Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

TKI SATINAH DI ARAB SAUDI TERANCAM HUKUMAN PANCUNG

Jakarta (Metrobali.com)-

Menurut Mantan Juru Bicara Satgas TKI, Humphrey Djemat, dalam waktu dekat ini Mantan Ketua Satgas TKI, Maftuh Basyuni, akan  dikirim khusus Pemerintah untuk mengupayakan pembebasan TKI Satinah dari hukuman pancung. Sebagaimana di ketahui, pihak Keluarga Korban yang dibunuh oleh Satinah telah memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 untuk diyat (uang darah) sebesar 7 Juta Riyal atau  21 Milyar dibayarkan kepada keluarga Korban,  yang semula meminta 10 Juta Riyal (30 Milyar) sebagai diyatnya. Demikian press release yang diterima Metrobali.com, Sabtu (1/12) pukul 18.00 wita.

TKI Satinah binti Jumadi Amad adalah TKI yang bekerja di Arab Saudi di daerah Al Gaseem. Ia telah dijatuhi vonis  Qishash (pancung) pada tanggal 13 September 2011 karena membunuh majikan perempuannya, Nura Al Garib, yang sudah berusia lanjut dengan memukulkan  kayu kebagian tengkuk majikannya yang berakibat majikan ambruk dan tidak bergerak lagi. Kemudian majikan tersebut diseretnya ke kamar tidur dan diletakkan di bawah tempat tidur. Satinah berusaha kabur namun tertangkap polisi di terminal bus Saptco. Satinah mengakui perbuatannya tanpa ada niatan membunuh dan hanya ingin membalas perlakuan kasar majikan kepadanya. Dan Satinah juga mengambil uang sejumlah  37.970  Riyal.

Satinah telah ditahan Kepolisian tanggal 16 Juni 2007 dan dipindahkan ke Penjara Buraidah, Propinsi Al Gaseem tanggal 27 Juni 2007.

Sejak kasus Satinah ini muncul, pihak KBRI di Riyadh telah melakukan pendampingan dan mengupayakan agar TKI Satinah mendapatkan pemaafan dari keluarga Korban. Sejak dari awal pihak keluarga Korban tetap menginginkan pelaksanaan hukum Qishash dan tidak melepaskan tuntutannya terhadap TKI Satinah. Bahkan sejak tanggal 24 Oktober 2010 didapat informasi bahwa berkas kasus Satinah telah dimintakan persetujuan eksekusi kepada Raja Arab Saudi dan KBRI segera meminta Pemerintah Arab Saudi untuk menunda eksekusi karena KBRI tengah melakukkan upaya pemaafan.

Pada tanggal 8 Pebruari 2011, Gubernur Gaseem (Prince Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud) telah memanggil ahli waris korban menanyakan kesediaan memberikan pemaafan kepada terpidana Satinah. Ahli waris menyatakan tidak akan memberikan maaf namun bersedia bertemu dengan KBRI.

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut pada tanggal 11 Juni 2011 Gubernur Gaseem telah memperpanjang kembali penundaan eksekusi Satinah (yang sedianya akan dieksekusi pada tanggal 21 Juni 2011)  karena masih ada upaya pemaafan atas permintaan KBRI.

Pada tanggal 6 Juli 2011 KBRI telah bertemu dengan Wakil Gubernur Gaseem, Prince Faisal bin Misy’al bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud, menyerahkan surat kesanggupan untuk bertemu dengan Ahli waris dan membayar uang diyat.

Setelah Satgas dibentuk oleh Pemerintah, langsung Ketua Satgas, Maftuh Basyuni dan pihak KBRI telah menemui Wakil Ahli Waris Korban di dampingi staf Gubernur Gaseem, dan saat itu memperoleh jawaban permohonan maaf dengan diyat akan dipertimbangkan oleh pihak keluarga Korban.

