jokowi boneka
Denpasar (Metrobali.com)-

Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dan solar terhitung sejak Jumat 28 Maret 2015 menuai protes rakyat di Bali. Minggu 29 Maret 2015, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM menggelar aksi demonstrasi di depan Monumen Banjra Sandhi, Renon. Aksi penentangan terhadap kebijakan rezim Jokowi-JK tersebut mendapat perhatian luas warga yang sedang memadati kawasan Renon.

Dalam orasinya mereka menilai kenaikan harga BBM itu memperjelas orientasi politik pemerintahan Jokowi-JK yang terus menabur ilusi tentang kesejahteraan rakyat yang dicanangkannya. “Kebijakan nonpopulis ini adalah bukti wajah asli siapa pemerintahan saat ini, yang tidak bisa mengambil kebijakan tanpa melukai hati rakyat. Kebijakan menaikan lagi harga BBM telah menyengsarakan kehidupan rakyat yang semakin sulit ini,” teriak korlap aksi, Ni Wayan Sita Metri.

Kenaikan harga BBM ini, kata Sita Metri,  berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang selama ini tidak bisa dikendalikan pemerintah sejak pertama kali menaikkan harga BBM beberapa bulan lalu. Beban rakyat akan bertambah menyusul adanya rencana pemerintah melalui Pelaksana Tugas Dirjen Migas untuk kembali menaikkan harga elpiji 3 kilogram menjadi menjadi Rp45.000

Pemerintahan Jokowi-JK menaikan lagi harga BBM jenis premium dan  solar masing-masing Rp500. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM No 2486/K/12/MEN/2015. Pemerintah Jokowi–JK menaikan harga BBM ini dengan alasan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 59,19 dollar AS per barrel. Humas aksi Retno Dewi mengatakan, kebijakan pemerintah itu menegaskan kepemimpinan Jokowi-JK belum bisa berdaulat atas sumber energi sendiri, karena harga minyak di Indonesia masih bergantung dan mengikuti harga di pasar dunia. Retno menuding pemerintahan Jokowi-JK merupakan boneka AS yang menjalankan kebijakan titipan AS yang memonopoli penguasaan perdagangan minyak dunia.

Saat ini, lanjutnya, kekayaan alam Indonesia atas sumber energi masih dikuasai oleh asing, sehingga Pemerintahan Jokowi-JK membuat kebijakan yang mengikuti kepentingan asing. Kebijakan ini akan merugikan mayoritas masyarakat Indonesia. “Aliansi Rakyat Bali Tolak Kenaikan Harga BBM menuntut Pemerintah Jokowi-JK untuk mencabut Surat Keputusan Menteri ESDM No.2486/K/12/MEN/2015 tentang Penaikan Harga BBM dan membatalkan kenaikan harga BBM secepatnya,” pungkas Retno. JAK-MB