Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

TESTIMONI KESEMBUHAN, DILARANG DISIARKAN

Denpasar (Metrobali.com)-

Apa yang sering kita saksikan di layar kaca, ataupun di media penyiaran radio, tentang contoh pasien yang sembuh karena dampak sebuah pengobatan ternyata di atur di dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“ Undang – undang tersebut dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa testimony yang menampilkan seorang pasien yang diklaim telah sembuh akibat pengobatan tertentu dilarang,” ungkap Drs. Eka Ratnata, dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Bali (Bali POM).

Seorang peserta diskusi dalam forum diskusi di KPI Bali yang mengangkat tema , sosialisasi pengobatan alternative melalui lembaga penyiaran pun berbisik, “Nah, terus apa tindakan kita terhadap lembaga penyiaran, hiller, atau masayrakat  yang sudah terlanjur melakukan testimony di media massa, misalnya di media penyiaran,”.

Atas pertanyaan tersebut, KPI  D dan lintas sektoral lainnya perlu bekerjasama dengan baik.  Bahkan, para peserta diskusi, yang terdiri dari komisioner KPI D Bali , Balai POM, Sekolah Farmasi, Universitas Kedokteran UNUD , yayasan Lembaga Perlindungan Kosnumen Bali, Praktisi Pengobat Alternatif dan lembaga penyiaran setuju untuk mengadakan kerjasama yang lebih intensip. Sehingga kedepan, masyarakat memperoleh pelayanan pengobatan alternative yang benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan, norma dan etika masayarakat.

“Selain melahirkan Standar Program siaran, kami berharap agar diskusi ini juga menjadi awal kerjasama lintas sektoral untuk menyimbangkan informasi masyarakat tentang konten pengobatan alternative,” tandas Nyoman Mardika, Komisioner KPI D Bali.

Memang hingga saat ini, khusus terkait dengan dengan lembaga penyiaran dalam melakukan testimony belum membuat tindakan khusus. Setelah tahu aturan itu, pastilah kami akan berkoordianasi dengan istansi terkait dalam menindaknya.  KPI D Bali akan bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum tersebut.

“ Tetapi kita harus melakukannya secara terkoordinatif dengan Balai POM, dinas kesehatan atau instansi lainnya. Kami, KPI  D Bali tidak boleh antem kromo, karena itu menyangkut kewenangan lembaga lain seperti Balai POM,” papar Yasa Adnyana, Koordinator Bidang pengawasan isi Siaran KPI D Bali. Dalam kasus ini, dia menginnginkan agar antar instansi tidak saling menyalahkan. Dai mengatakan, semua perlu penyempurnaan dan koordinasi lintas sektoral yang baik, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik pula.  YA-MB

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>