Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Bali Post Lakukan Pelanggaran Berat dan Kesalahan Fatal

Denpasar (Metrobali.com)-

Sidang lanjutan Gugatan Gubernur Bali kepada Bali Post di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dilangsungkan Kamis, 24 Mei 2012. Dalam persidangan yang dihadiri langsung Gubernur Bali Made Mangku Pastika itu ditampilkan dua saksi fakta dari pihak penggugat dan satu saksi ahli. Dua saksi fakta adalah Sekda Kabupaten Klungkung I Ketut Janapria dan Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Jro Gede Putu Suena. Saksi ahli adalah pengamat politik, pakar komunikasi, yang juga guru Universitas Pelita Harapan (UPH) sekaligus guru besar tidak tetap Unud Prof. Dr. Drs. Tjipta Lesmana, MA.

Sidang dibuka pukul 10.00 Wita oleh majelis hakim yang diketuai Amzer Simanjuntak dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Amzer Simanjuntak  didampingi dua hakim anggota dan seorang panitera.

Diawali pengenalan saksi fakta kemudian pengambilan sumpah saksi fakta, sidang dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi fakta terpusat pada ada tidak Gubernur Made Mangku Pastika mengeluarkan pernyataan bubarkan saja desa pakraman.

I Ketut Janapria yang tampil sebagai saksi fakta pertama dengan tegas mengatakan tidak ada dan tidak pernah mendengar Gubernur menyatakan membubarkan desa pakraman. Karena itu, ia mengatakan, berita Bali Post tanggal 19 September 2011 berbeda dengan kenyataan.

Selanjutnya, kesaksian kedua diberikan Jero Gede Putu Suena. Sama seperti Janapria, Bendesa Desa Pakraman Muncan, Selat, Karangasem ini juga mengatakan tidak pernah mendengar Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengeluarkan pernyataan membubarkan desa pakraman. Ia malah mengatakan kaget membaca berita Bali Post 19 September 2011 yang memuat headline pada halaman satu dengan judul Gubernur Bali Made Mangku Pastika : Bubarkan Saja Desa Pakraman.

Menurut Suena, berita Bali Post itu sejak awal sudah bias dengan mengatakan ada konflik antara Desa Pakraman Kemoning dengan Budaya. Padahal,  konflik desa pakraman itu tidak ada. Yang ada adalah kasus antartempek pengempon Pura Dalem Klungkung. Suena juga mengatakan sangat tidak mungkin Gubernur Made Mangku Pastika selaku pengelingsir jagat Bali mengeluarkan pernyataan membubarkan desa pakraman.

Menjawab pertanyaan Kuasa Gubernur mengenai respon para bendesa di Bali atas pemberitaan Bali Post itu, tegas Suena mengatakan, banyak yang marah dan sangat emosional. Ia sendiri selaku bendesa Muncan merasa tersinggung.

Berita Bali Post itu telah menebar pengaruh negatif yang mengguncang dan mengganggu keharmonisan desa pakraman di Bali. “Paiketan, paiguman dan pakilitan desa pakraman terusik,” terang Suena. Karena itu pada 21 September 2011 pihaknya meminta Gubernur Made Mangku Pastika menerima pengurus MUDP dan MMDP se-Bali untuk menjelaskan permasalahan sebenarnya. Keesokan harinya, 22 September 2011, atas dasar hasil perarem alit pengurus MUDP Bali, dikeluarkan edaran yang salah satunya berisi imbauan agar seluruh bendesa pakraman di Bali jangan menanggapi pemberitaan yang merusak paiketan, pakilitan dan paiguman desa pakraman Bali.

 

Fatal dan Berat

Selanjutnya sidang mendengarkan kesaksikan saksi ahli Prof Dr. Drs Tjipta Lesmana, MA. Penulis aktif sejumlah kolom media massa yang masih aktif menjadi wartawan ini mengatakan, pada 19 September 2011 lalu ia berada di Bali menghadiri rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis Universitas Udayana. Begitu turun dari pesawat, ia mendengar ada berita menghebohkan dimuat Bali Post. Ia pun langsung membeli Bali Post, dan benar ada berita headline di halaman satu dengan judul Gubernur Bali Made Mangku Pastika : Bubarkan Saja Desa Pakraman.

Setelah membaca berita itu, ia berkesimpulan, ada sejumlah pelanggaran berat yang sangat fatal dilakukan oleh Bali Post. Pertama, judul tak sesuai dengan isi. Kedua, sama sekali tidak ada elaborasi. Padahal, redaksi Bali Post semestinya tahu, berbicara masalah desa pakraman ini di Bali adalah berbicara permasalahan yang bukan lagi sangat sensitif tetapi sudah ultra sensitif. Harus ada elaborasi didalamnya. Ketiga, tidak ada konfirmasi dengan gubernur yang diberitakan mengeluarkan pernyataan membubarkan desa pakraman itu. Dan keempat, wartawan Bali Post tidak hadir di lokasi.

