Tindak Tegas Pelanggaran Amdal JDP

Denpasar (Metrobali.com)-

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah merupakan satu instrument penting yang menjadi landasan pacu dan alat kontrol dalam sebuah pembangunan proyek untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Bali. namun hal tersebut tidak terjadi dalam pembangunan jalan di atas perairan atau JDP

Ancaman  kerusakan semakin serius seiring dengan pembangunan jalan diatas perairan (JDP). Pembangunan JDP yang menghubungkan Nusa Dua –  Bandara Ngurah Rai –Benoa yang digadang-gadang sebagai proyek tercepat ini telah secara nyata melakukan pengurugan laut dalam proses pembangunannya. Pembangunan JDP yang sedari awal di desain dengan model pememasangan tiang pancang berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Demi sebuah target percepatan  pelaksana proyek JDP kini melakukan pengurugan menggunakan batu kapur atau limestone.

Upaya pengurugan tersebut tidak lebih daripada upaya reklamasi pantai. Proyek jalan tol yang dibangun dengan dana Rp 2,49 triliun dari konsorsium BUMN yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan rincian kepemilikan saham 60%, PT Pelindo III (Persero) 20%, PT Angkasa Pura I (Persero) 10%, PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) 1%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 5%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk 2%, dan PT Hutama Karya (Persero) 2% serta Pemprov Bali dan Pemkab Badung yang turut menanam saham masing-masing Rp 100 miliar telah secara sadar melakukan perusakan dan penghacuran ekosistem di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi pembangunan JDP, meskipun tidak disebutkan di dalam AMDAL saat ini pelaksana proyek JDP telah melakukan pengurugan menggunakan limestone mencapai panjang total kurang lebih 3 km, lebar 30 meter, tinggi lebih dari 2 meter dengan kemampuan menanggung beban mencapai maksimal 70 ton. Artinya tanpa dilakukan uji laboratoriumpun, secara factual pengurugan tersebut tidak hanya menyebakan pencemaran tetapi juga telah menyababkan kerusakan lingkungan hidup di pesisir dan laut di Bali selatan dan hal tersebut tentu berdampak besar pada berubahnya keseimbangan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

AMDAL telah dikangkangi demi sebuah target dan sekali lagi lingkungan hidup menjadi korban karena tidak menjadi perhatian serius dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan proyek sekelas JDP yang menelan dana triliunan rupiah tersebut juga melakukan pelanggaran AMDAL dan melakukan perusakan lingkungan yang serius. Pasal 26 ayat 1 PP 27/1999 tentang AMDAL dengan tegas menyatakan“keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan peraturan pemerintah ini apabila pemrakarasa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong”. Dalam hal pembangunan JDP yang telah melakukan pelanggaran AMDAL terkait dengan proses, bahan baku dan juga bahan penolong maka sudah seharusnya surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1545/04-B/HK/2011 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di batalkan.

Demi masa depan lingkungan hidup di Bali yang lebih baik maka berdasarkan fakta yang tersebut di atas kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali bersama FRONTIER Bali beserta individu peduli lingkungan menuntut :

 

  1. Menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk menindak tegas pelanggaran AMDAL oleh pelaksana proyek dalam pembangunan Jalan Di atas Perairan (JDP) Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa
  2. Menuntut Pemerintah Provinsi Bali melakukan audit lingkungan terhadap pengurugan yang telah dilakukan oleh pelaksana proyek JDP
  3. Menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan penghentian pembangunan proyek JDP sampai adanya kesanggupan teknis untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana yang dikaji di dalam AMDAL yaitu tanpa melakukan pengurugan.
  4. Melihat kenyataan di lapangan telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 PP 27/1999 tentang AMDAL maka kami juga menuntut Gubernur Bali, Bapak Made Mangku Pastika untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor 1545/04-B/HK/2011 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.
  5. Terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran AMDAL yang dilakukan maka kami menuntut pelaksana proyek JDP melakukan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan.

 

Pernyataan ini kami buat atas kepedulian terhadap masa depan lingkungan hidup di Bali.

Denpasar, 15 Agustus 2012

 

Suriadi D

Humas Aksi

Cp : 085 737 439 019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>