusunan dapil mengacu dapil pada Pemilu 2009, kecuali alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi 12 kursi.

Lebih lanjut dikatakan, data yang digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan dapil adalah jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2).

Βerdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, imbuh Lanang, kalau jumlah penduduk suatu provinsi antara 3-5 juta maka jumlah kursi di DPRD  provinsi  55 kursi
Bali 4,2 juta.  “Dengan demikian Provinsi Bali yang jumlah penduduknya 4.227.705 mendapat alokasi 55 kursi di DPRD Bali dan nilai satu kursi diwakili 76.867 penduduk,” terangnya.

Dari hasil perhitungan KPU untuk dapil DPRD Bali, pada tahap pertama, Klungkung harus digabung dengan Bangli dengan jumlah kursi 6 karena jumlah penduduknya kecil,  Tabanan dan Jembrana digabung dengan jatah 10 kursi,  Badung 5 kursi, Denpasar 8 kursi, Gianyar 6 kursi, Karangasem 6 kursi, dan Buleleng 11 kursi.

Selanjutnya, pada tahap kedua, sisa jumlah penduduk di masing-masing dapil diranking dan didapat tambahan 3 kursi masing-masing untuk Badung, Buleleng dan Karangasem. Permasalahan mulai muncul ketika ada wacana penggabungan dapil. “Para parpol di Bali menolak kalau ada penggabungan dapil dan mereka tetap meminta agar pembagian dapil tetap seperti pileg 2009 yakni per kabupaten sesuai prinsip kesinambungan,” ujar Lanang Perbawa.

Di lain pihak KPU Pusat ingin ada penggabungan dapil yang jumlah kursinya kecil agar sesuai dengan prinsip proporsional dan efektivitas surat suara. “Permasalahan inilah yang kami bahas dan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak kami sepakat Bali mengusulkan agar tidak ada penggabungan dapil,” ujar Lanang Perbawa.

Alasan penolakan penggabungan dapil itu, karena melihat prinsip kohesivitas adat budaya masyarakat Bali yang menginginkan ada perwakilan dari masing-masing kabupaten dan aspek kesinambungan pileg 2009. “Di Bali kulturnya beda, maka KPU harus memerhatikan adat, budaya masyarakat Bali,” ujarnya.

Namun menurutnya, keputusan final ada di KPU Pusat dan KPU Bali hanya meneruskan keputusan itu. “Kalau KPU Pusat berkehendak dapil digabung, harus dimaklumi. Tetapi KPU Bali akan ngotot bahwa masyarakat Bali dan partai-partai menginginkan  dapil tidak digabung. Kalau KPU Pusat memaksakan digabung dan kalau ada masalah-masalah kami tidak mau bertanggung jawab,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu  Pileg Bali Made Rai Swastika berharap KPU Pusat memerhatikan aspirasi dari Bali. Kalau KPU pusat ngotong dapil di Bali mau digabung, KPU Pusat harus turun berdiaog ke Bali agar tahu bagaimana permasalahan sebenarnya.” Jangan sampai di Bali ada konflik gara-gaa keputusan KPU pusat. Kepentingan Bali harus diperhatikan, jangan pusat memaksakan kehendak,” pintanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Bangli  Komang Suarsana berharap kalau dapil di DPRD tingkat I dipisah, maka dapil DPRD  tingkat II juga dipisah agar KPU dari pusat hingga daerah mengambil keputusan secara konsisten.
Lebih jauh Lanang Perbawa memaparkan, kalau dapil itu dipisah, keuntungannya perwakilan jelas bisa mewakili kabupten/kecamatan. Selain itu, partai bertarung di dapil itu saja dan bisa meminimalisir konflik.

Kerugiannya, sisa suara akan banyak dan suara yang hilang semakin banyak. Kalau digabung akan lebih mendekati  proporsional, akan lebih sedikit menghabiskan biaya. Namun kerugiannya  sosiologis kultur akan terganggu, ada daerah yang tidak terwakili. “Namun kami sudah sepakat dapil di Bali tidak digabung, aspirasi ini akan kami perjuangkan ke KPU Pusat,” tutup Lanang.

Dengan tidak adanya pengabungan dapil, maka rincian  dapil DPR Bali menjadi Klungkung 3 kursi, Bangli 3 kursi, Badung 6 kursi, Denpasar 8 kursi, Tabanan 6 kursi, Jembrana 4 kursi, Gianyar 6 kursi, Karangasem 7 kursi, dan Buleleng 12 kursi. BOB-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>