Dalam pertemuan terakhir tanggal 23 Oktober 2011 yang dilakukan Maftuh Basyuni dengan pihak Wakil keluarga Ahli Waris Korban, Khalid bin Saleh bin Khalaf Al Waqeet, dengan mediasi Gubernur Gaseem, Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud.  Pihak keluarga korban menyatakan akan memberikan maaf dan imbalan diyat 10 Juta Riyal  dalam jangka waktu 1 tahun 2 bulan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2011, (yaitu 14 Desember 2012).

Di dalam pertemuan tersebut Ketua Satgas Maftuh Basyuni telah menyatakan keberatannya karena diyat yang diminta terlalu besar dan diluar kemampuan Pemerintah Indonesia. Pada saat tersebut telah dinyatakan kesanggupan diyat sebesar 2 Juta Riyal, namun ditolak oleh keluarga Korban.

Menurut Humphrey Djemat, setelah pertemuan tanggal 23 Oktober 2011, selalu dilakukan pendekatan kepada keluarga Korban, dimana dibantu juga oleh Pengacara Tetap Perwakilan di Arab Saudi, Mr. Abdullah bin Abdulrahman Al Muhaemeed.

Pada akhirnya berhasil menurunkan tuntutan diyat dari 10 Juta Riyal menjadi 7 Juta Riyal. Mengingat batas waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, maka Pemerintah secara all-out melalui cara negosiasi akan berusaha  uang diyatnya turun sesuai dengan kemampuan Pemerintah.

Untuk itulah Maftuh Basyuni di kirim untuk memimpin langsung negosiasi karena kedekatannya dengan Gubernur Gazeem, Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud yang selama ini telah banyak membantu sebagai mediator kedua belah pihak.

Dalam masalah diyat ini Humphrey Djemat  menjelaskan bahwa Pemerintah menghadapi beberapa kendala : Tidak ada anggaran khusus apalagi dalam APBN untuk mengeluarkan diyat (uang darah). Pengeluaran uang diyat akan menjadi preseden yang tidak baik karena jumlahnya yang sangat berlebihan bahkan tidak masuk akal lagi. Padahal Pemerintah Arab Saudi telah memberikan Fatwa untuk uang diyat itu hanya sebesar 500 ribu Riyal.

Kendala lainnya,  ada masalah mendasar dimana seseorang yang karena kejahatannya membunuh bukan karena keadaan terpaksa membela diri seolah-olah harus di bebaskan. Padahal ketentuan hukum di Indonesia seorang yang melakukan kejahatan tetap harus di hukum tanpa di bebaskan dengan cara diyat. Disini akan timbul perlakuan diskriminasi terhadap WNI  yang ada di Indonesia dan yang di Arab Saudi.

Uang diyat seharusnya di bayarkan oleh keluarga Korban atau para dermawan yang ingin membantu. Ini yang berlaku di Arab Saudi. Apabila Pemerintah yang mengeluarkan diyat maka Pemerintah di anggap pasti mempunyai uang, dan oleh karena itu terlihat kecenderungan yang bersifat komersialisasi atas permintaan uang diyat. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah membayar uang diyat untuk Darsem sebanyak 2 Juta Riyal atau 4,8 Milyar. Sekarang uang diyat untuk TKI Satinah di minta 10 Juta Riyal atau 30 Milyar, bayangkan berapa uang diyat yang akan di minta selanjutnya karena menurut Gubernur Gazeem di Arab Saudi pernah di bayarkan uang diyat sebesar 30 Juta Riyal  atau 90  milyar. Ini sesuatu hal yang tidak benar dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Pemerintah.

Menurut Humphrey Djemat kedepannya masalah uang diyat harus ditentukan secara lebih jelas baik untuk alasan pengeluargannya, besarnya  pengeluaran agar kebijakannya menjadi suatu yang adil dan bisa di pertanggung-jawabkan. Dalam hal ini tanggung-jawab Konsorsium Asuransi harus ada karena Asuransi selama ini telah mendapatkan uang ratusan milyar dari pembayaran premi Asuransi TKI namun tidak dirasakan sama-sekali manfaatnya oleh para TKI. HJ-MB

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>