Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Kinerja Gubernur Dapat Apresiasi Dewan

Denpasar (Metrobali.com)-
Sejumlah program unggulan garapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendapat apresaisi positif dari kalangan DPRD Provinsi Bali. Program Bali Mandara seperti JKBM, Simantri dan Bedah Rumah dinilai sudah terlaksana dengan baik dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Apresiasi
positif tersebut didampaikan sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 dan Ranperda Tentang Subak di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Selasa (19/6).

Fraksi Benteng Indonesia Raya dalam pandangan umumnya yang dibacakan Wayan Pinta Yadnya menilai bahwa APBD Bali 2011 telah cukup baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan Pemprov Bali dalam melampaui target pendapatan dan melakukan efisiensi. Menurutnya, dana dari upaya efisiensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendanai program-program unggulan Pemprov Bali yang
menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, secara khusus Fraksi Benteng Indonesia Raya juga memuji sejumlah program luncuran Gubernur Mangku Pastika diantaranya JKBM, Bedah Rumah, Sumantri, Pendidikan dan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial. Sejumlah program ini terbukti sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, setiap program memerlukan pengawasan yang lebih intensif serta diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas SDMnya.Selain itu, Fraksi Benteng Indonesia juga menyoroti pembangunan di bidang pendidikan. Apa yang telah dilaksanakan Pemprov Bali dalam memajukan pendidikan dasar hingga menengah dinilai sudah cukup memadai. Namun demikian, Pemprov Bali diminta untuk meningkatkan perhatian pada pendidikan tinggi. “Jangan sampai putra-putri kita lebih memilih kuliah di luar Bali,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Fraksi Mandara Jaya dalam pandangan umumnya yang disampaikan Komang Nova Sewi Putra. Fraksi ini menyambut positif hasil pemeriksaan BPK yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bali Tahun Anggaran 2011. Hasil ini, kata Nova, tak terlepas dari kerja keras Gubernur Mangku Pastika beserta jajarannya. Ke depannya, Fraksi Mandara Jaya mengharapkan agar Pemprov Bali terus bekerja keras untuk nantinya bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Fraksi PDIP dalam pandangan umumnya yang dibacakan Gede Kusuma Putra menilai Pemprov Bali telah mampu melaksanakan anggaran berbasis kinerja. Hal ini tercermin dari efektifitas dan efisien pelaksanaan APBD Tahun 2011. Fraksi PDIP Menilai, capaian APBD Tahun 2011
sudah sangat baik. Sama seperti fraksi lainnya, PDIP juga memberi apresiasi sejumlah program yang telah dilaksanakan Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Mangku Pastika. Menurutnya, program JKBM, Simantri dan Bedah Rumah sangat dinanti-nanti dan diharapkan oleh masyarakat Bali. Pun demikian, dalam pelaksanaannya, program tersebut hendaknya terus dievaluasi.

Selanjutnya, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat dalam pendangan umumnya juga mengurai hal senada. Meningkatnya PAD dan upaya efisiennya yang dilaksanakan Gubernur beserta jajaran merupakan aktualisasi anggaran berbasis kinerja. Kedua fraksi ini mendukung berbagai program yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng menjelaskan bahwa keberhasilan Pemprov Bali dalam mendongkrak PAD pada tahun 2011 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran SKPD. Untuk diketahui, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 2,395 trilyun lebih, pada realisasinya berhasil tercapai sebesar Rp. 2,662 triliun lebih atau mencapai  111,15 persen. Realisasi yang menggembirakan ini secara signifikan akan mempengaruhi suksesnya pelaksanaan berbagai Program Bali Mandara yang dirancang Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Sebaliknya, Pemprov Bali terus berupaya melakukan efisiensi terhadap belanja yang tak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Efisiensi antara lain dilakukan pada pengadaan barang/jasa. “Selain itu, kita juga menekan pelaksanaan perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya. Dari berbagai upaya efisiensi tersebut, Pemprov Bali berhasil menekan belanja hingga 14,66 persen. Dari belanja yang direncanakan sebesar Rp. 2,973 triliun lebih, realisasinya bisa ditekan hanya sebesar Rp. 2,537 miliar lebih atau 85,34 persen. IKA-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>