Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Akademi Komunitas Jangan Sebatas Proyek

Denpasar (Metrobali.com)-

Pemerintah seakan terus berpacu dengan waktu membenahi sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam mencetak generasi emas bangsa yang berkualitas dan unggul. Di antaranya merancang program bantuan dana operasional (BOS) untuk sekolah menengah, SMA dan SMK, serta dana BOS untuk perguruan tinggi. Sebagai upaya mencapai target wajib belajar 12 tahun. Selain itu, juga sebagai langkah untuk  menciptakan pendidikan yang murah dan layak serta berkeadilan. Sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kini, pemerintah kembali membikin terobosan baru dengan mendirikan akademi komunitas (AK) sebagai jenjang pendidikan lanjutan bagi siswa kejuruan untuk mendapatkan spesialisasi di bidang terapan. Dalam rangka memenuhi amanat UU Perguruan Tinggi sebagai upaya penguatan pendidikan vokasi dan mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana tersendiri yang bersumber dari APBN untuk mendirikan sebanyak 20 AK di sejumlah daerah di Indonesia.

Diharapkan, siswa sekolah menengah kejuruan nantinya berkesempatan mendapatkan pendidikan berkelanjutan setingkat diploma 1 dan 2 ataupun memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Sebagai langkah awal AK akan membuka empat program studi seperti otomotif, agro, teknologi informasi, dan perhotelan. Dalam rangka membangun industri kreatif nasional berbasis sekolah kejuruan. Di samping itu, AK bertujuan untuk menciptakan lembaga perguruan tinggi alternatif dengan pembiayaan yang murah dan terjangkau dibandingkan dengan Politeknik. Karena itu, pemerintah mencanangkan AK didirikan di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Prioritas utamanya adalah daerah yang sumber daya alamnya melimpah tapi belum dikelola dengan baik.

Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar, Putu Rumawan Salain, mengatakan apapun program yang diterapkan dalam dunia pendidikan oleh pemerintah sebaiknya jangan hanya sebatas proyek semata. Sehingga apa yang menjadi tujuan mulia dari program tersebut tidak kandas di tengah jalan, dan terkesan hanya sebagai pencitraan politik yang bersifat sesaat. Adanya keinginan pendirian AK memang cukup beralasan, terutama bagi upaya penguatan APK pendidikan tinggi di kawasan pedesaan, yang selama ini sangat minim dan bahkan cenderung tidak ada.

Namun, katanya, dengan pendirian AK bukan berarti akan dapat mengatasi masalah klasik dalam dunia pendidikan selama ini secara spontanitas atau instan. Justru akan menimbulkan berbagai permasalahan baru kalau tidak dipersiapkan dengan baik secara sistemik dan berkelanjutan. Seperti halnya dengan pendirian Politeknik, yang hingga kini relatif belum begitu mampu secara maksimal memenuhi targetnya dalam mencetak sumber daya manusia potensial sebagai generasi emas bangsa yang unggul, kreatif dan kompetitif, serta berdaya saing global.

Jadi pendirian AK memang penting, tapi yang tak kalah penting lagi adalah adanya keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan berbagai sekolah dari jenjang pendidikan dasar maupun menengah hingga perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang telah ada untuk menyukseskan dunia pendidikan sesuai amanat UU Sisdiknas dan UUD’45. “Pendirian AK jangan sebatas proyek, dan pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan sekolah dan perguruan tinggi yang telah ada selama ini,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Bali, AAN Gde Sujaya mengakui belum mengetahui secara pasti terkait teknis pendirian AK tersebut. Namun, yang pasti jika hal tersebut telah menjadi program pemerintah pihaknya sudah pasti akan turut menyosialisasikan dan memfasilitasi segala hal yang memang diperlukan. Demi menyukseskan program pendidikan untuk mencetak generasi emas bangsa yang berkualitas dan unggul, serta berbudaya dan berkeadaban. “Pihaknya, hanya sebagai pelaksana. Jadi apapun yang telah menjadi program pemerintah sudah pasti wajib hukumnya untuk direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya,” tegasnya. IJA-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>