Tjipta Lesmana juga mengatakan, karena berita itu tidak dimuat berdasarkan fakta, maka berita itu adalah berita bohong. “Ini kesalahan fatal berikutnya,” urai Tjipta Lesmana seraya menjelaskan berita bohong bukan karya jurnalistik melainkan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi.

Selain melakukan empat pelanggaran berat yang sangat fatal, berita Bali Post pasca 19 September 2011 dinilai sangat jelas telah menunjukkan interpretasi pembunuhan karakter (character assasination) terhadap Made Mangku Pastika. “Kalau yang 19 September itu belum bisa disebutkan character assassination, tetapi itu juga merupakan berita bohong. Namun setelah itu, karena terus menerus dimuat sampai 22 September 2011, itu jelas character assasination,” tandas Tjipta semangat.

Dalam forum yang dipenuhi pengunjung itu Tjipta juga menjelaskan bahwa hak jawab bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan sengketa pers. Masih ada cara lain yang dapat dilakukan masyarakat yang tidak puas atas pemberitaan media. Cara-cara itu adalah menyampaikan hak jawab, konferensi pers, mengadukan kepada Dewan Pers, mengadukan kepada organisasi profesi wartawan, mengajukan gugatan perdata, dan melaporkan kepada polisi sebagai tindakan pidana. “Itu sah-sah saja dan tidak ada aturan yang bisa menghalangi,” kata Tjipta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tjipta mengatakan, apa yang dilakukan Gubernur Made Mangku Pastika sudah sangat jelas dan konstitusional. Karenanya, Gubernur berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal 135 KUHaPER (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkanbahwa nilai ganti rugi itu akan semakin tinggi sesuai dengan makin tingginya jabatan dan nama baik seseorang.

Di bagian lain kesaksiannya, Tjipta mengatakan, UU Pers tidak mengatur format hak jawab. Tetapi dalam kode etik diatur.
Apakah jadikan somasi itu dibenarkan. Kasus ini persis dengan kasus Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan Detik.com. Berita itu fatal. Judul tak sesuai dengan isi. Sama sekali tidak ada elaborasi. Ini fatal sekali. Ini forum penting luar biasa untuk pembelajaran para wartawan. Contoh tidak ada kutipan. Ini pelanggaran berat. Di Bali soal DP ultra sensitif. Yang fatal sekali berikutnya adalah tidak ada konfirmasi dengan gubernur.

Dikatakan, wartawan tidak hadir. Itu juga pelanggaran berat. Kasus ini semestinya tidak sampai pada meja sidang jika pimpinan Bali Post mau meminta maaf sejak awal sebagaimana dilakukan The Washington Post atas pemberitaan yang mengatakan TNI terlibat dalam kematian dua warga AS di areal tambang Freeport. Dengan penuh kesadaran, koran terbesar di AS itu memuat permintaan maaf selama tiga hari berturut-turut disertai rasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang memuat berita yang kurang akurat data dan informasinya.

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda masih mendengar kesakian saksi ahli yang diajukan pihak penggugat. SUT-MB

 

22 Responses to Bali Post Lakukan Pelanggaran Berat dan Kesalahan Fatal

  1. dek nur Reply

    May 24, 2012 at 6:17 PM

    Semoga segera bisa saling memaafkan..!!

    • aji Reply

      May 24, 2012 at 9:48 PM

      kita tunggu keterangan saksi ahli berikutnya, agar lebih apdol

  2. rico Reply

    May 24, 2012 at 9:49 PM

    Semoga yg salah bisa dihukum. Perdamaian sih bagus akan lebih baik hukum ditegakkan

  3. De Bem Reply

    May 25, 2012 at 7:54 AM

    Lengkap sudah !! Semoga ini menjadi pembelajaran buat semua masy. Bali. Memancing dan memperkeruh suasana pada saat ada pertikaian bukan sifat ajeg Bali.

