Ternak Babi

Ilustrasi- Ternak Babi/net
Denpasar (Metrobali.com)-
Sungai di Jalan Kresek, Sidakaria, Denpasar selatan tercemar kotoran 300 ekor babi setiap hari. Hal itu terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) oleh anggota komisi I DPRD Bali I Nyoman Tirtawan bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali.

Menurut Tirtawan, bantaran sungai sepanjang 30 meter dibangun kandang 300 ekor babi yang kotorannya langsung mencemari sungai. “Kandang babi nempel dekat sungai. Babinya besar-besar. Kotoran satu ekor babi sehari 6 kg. Jadi kotoran 300 ekor babi 1800 kg sehari. Itu mencemari sungai,” kata Tirtawan, Selasa 22 September 2015.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, kondisi sungai itu sangat memprihatinkan. Bau kotoran babi sangat menyengat, bisa dirasakan baunya dari jarak puluhan meter dari sungai. “Setelah menerima banyak keluhan warga dan aktivis lingkungan dari Yayasan Bali Harum, kami cek langsung ke lokasi. Kami temukan pemandangan yang sangat jorok,” jelasnya.

“Sungainya benar-benar tercemar. Baunya minta ampun. Kotoran-kotoran babi terlihat jelas. Warga merasakan ketidaknyamanan karena bau kotoran babi, apalagi mencemari sungai. Kami miris  tingkat kecemaran sungai sudah bisa dikatakan bukan lagi sungai melainkan Tebe (tempat buang kotoran),” tambah Tirtawan.

Ia melanjutkan, kotoran babi itu menutupi sungai bercampur sampah plastik dengan kondisi air berwarna hitam. Ternak babi di pinggir Sungai. Kotorannya jatuh memperkeruh sungai yang sudah jorok menjadi tambah jorok,” katanya. Tirtawan lantas mempertanyakan izin usaha ternak tersebut. “Bagaimana bagian perizinan (Pemkot Denpasar). Sungguh tak bisa dipercaya ada usaha ternak babi di tengah-tengah pemukiman warga, dan berada di bantaran sungai. Kalau diterapkan UU Lingkungan Hidup, bisa denda Rp3 Miliar dan dan pidana penjara tiga tahun,” katanya.

Politisi asal Buleleng yang duduk di komisi I ini meminta Pemkot Denpasar untuk segera mengatensi persoalan tersebut. “Kita ingin wilayah kita dijaga kebersihan dan kenyamanannya dengan menegakkan aturan. Kami ingin pemimpin tidak hanya duduk di kursi empuk tapi masalah di lapangan menumpuk‬. Perlu ditelusuri bagaimana bisa keluarkan izin usaha ternak itu,” pungkas Tirtawan. JAK-MB