Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Disomasi Klien, BI Tegur Bank BNI

Denpasar (Metrobali.com)-

Bank Indonesia (BI) Wilayah Bali-Nusa Tenggara akhirnya bersikap atas somasi yang dilayangkan perhimpunan 104 pemilik Bali Kuta Residence (BKR) terhadap BNI 46 Cabang Denpasar. BI menegur BNI agar segera menyelesaikan persoalan dengan para pemilik BKR tersebut. BI meminta BNI berpegang pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah dan PBI No 10/10/PBI/2008 tentang perubahan penyelesaian pengaduan nasabah.

Teguran BI tersebut dilayangkan melalui surat No 14/2/DPBI/TPBI-6/Dpr tertanggal 2 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur BI Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Edwin Nurhadi. Surat yang ditujukan kepada PT BNI Kantor Cabang Denpasar di Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar itu ditembuskan ke para pemilik BKR melalui kuasa hukumnya, Agus Samijaya SH.

Dalam suratnya, BI selaku pengawas perbankan meminta BNI melaporkan kronologis permasalahan dan tindak lanjut yang sudah dilakukan. Laporan itu harus dilengkapi dengan salinan bukti dokumen yang sudah dilegalisir.

Agus Samijaya usai menerima tembusan surat tersebut, Jumat 4 Mei 2012 mengapresiasi langkah cepat BI selaku pengawas perbankan. Langkah cepat BI tersebut bisa mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami nasabah BNI. “BI responsif atas permasalah yang dialami nasabah BNI. Dengan begitu, kerugian yang lebih besar di pihak nasabah bisa dicegah,” ujar Agus Samijaya di Denpasar.

Sebelumnya, 104 pemilik BKR mensomasi BNI hingga dua kali. Mereka meminta agar BNI menyerahkan 104 sertifikat yang telah dibayar lunas. Menurut mereka, 104 kamar di BKR tersebut tidak termasuk aset yang dijaminkan oleh PT DAB (Dwimas Andalan Bali) selaku pengembang BKR yang dinyatakan pailit. Dalam somasi yang dikirimkan, BNI diminta segera menyerahkan 104 sertifikat rumah susun BKR kepada pemiliknya, bukan kepada curator untuk dilelang. BNI juga dituding terlibat mafia kepailitan dan melanggar UU Kepailitan dan perbankan.

“Secara tegas dan jelas, pembeli sudah melunasi sejak 2008 sebelum BKR dipailitkan,” tegas Agus Samijaya. Dalam beberapa dokumen milik BNI juga sudah dijelaskan jika 104 sertifikat ini tidak terkait dengan hak tanggungan dan jaminan apapun dan itu sudah sah menjadi hak pemilik. Selain itu dalam surat BNI pada 18 November lalu juga dijelaskan jika yang dijadikan jaminan hanya 89 sertifikat, sedang 104 sertifikat lainnya tidak termasuk di dalam hak tanggungan ataupun jaminan.

Sementara itu, kuasa hukum BNI, Sanjaya Dwijaksara mengatakan, akan segera menjawab somasi yang dilayangkan oleh perhimpunan penghuni BKR ini secepatnya. Terkait masih ditahannya sertifikat 104 pemilik rumah susun di BKR ini, Sanjaya mengatakan, semua sertifikat dimaksud masih atas nama PT DAB. Semua aset dalam boedel paolit itu merupakan kewenangan kurator yang akhirnya melakukan pelelangan.

Selain itu, dalam perjanjian kredit sebelumnya aset sertifikat tersebut diketahui bukan atas nama pemilik melainkan PT DAB. Jual beli terjadi antara DAB dengan pembeli dan bukan dengan BNI. “Sertifikat yang dijaminkan jauh sebelum ada terjadinya jual beli, jadi aset yang dijaminkan itu kita ikat,” ujarnya. BOB-MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>