  4. koteng Reply

    May 25, 2012 at 9:40 AM

    Yen uli pidan kone ngidih pelih sing kene dadine.semoga berjiwa besar mau mengakui kesalahan.kalo lihat kesalahan orang seneng sekali.suksma

  5. Pro Bali Murni Reply

    May 25, 2012 at 11:23 AM

    Group Bali Post sudah sering melakukan pelanggaran dan vibrasi Ajeg Bali hanya slogan saja. Acara di Radio Global hanya penuh dengan iklan obat-obat dan iklan non Bali, yang kelihatan adalah mementingkan semakin banyak iklan (entah darimana datangnya). Padahal kalau dia mau Ajeg Bali, mestinya berpihak pada kepentingan ekonomi orang Bali. Kedua, berita di koran dipenuhi oleh berita advertising dan pesanan orang-orang tertentu sehingga pencitraan orang berduit menjadi konsumsi berita-berita di Bali Post. Tidak ada independensi jurnalistik. Sudah umum kalau masuk berita di Bali Post, harus ada uang. Gimana dengan orang-orang yang tidak punya uang, dan beritanya mesti diketahui orang banyak. Penuh dengan intrik-intrik binsis. Ketiga, Bali TV, juga begitu, format acaranya penuh dengan nuansa uang. Siapa punya uang, dia yang bisa menguasai Bali TV. Lagi pula acara-acara yang ada tidak kreatif dan sedikit memihak Ajeg Bali. Hanya diisini dengan advetorial dan promosi pengobatan dan lain sebagainya. Di awal, masyarakat Bali berharap, agar Bali TV dan Group Bali Post bisa benar-benar mengawal Bali, tapi kenyataannya hanya dipenuhi oleh kehausan materi entah dari pemilik atau pengelolanya. Apa sih yang kurang? Cukuplah jangan keruk Bali dengan konsumsi media yang tidak memihak rakyat Bali. Kasihan rakyat Bali sudah menjadi obyek penderita dari pemerintah dan media seperti Bali Post. Suksma

  6. Agus Reply

    May 25, 2012 at 1:35 PM

    Beh jeg pedalem nepukin mare kene…jeg sing profesional ternyata megae…pang ngidaang nyelek2ang anak jeg nempuh segala cara.. care paling luunge gen dadi jeleme…

  7. gede wijaya saputra Reply

    May 25, 2012 at 4:28 PM

    kene sube dadi wartawan sing ade di tongos kajadian ..jeg nulis berita ane boya2….wartawan ke kene ubuhe … beneh sube jeg sing nyak bermutu berita ..

  8. ajus Reply

    May 25, 2012 at 7:04 PM

    Harusnya wartawan BP (bal) sadar… Segeralah minta maaf dan ungkapkan apa yang tejadi pada berita yang mungkin ia sendiri tidak tau atas namanya… Sebelum anda di Pidanakan.. Saya yakin, pak Mangku blm menaikan kasus ini gara2 kasian sama (bal)… Semoga Bali tetap Shanti…

    • george Reply

      May 27, 2012 at 4:13 PM

      jika saja pak Ketut Nadha (owner BP) masih ada, saya yakin tidak akan muncul kejadian seperti ini . . kini ketika BP dipimpin putra almarhum, koq BP dijadikan alat berpolitik oleh generasi penerus beliau . . ini mungkin lantaran adanya indikasi kuat kalau pak SN ingin maju ke pigub 2013 yad yang konon ingin berpaket dengan pak wagub sekarang . . namun parahnya koq justeru pak MMP yang diutak-atik . . saya mengamati BP kian menjadi corong angkara murka dengan porsi menyudutkan kepemimpinan bali . . kasihan tuh para tokoh yang diajak mejeng di headline saban terbit hanya buat jelek-jelekin gubernur . . namun saya yakin dengan “satyam evam jayate” . . terhadap pak Dahlan Iskan saya salut walau beliau pemilik koran terbesar (JP) di negeri ini, namun beliau tidak terseret oleh ajakan terjun ke politik praktis . . pak Dahlan tetap tersenyum menjadi tokoh profesional . . senyum pak Dahlan Iskan senyum masa depan Indonesia . .

  9. Om Bes Reply

    May 27, 2012 at 12:59 PM

    beginilah klo sebuah perusahaan media jika dijadikan jadi sapi perahan keluarga, bukannya lebih mementingkan profesionalisme, atau idelalisme, jauhhhh……. kasihan pendahulunya yang sdh susah payah medirikannya, bahkan sampai meneteskan darah, mungkin beliau menangis di atas sana melihat tingkah polah keturunannya yang jauh dari kebenaran…

  10. man tayak Reply

    May 27, 2012 at 5:24 PM

    Kalo boleh saya himbau dan ajak kepada seluruh masyarakat agar memboikot dan bergerak bersama menutup semua akses usaha ABG Satria Narada karena sangat tidak sesuai dgn prinsip2 nindihang jagat Bali, mental dan otak yg busuk yg hanya mementingkan bisnis tanpa nurani… Saya menyesal kenapa masih ada Musang Berbulu Ayam di Bali..? ABG Satria Narada tak layak jd warga Bali.. Mari kita sepekang saja..!!! Suksema

  11. putu Reply

    May 27, 2012 at 7:13 PM

    Kerakusan akan terus merajalela. Orang orang rakus akan diberi rejeki yang berlimpah. Akan tetapi, rejeki yang berlimpah tanpa didasari oleh iman yang baik maka akan menjadi malapetaka. Buktinya, ABG sekarang sudah di luar nalar mengerakkan perusahaan. Merasa diri hebat dan merasa punya uang banyak dia bertingkah sekehendaknya. Karyawan Bali Post yang seharusnya Mei 2012 ini dapat bonus, sampai sekarang tidak ada kabarnya. ABG begitu bersikukuh dengan keankuhannya, sampai sampai karyawan BP yang semestinya dapat bonus di perusahaan kini hanya bengong. Tidak ada satupun karyawan yang berani menanyakan. Di sinilah bentuk keangkuhannya. Kelihatan di luar seperti penderma. tetapi nyatanya karyawannyapun tidak diperhatikan, busyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeett.

  12. Nak Bali Reply

    May 28, 2012 at 2:14 PM

    Sepertinya ABG SN dan antek2nya sudah kehilangan arah mengawal Bali. Kita semua setuju pemerintah harus dikritisi , tapi masak sih tidak ada sedikit saja perannya buat masy. Bali untuk diulas. Dan tokoh2 yg mejeng ikut2an di halaman depan BP jg kok bisa2nya bersekongkol, kasihan kepakarannya hanya buat memprovokasi….Apakah mereka juga sedang mencari “panggung”….Kebetulan ada panggung kosong, walaupun dengan menghujat…Sampai kapan kah BP seperti ini?? Apakah sampai MP tidak jd Gubernur ??

  13. Pak Dek Reply

    May 28, 2012 at 3:43 PM

    Bonusnya sudah habis untuk bayar pengacara..he..he..he..terus beritane sing laku, karena jeg ento2 dogen bodang badingange…Tapi semoga karyawan BP tetap bisa berkarya, walaupun bosne agak lengeh lengehan bedik. Ingin disanjung di luar tapi ngrapu di tengah…dengan dalih ngayah nindihin Bali xi..xi..xi..jeg pedalem gati

  14. Satwika Reply

    May 28, 2012 at 8:50 PM

    Saya dengar sesungguhnya pak gub sudah beberapa kali mengutus orang orang yang dianggap dekay dg ABG utk berdamai, tetapi tetap tdk diacuhkan. Bahkan dia terus saja menginstruksikan agar menulis rubrik rubrik yang mengarah kepada pembunuhan karakter mp,agar terus terpojok dan dibenci oleh rakyat Bali.
    Semoga suatu saat ada orang yg dapat menyadarkannya dan kemudian mampu membawa Bali post grup menjadi media besar yg mencerdaskan rakyat Bali,membela kebenaran dan keadilan serta benar sejati mengajegkan Bali seperti yang sering diteriakkan oleh ABG.

  15. dewa rai anom Reply

    May 29, 2012 at 8:53 AM

    Ijin Pak Satwika. Apa yang bapak dengar itu betul adanya. Pak Gubernur Made Mangku Pastika sudah beberapa kali mengutus orang yang dianggap dekat dengan pemilik modal Bali Post Anak Bagus Satria Naradha untuk menyampaikan keinginan beliau berdamai dengan bersyarat kepada Bali Post dalam hal ini ABG Satria Naradha. Namun, hasilnya, yaa betul juga seperti itu. Sudah sering Pak Gubernur menyampaikan upaya itu dalam forum-forum terbuka yang membahas konflik ini.

  16. igk. budiartha Reply

    May 30, 2012 at 7:57 PM

    Prihatin … prihatin ….

  17. deddy Reply

    May 31, 2012 at 6:29 AM

    Perjalanan masih panjang ,kita tahulah hukum diindonesia semua bisa diatur , adu kekuatan materi siapa yg kaya dia yg menang , yg ada rakyat jadi terbengkalai akibat perseteruan gubernur ini , menang kalah tidak ada hubungan dgn rakyat bali !!

  18. ningnong Reply

    May 31, 2012 at 1:57 PM

    bali post tak pantas terbit di bali (lagi)

  19. pan mandi Reply

    June 16, 2012 at 9:34 PM

    cabut aja ijinnya,,,

  20. pan mandi Reply

    June 16, 2012 at 9:37 PM

    Bali post dan Bali TV sama, terlalu banyak jualan obat, apalagi dagang obatnya kebanyakan wong selat pasih,,,,tidak ada tanggung jawab moral dengan ajeg bali yg katanya menjadi slogan ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>